Your SlideShare is downloading. ×
Soal jawaban Pkn Bab Organisasi Internasional
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Soal jawaban Pkn Bab Organisasi Internasional

27,940
views

Published on

Thanks for seeing my work, you can download it free! …

Thanks for seeing my work, you can download it free!

and thanks for follow me in twitter @abyanjksatu :D

Subcribe and Comment please ! :)

Published in: Education

1 Comment
5 Likes
Statistics
Notes
  • setiap tahun bu irma ngasih tugas gini? wkwk
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
No Downloads
Views
Total Views
27,940
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
188
Comments
1
Likes
5
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. PPKnNama : Abyan Juang KecciKelas : XI IPA AMateri : Semester 2Tugas : Soal Bab Organisasi InternasionalPengajar : Bu Irma
  • 2. 1. Jelaskan pengertian organisasi internasional !Organisasi internasional adalah suatu organisasi yang dibuat oleh anggota masyarakatinternasional secara sukarela atau atas dasar kesamaan yang bertujuan untuk menciptakanperdamaiandalam tata hubungan internasional.Organisasi internasional adalah suatu bentuk dari gabungan beberapa negara atau bentukunit fungsi yang memiliki tujuan bersama mencapai persetujuan yang juga merupakan isidari perjanjian.Dalam memberikan pengertian organisasi internasional harus melihat pada tujuan yanghendak dicapai, institusi-institusi yang ada, suatu proses perkiraan peraturan-peraturan yangdibuat pemerintah terhadap hubungan suatu negara dengan aktor-aktor non-negara(Coulombis & Wolfe, 1986).Sehingga, dengan demikian, organisasi internasional dapat didefinisikan sebagai sebuahstruktur formal yang berkesinambungan, yang pembentukannya didasarkan pada perjanjianantar anggota-anggotanya dari dua atau lebih negara berdaulat untuk mencapai tujuanbersama dari para anggotannya (Archer, 1983).Pengertian organisasi internasional yang lain adalah suatu pola kerjasama yang melintasibatas-batas negara, dengan didasari pada struktur organisasi yang jelas, yang diharapkandapat berfungsi secara berkesinambungan dan melembaga dalam usaha untuk mencapaitujuan-tujuan yang diperlukan serta yang disepakati bersama, baik antara spemerintahdengan pemerintah maupun antar sesame kelompok nonpemerintah pada negara yangberbeda (Rudy, 1993).Menurut Clive Archer, organisasi internasional dapat diklasifikasikan berdasarkankeanggotaan, tujuan, aktivitas dan strukturnya. Organisasi internasional bila dilihat darikeanggotaannya dapat dibagi lagi sberdasarkan tipe keanggotaan dan jangkauankeanggotaan (extend of membership).2. Jelaskan macam-macam organisasi internasional !Macam-macam organisasi internasional :1) UN = United Nation = PBB (1945)2) UNICEF = United Nations International Childrens Emergency Fund (1946), namunnamanya diganti setelah thn 1953 menjadi: United Nations Children‟s Fund.3) UNESCO = the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (16November 1945)4) UNCHR = United Nations Commission on Human Rights (2006)5) UNHCR = Uited Nations High Commissioner for Refugees (14 Desember 1950)
  • 3. 6) UNDPR = The United Nations Division for Palestinian Rights (2 Desember 1977)7) UNSCOP = The United Nations Special Committee on Palestine (May 1947, oleh 11negara)8) WHO = World Health Organization (7 April 1948)9) IMF = International Monetary Fund (Juli 1944, 180 negara)10) NATO = North Atlantic Treaty Organisation (4 April 1949)11) NGO = Non-Governmental Organizations .Dalam bahasa Indonesia Lembaga SwadayaMasyarakat – LSM, yg didirikan oleh perorangan atau per-group dan tdk terikat olehpemerintah.12) GREENPEACE (40 negara, dari Europe, State of America, Asia, Africa dan Pacific,semenjak 1971).13) AMNESTY International (1961, memiliki sekitar 2,2 juta anggota, dari 150 negara,organisasi yg membantu menghentikan penyelewengan/pelecehan hak azasi manusia)14) WWF = the World Wildlife Fund (1985, Memiliki hampir 5 juta pendukung, distribusi darilima benua, memiliki perkantoran/perwakilan di 90 negara).15) G8 = Group of Eight, kelompok negara termaju di dunia. Sebelumnya G6 pd thn 1975,kemudian dimasuki oleh Kanada 1976 (Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Britania Raya,Amerika Serikat, Kanada dan Rusia (tidak ikut dalam seluruh acara), serta Uni Eropa.16) EU = The European Union (27 negara anggota, 1 november 1993)17) DANIDA = Danish International Development Assistance (Organisasi yg memberikanbantuan kepada negara2 miskin, pengungsi, bencana alam)18) ICRC = International Committee of the Red Cross (1863) = Palang Merah, gerakanbantuan kemanusiaan saat bencana alam atau peperangan.19) OPEC = Organization of the Petroleum Exporting Countries (1960, anggota 13 negara,termasuk Indonesia)20) ASEAN = Association of Southeast Asian Nations = Perhimpunan Bangsa-bangsa AsiaTenggara (PERBARA) ( Dibentuk 8 Agustus 1967, memiliki 10 negara anggota, Timor Lestedan Papua new Guinea hanya sebagai pemantau, dan masih mempertimbangkan akanmenjadi anggota)
  • 4. 3. Jelaskan peranan dan tujuan pbb !PERANAN PBBPeran dari PBB adalah sebagai organisasi perkumpulan/perserikatan dunia sehinggamenjadi tempat diskusi dan tempat/"tong" pendapat serta aspirasi dari seluruh belahandunia.TUJUAN PBB1. Memelihara perdamaian dan keamanan dunia.2. Mengembangkan hubungan persahabatan antarbangsa berdasarkan asas-asaspersamaan derajat, hak menentukan nasib sendiri, dan tidak mencampuri urusan dalamnegeri negara lain.3. Mengembangkan kerjasama internasional dalam memecahkan masalah-masalahekonomi, sosial, budaya, dan kemanusiaan.4. Menyelesaikan perselisihan dengan cara damai dan mencegah timbulnya peperangan.5. Memajukan dan menghargai hak asasi manusia serta kebebasan atau kemerdekaanfundamental tanpa membedakan warna, kulit, jenis kelamin, bahasa, dan agama.6. Menjadikan pusat kegiatan bangsa-bangsa dalam mencapai kerja sama yang harmonisuntuk mencapai tujuan PBB.4. Jelaskan peranan Indonesia terhadap ASEAN ! dan peranan ASEAN terhadap Indonesia !PERANAN INDONESIA TERHADAP ASEAN: Di bidang politik dan keamanan, pascareformasi Indonesia menjadi negara terdepanyang menerapkan demokrasi dalam kehidupan bernegara. Sehingga menjadikan Indonesiasebagai negara demokratis ke-4 di dunia. Di bidang HAM Indonesia adalah salahsatu negara pertama di ASEAN yang memilikiKomisi HAM. Di bidang ekonomi Indonesia menjadi tempat pembuatan pupuk se-ASEAN, tepatnyadi Aceh yg nantinya akan digunakan negara-negara ASEAN, otomatis Indonesiamendapatkan keuntungan dan juga bisa mengurangi pengangguran di Indonesia. secarapasti Indonesia mulai memperlihatkan kestabilan dalam pertumbuhan ekonomi. Di ASEAN Indonesialah yang berinisiatif mengusulkan pembentukan suatukomunitas ASEAN yang tidak hanya menyandarkan pada kerja sama ekonomi (seperti yangdiusulkan Singapura), tetapi juga ada aspek lain yang harus diperhatikan, yaitu kerja samapolitik dan keamanan, serta kemudian disusul kerja sama sosial budaya.Indonesia juga memiliki peran penting dalam pembentukan beberapa perjanjian danmodalitas di ASEAN antara lain Declaration on Zone of Peace, Freedom, and Neutrality(ZOPFAN, 1971), ASEAN Concord (1976), ASEAN Declaration on South China Sea (1992),ASEAN Regional Forum (ARF, 1995) dan ASEAN Community (2003)
  • 5. PERANAN ASEAN BAGI BANGSA INDONESIA: (Tambahan !)Peranan ASEAN untuk Indonesia sejak awal berdirinya ASEAN, Indonesia telahmempromosikan suatu bentuk kehidupan masyarakat regional di Asia Tenggara yangmenjunjung tinggi nilai-nilai saling menghormati, tidak mencampuri urusan dalam negerinegara lain, penolakan penggunaan kekerasan serta konsultasi dan menguta-makankonsensus dalam proses pengambilan keputusan.Walaupun terdapat perbedaan budaya, kondisi geografis, sistem politik dan tingkatkesejahteraan, negara-negara anggota ASEAN telah menunjukan kesamaan etikad dalammengutamakan kerja sama untuk mencapai keuntungan dan kemakmuran bersama.Berdasarkan hal ini, diplomasi luar negeri Indonesia di era globalisasi harus dapatmembangun dan memelihara kerja sama yang lebih luas dan efektif untuk memperolehkemajuan yang subtantif dalam penyelesaian konflik dan integrasi ekonomi di kawasan AsiaTenggara.Berdasarkan kondisi alamnya, kemampuan ekonomi dan kemauan politiknya untukbergabung dalam proses regional, Indonesia akan terus memainkan peran strategis demikemajuan dan terciptanya integrasi ASEAN.Peranan Indonesia di Asia Tenggara diperkuat dengan partisipasinya untuk menyelesaikankonflik di Kamboja dan Filipina Selatan serta ikut menjadi anggota dalam pasukanperdamaian PBB. Indonesia juga memiliki inisiatif untuk melaksanakan diplomasikemanusiaan dan turut serta dalam proses pembentukan Masyarakat Asia Timur.5. Berikan contoh bentuk kerjasama Indonesia dengan Negara lain ! Kerjasama Indonesia – AustraliaDari hasil kerjasama dengan Australia ini telah dicapai kesepakatan dan beberapakerjasama yang cukup menguntungkan kedua belah pihak terutama di sector peternakan.Kerjasama bilateral Indonesia – Australia di bidang Pertanian khususnya sector peternakan.Australia telah membantu Indonesia lebih dari 20 tahun untuk memberantas Penyakit Mulutdan Kuku (PMK), dan kini Indonesia termasuk negara yang bebas PMK dan diakui secarainternasional. Australia juga telah membantu Indonesia membangun Balai PenelitianPeternakan di Ciawi – Bogor. Indonesia – TanzaniaDepartemen Pertanian RI telah melaksanakan beberapa kerjasama teknik di bidangpertanian diantaranya adalah program magang bagi petani Tanzania, Program pelatihanbagi pejabat pertanian Tanzania, mendirikan Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya(P4S) atau Farmers Agriculture and Rural Training Center (FARTC), serta pengiriman
  • 6. tenaga ahli pertanian Indonesia ke Tanzania.Pengiriman Tenaga Ahli :1. Tahun 1995 telah dikirimkan 3 orang Tim Tenaga Ahli Indonesia ke Tanzania yang terdiridari 1 (satu) orang peneliti, 1 (satu) orang penyuluh, dan 1 (satu) orang petani.2. Tahun 1998 telah dikirimkan 3 orang tim teknis (1 orang petani, 1 orang TeknisiMekanisasi, dan 1 orang penyuluh) ke Zanzibar dan 2 orang Tim teknis (Penyuluh PertanianSenior / PPS) ke Tanzania3. Tenaga ahli Indonesia ke KATC (Kalimanjaro Agricultural Training Centre) dalam proyekpelatihan dan pemanfaatan hewan (kerbau) di lahan pertanian.Selain dari pengiriman tenaga ahli, pemerintah Indonesia juga telah memberikan bantuanperalatan mesin pertanian berupa hand tractor sebanyak 2 (dua) buah yang merupakanrealisasi kerjasama bilateral kedua negara di bidang pertanian lainnya. Kerjasama RI – MesirBidang yang kerjasama yang disepakati pada Agreed Minutes tersebut adalah :• Hubungan perdagangan• Teknik dan ekonomi• Industri• Investasi• Pariwisata• Transportasi• Bank Sentral• Komunikasi, teknologi dan Informasi• IPTEK• Budaya, Pendidikan, Pemuda dan olah raga• Kesehatan• Pertanian Indonesia - ThailandPemerintah Indonesia dan Thailand sepakat meningkatkan kerja sama di bidang pertanian,terutama alih teknologi informasi dan teknologi, perdagangan, pelatihan, teknik danpenelitian dalam bidang Indonesia - MalaysiaIndonesia dan Malaysia memandang perlunya peningkatan kerjasama di bidangperdagangan, investasi dan energi, termasuk kerjasama sub regional melibatkan kerjasamadalam kerangka segitiga pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Singapura dan Indonesia-Malaysia-Thailand (IMS dan IMT-GT).Kerjasama Sosial :Di bidang sosial dan kesejahteraan, kedua pemimpin negara juga bersepakat terusmenggalang kerjasama khususnya di bidang ketenagakerjaan. kedua negara sepakat untukmelakukan pengelolaan secara lebih baik lagi melalui kebijakan dan langkah-langkahkerjasama di bidang ketenagakerjaan tersebut.Atau1. Ikut berperan dalam Gerakan Non Blok, sehingga membantu negara-negara berkembangmempunyai kekuatan menghadapi blok barat dan timur pada masanya.
  • 7. 2. Konferensi Asia-Afrika, yah hampir sama lah dengan GNB, tapi ga ada unsur blok baratdan timur.3. Mendorong UNCLOS agar negara kepulauan diakui hak2nya.4. Ikut memberikan suara dan arah kerjasama pada NPT.5. Ikut dalam pendirian ASEAN, ASEAN Regional Forum, TAC dan ASEAN Charter.6. Pernah jadi ketua badan HAM PBB.7. yang paling penting sekarang mungkin adalah berperan dalam menciptakan perdamaianmelalui dialog antar budaya/agama sehingga persepsi2 yang salah dan berpotensimenyebabkan konflik dapat dikurangi pada tingkat internasional.8. Dapat menyelenggarakan UNFCCC dengan baik yang akhirnya menghasilkan BaliRoadmap yang mencakup kepentingan negara-negara berkembang agar tanggung jawabpemeliharaan lingkungan dunia menjadi tanggung jawab bersama antara negara-negaramaju dan berkembang sehingga lebih adil.9. Berperan pada pasukan perdamaian di beberapa negara.10. Memberikan sumbangan-sumbangan uang, capacity building dan dukungan kepadanegara lain untuk pembangunannya. Kerjasama dengan Pemerintah USADi bidang pendidikan, setiap tahunnya anak-anak Indonesia di beri kesempatan untukmenuntut ilmu di sana secara gratis.Kerjasama dengan Pemerintah Canada dalam berbagai bidang misalnya pengadaan airbersih, peningkatan mutu pendidikan, dan lain-lain.6. Tuliskan makna hukum internasional menurut para ahli !1. Menurut Grotius Hukum Internasional adalah hukum yang membahas kebiasaan- kebiasaan (custom) Yang diikuti Negara pada zamannya.2. J.G. Strke Mendefenisikan Hukum Internasonal sebagai sekumpulan Hukum ( Body of Law) yang sebagian besar terdiri dari asas-asas dan karena itu biasanya ditaati dalam hubungan Negara-negara satusama lain.3. Menurut Brierly Hukum Internasional adalah Sekumpulan aturan dan asas untuk berbuat sesuatu yang mengikat Negara-negara beradab di dalam hubungan mereka dengan jalan yang lain.4. Menurut Hackwort Hukum Internasional adalah Sekumpulan aturan yang mengatur hubungan diantara Negara-negara5. Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja.S,H.Hukum Internasional adalah keseluruhan kaidah- kaidah dan asas-asas yang mengatur hubunganatau persoalan yang melintasi batas- batas Negara-negara antara Negara dengan Negara; Negaradengan subjek Hukum lain bukan negra atau Subyek hukum bukan Negara satu sama lain.
  • 8. 6. Menurut Ransisco Suares Hukum Internasional adalah Hukum yang berlaku untuk seluruh manusia atas dasar hukum manusia demi kesejahteraan bersama.7. Wirjono Prodjodikoro Hukum internasional adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antarberbagai bangsa di berbagai negara.8. Ivan A. Shearer Hukum internasional adalah sekumpulan peraturan hukum yang sebagian besar mengatur tentang prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh Negara-negara (Subjek Hukuminternasional) dan Hubungannya satu sama lain meliputi : a. Aturan-aturan hukum yang berhubungan dengan Fungsi-fungsi institusi atau Organisasi-organisasi, hubungan antara institusi dan Organisasi-organisasi tersebut, serta hubungan antarainstitusi dan Organisasi-organisasi tersebut dengan Negara dan Individu-individu b. Aturan-aturan Hukum tertentu yang berhubungan dengan individu-individu yang menjadi perhatian Komunitas internasional selain entitas Negara9. Oppenheim, membedakan hukum internasional menjadi dua bagian sebagai berikut. a. Hukum perdata Internasional (Privat International Law) Yaitu hukum internasional yang mengatur hubungan hukum antara warga negara suatu negara dengan warga negara dari negara lain (hukum antar bangsa). Misalnya, hukum yang mengatur tentang tata cara memeiliki rumah di negara lain, sewa-menyewa, mengurus kekayaan yang terdapat di negara lain, dan sebagainya. b. Hukum Publik Internasional (Public Internasional Law) Yaitu hukum internasional yang mengatur negar ayang satu dengan engara yang lain dalam hubungan internasional (hukum antar negara). Misalnya, hukum tentang tata cara diplomatik, konsul, penerimaan tamu negara asing, hukum perang, dan hukum damai. Hukum publik internasional ini sering disebut sebagai hukum internasional dalam arti sempit.10. Hugo de Groot Hukum internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas Negara antara Negara dengan Negara, Negara dengan subjek hukum internasional lainnya yang bukan Negara atau subjek hukum bukan Negara satu sama lain.11. Rebecca M Wallace Hukum Internasional merupakan peraturan-peraturan dan norma- norma yang mengatur tindakan negara-negara dan kesatuan lain yang pada suatu saat diakui mempunyai kepribadian internasional, seperti misalnya organisasi internasional dan individu, dalam hal hubungan satu dengan lainnya. jadi, Hukum Internasional adalah Hukum Internasional merupakan Hukum yang mengatur Hubungan hukum antara Negara dan Negara, Negara dan Subjek hukum lain Bukan Negara, atau Subjek Hukum bukan Negara satu sama lain.
  • 9. 12. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH. mendefinisikan “Hukum Publik Internasional” sebagai hukum yang mengatur perhubungan hukum antara pelbagai bangsa di pelbagai negara sebagai perbedaan daripada istilah „-Hukum Perdata Intemasional”.13. Sam Suhaedi, hukum Internasional adalah himpunan aturan, norma, dan asas yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat internasional. Dalam definisi ini menyatakan bahwa adanya petunjuk yang mengatur pola interaksi masyarakat internasional, baik hubungan itu dilakukan secara resmi antar institusi resmi (Negara,organisasi,perusahaan) ataupun individu.14. Wirjono Prodjodikoro Mendefinisikan Hukum Internasional adalah hukum yang mengatur perhubungan hukum antar berbagai bangsa di berbagai Negara.7. Jelaskan asas-asas hukum internasional !Dalam pelaksanaan hukum Internasional sebagai bagian dari hubungan internasional,dikenal ada beberapa asas hukum, antara lain:PACTA SUNT SERVANDA yaitu setiap perjanjian yang telah dibuat harus ditaati olehpihak-pihak yang mengadakannya.EQUALITY RIGHTS yaitu negara yang saling mengadakan hubungan itu berkedudukansama.RECIPROSITAS (Asas timbal-balik) yaitu tindakan suatu negara terhadap negara laindapat dibalas setimpal, baik tindakan yang bersifat negatif atau pun posistif.COURTESY yaitu asas saling menghormati dan saling menjaga kehormatan masing-masingnegera.REBUS SIC STANTIBUS yaitu asas yang dapat digunakan untuk memutuskan perjanjiansecara sepihak apabila terdapat perubahan yang mendasar/fundamental dalam keadaanyang bertalian dengan perjanjian internasional yang telah disepakati.Menurut Resolusi majelis Umum PBB No. 2625 tahun 1970, ada tujuh asas, yaitu :1. Setiap negara tidak melakukan ancaman agresi terhadap keutuhan wilayah dan kemerdekaan negara lain. Dalam asas ini ditekankan bahwa setiap negara tidak memberikan ancaman dengan kekuatan militer dan tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan piagam PBB.2. Setiap negara harus menyelesaikan masalah internasional dengan cara damai, Dalam asas ini setiap Negara harus mencari solusi damai, menghendalikan diri dari tindakan yang dapat membahayakan perdamaian internasional.3. Tidak melakukan intervensi terhadap urusan dalam negeri negara lain. Asas ini menekankan setiap negara memiliki hak untuk memilih sendiri keputusan politiknya, ekonomi, social dan system budaya tanpa intervensi pihak lain.4. Negara wajib menjalin kerjasama dengan negara lain berdasar pada piagam PBB, kerjasama itu dimaksudkan untuk menciptakan perdamaian dan keamanan
  • 10. internasional di bidang Hak asasi manusia, politik, ekonomi, social budaya, tekhnik, perdagangan.5. Asas persaman hak dan penentuan nasib sendiri, kemerdekaan dan perwujudan kedaulatan suatu negara ditentukan oleh rakyat.6. Setiap negara harus dapat dipercaya dalam memenuhi kewajibannya, pemenuhan kewajiban itu harus sesuai dengan ketentuan hukum internasional.7. Asas persamaan kedaulatan dari negara, Setiap negara memiliki persamaan kedaulatan secara umum sebagai berikut : Memilki persamaan Yudisial (perlakuan Hukum) Memiliki hak penuh terhadap kedaulatan Setiap negara menghormati kepribadian negara lain. Teritorial dan kemerdekanan politik suatu negara adalah tidak dapat diganggu gugat. Setap negara bebas untuk membangun system politik, sosial, ekonomi dan sejarah bangsanya. Setiap negara wajib untuk hidup damai dengan negara lain.8. Jelaskan sumber-sumber hukum internasional ! A. Berdasarkan penggolongannya sumber hukum internasional dibedakan menjadi dua:1. Penggolongan menurut Pendapat Para sarjana Hukum InternasionalPara sarjana Hukum Internasional menggolongkan sumber hukum internasional yaitu,meliputi:1. Kebiasaan Internasional2. Traktat / perjanjian internasional3. Keputusan Pengadilan atau Badan-badan Arbitrase4. Karya-karya Hukum5. Keputusan atau Ketetapan Organ-organ/lembaga Internasional Sumber HukumNo. Penjelasan Contoh Internasional 1. Perjanjian Perjanjian internasional meakibatkan pihak- Konvensi Wina internasional / pihak yang mengadakan perjanjian saling tentang Hubungan Traktat menyetujui, menimbulkan hak dan kewajiban Diplomatik tahun (International dalam bidang internasional. kedudukan 1969 Conventions) perjanjian internasional sebagai sumber hukum internasional sangat penting mengingat perjanjian internasional lebih menjamin kepastian hukum karena dibuat secara tertulis 2. Kebiasaan- Tidak setiap kebiasaan internasional dapat Kebiasaan untuk kebiasaan menjadi sumber hukum, ada dua syarat untuk memberikan Internasional dapat dikatakan menjadi sumber hukum, sambutan (International yaitu: harus terdapat suatu kenbiasaan yang kehormatan waktu Custom) bersifat umum (unsur material) dan kebiasaan kedatangan tamu itu harus diterima sebagai hukum (unsur resmi dari negara
  • 11. psikologis). lain dengan tembakan meriam 3. Prinsip-prinsip Adanya prinsip-prinsp hukum umum sebagai Prinsip pacta sunt hukum umum sumber hukum primer, sangat penting bagi servanda, prinsip yang diakui pertumbuhan dan perkembangan hukum itikad baik, prinsip (General internasional sebagai system hukum positif, resiprositas, prinsip Principles of Law) karena prinsip-prinsip hukum umum ini yurisprudensi melandasi semua hukum yang ada di dunia, domestic dan baik hukum internasional maupun hukum prinsip-prinsip nasional. hukum umum. 4. Keputusan- Keputusan-keputusan peradilan memainkan dalam sengketa– keputusan peranan yang cukup penting dalam sengketa ganti rugi pengadilan membantu pembentukan norma-norma baru dan penangkapan (yurisprudensi hukum internasional. Keputusan-keputusan ikan telah internasional) Mahkamah Internasional dapat berupa memasukkan unsur- (judicial decisions) keputusan yang bukan atas pelaksanaan unsur baru ke dalam hukum positif tetapi atas dasa prinsip-prinsip hukum internasional keadilan dan kebenaran. 5. Ajaran-ajaran Pendapat para sarjana terkemuka, mengenai Komisi hukum para ahli/sarjana suatu masalah tertentu, meskipun bukan internasional yang (doktrin) merupakan hukum positif, seringkali dikutip beranggotakan para untuk memperkuat argument tentang adanya ahli hukum, dibentuk atau kebenaran dari suatu norma hukum. oleh majelis umum Pendapat para sarjana akan lebih PBB berdasarkan berpengaruh jika dikemukakan oleh Resolusi MU 1947 perkumpulan professional.2. Penggolongan menurut Pasal 38 (1) Statuta Mahkamah InternasionalSumber Hukum Internasional menurut ketentuan Pasal 38 (1) Statuta MahkamahInternasional adalah terdiri dari :1. Perjanjian Internasional (International Conventions)2. Kebiasaan International (International Custom)3. Prinsip Hukum Umum (General Principles of Law) yang diakui oleh negara-negaraeradab.4. Keputusan Pengadilan (judicial decisions) dan pendapat para ahli yang telah diakuikepakarannya (Theachings of the most highly qualified publicists).B. Berdasarkan sifat daya ikatnya:Sumber hukum Internasional jika dibedakan berdasarkan sifat daya ikatnya maka dapatdibedakan menjadi sumber hukum primer dan sumber hukum subsider. Sumber hukumprimer adalah sumber hukum yang sifatnya paling utama artinya sumber hukum ini dapatberdiri sendiri-sendiri meskipun tanpa keberadaan sumber hukum yang lain. Sedangkansumber hukum subsider merupakan sumber hukum tambahan yang baru mempunyai dayaikat bagi hakaim dalam memutuskan perkara apabila didukung oleh sumber hukum primer.Hal ini berarti bahwa sumber hukum subsider tidak dapat berdiri sendiri sebagaimanasumber hukum primer.
  • 12. Sumber Hukum Primer hukum InternsionalSumber hukum Primer dari hukum internasional meliputi:1. Perjanjian Internasional (International Conventions)2. Kebiasaan International (International Custom)3. Prinsip Hukum Umum (General Principles of Law) yang diakui oleh negara-negaraberadab.Sumber Hukum SubsiderBahwa yang termasuk sumber hukum tambahan dalam hukum internasional adalah:1. Keputusan Pengadilan.2. Pendapat Para sarjana Hukum Internasional yang terkemuka.9. Jelaskan subjek-subjek hukum internasional !Subjek hukum internasional diartikan sebagai pemilik, pemegang atau pendukung hak danpemikul kewajiban berdasarkan hukum internasional. Pada awal mula, dan kelahiran danpertumbuhan hukum internasional, hanya negaralah yang dipandang sebagai subjek hukuminternasional.Subjek Hukum Internasional adalah semua pihak atau entitas yang dapat dibebani oleh hakdan kewajiban yang diatur oleh Hukum Internasional. Hak dan kewajiban tersebut berasaldan semua ketentuan baik yang bersifat formal ataupun non-formal dari perjanjianinternasional ataupun dan kebiasaan internasional (Istanto, Ibid: 16; Mauna, 2001:12).Ciri Subyek Hukum InternasionalSemua entitas ada kemampuan memiliki dan melaksanakan hak dan kewajiban menuruthukum internasional.Menurut Starke, subyek hukum internasional terdiri dari: 1. Negara 2. Organisasi Internasional 3. Palang Merah Internasional 4. Tahta Suci Vatikan 5. Individu 6. Pemberontak dan pihak yang bersengketa/Beligerensi (Belligerent) 1. NegaraMenurut Konvensi Montevideo 1949, mengenai Hak dan Kewajiban Negara, kualifikasi suatunegara untuk disebut sebagai pribadi dalam hukum internasional adalah: Penduduk yang tetap Wilayah tertentu Pemerintahan Kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain
  • 13. Beberapa literatur menyebutkan bahwa negara adalah subjek hukum internasional yangutama, bahkan ada beberapa literatur yang menyebutkan bahwa negara adalah satu-satunya subjek hukum internasional. Alasan yang mendasari pendapat yang menyatakanbahwa negara adalah subjek hukum internasional yang utama adalah:Hukum internasional mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban negara, sehingga yangharus diatur oleh hukum internasional terutama adalah Negara.Perjanjian internasional merupakan sumber hukum internasional yang utama dimana negarayang paling berperan menciptakannya. 2. Organisasi InternasionalKlasifikasi organisasi internasional menurut Theodore A Couloumbis dan James 11. Wolfe:Organisasi internasional yang memiliki keanggotaan secara global dengan maksud dantujuan yang bersifat umum, contohnya adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa;Organisasi internasional yang memiliki keanggotaan global dengan maksud dan tujuan yangbersifat spesifik, contohnya adalah World Bank, UNESCO, International Monetary Fund,International Labor Organization, dan lain-lain;Organisasi internasional dengan keanggotaan regional dengan maksud dan tujuan global,antara lain: Association of South East Asian Nation (ASEAN), Europe Union.Dasar hukum yang menyatakan bahwa organisasi internasional adalah subjeh hukuminternasional adalab pasal 104 piagam PBB. 3. Palang Merah InternasionalSebenarnya Palang Merah Internasional, hanyalah merupakan salah satu jenis organisasiinternasional. Namun karena faktor sejarah, keberadaan Palang Merah Internasional didalam hubungan dan hukum internasional menjadi sangat unik dan di samping itu jugamenjadi sangat strategis. Pada awal mulanya, Palang Merah Internasional merupakanorganisasi dalam yang lingkup nasional, yaitu Swiss, didirikan oleh lima orangberkewarganegaraan Swiss, yang dipimpin oleh Henry Dunant dan bergerak di bidangkemanusiaan. Kegiatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Palang Merah Internasionalmendapatkan simpati dan meluas di banyak negara, yang kemudian membentuk PalangMerah Nasional di masing-masing wilayahnya. Palang Merah Nasional dan negara-negaraitu kemudian dihimpun menjadi Palang Merah Internasional (International Committee of theRed Cross/ICRC) dan berkedudukan di Jenewa, Swiss. (Phartiana, 2003; 123)Dasar hukumya: Internasionai committee of red cross (ICRC) Konvensi jenewa 1949 tentang perlindungan korban perang 4. Tahta Suci VatikanTahta Suci Vatikan di akui sebagai subyek hukum internasional berdasarkan Traktat Laterantanggal 11 Februari 1929, antara pemerintah Italia dan Tahta Suci Vatikan mengenaipenyerahan sebidang tanah di Roma. Perjanjian Lateran tersebut pada sisi lain dapat
  • 14. dipandang sebagai pengakuan Italia atas eksistensi Tahta Suci sebagai pribadi hukuminternasional yang berdiri sendiri, walaupun tugas dan kewenangannya, tidak seluas tugasdan kewenangan negara, sebab hanya terbatas pada bidang kerohanian dan kemanusiaan,sehingga hanya memiliki kekuatan moral saja, namun wibawa Paus sebagai pemimpintertinggi Tahta Suci dan umat Katholik sedunia, sudah diakui secara luas di seluruh dunia.Oleh karena itu, banyak negara membuka hubungan diplomatik dengan Tahta Suci, dengancara menempatkan kedutaan besarnya di Vatikan dan demikian juga sebaliknya Tahta Sucijuga menempatkan kedutaan besarnya di berbagai negara. (Phartiana, 2003, 125)Dasar hukumnya: Lateran Tretay (11 february 1929) 5. IndividuPertumbuhan dan perkembangan kaidah-kaidah hukum internasional yang memberikan hakdan membebani kewajiban serta tanggungjawab secara langsung kepada individu semakinbertambah pesat, terutama setelah Perang Dunia II. Lahirnya Deklarasi Universal tentangHak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) pada tanggal 10 Desember1948 diikuti dengan lahirnya beberapa konvensi-konvensi hak asasi manusia di berbagaikawasan, dan hal ini semakin mengukuhkan eksistensi individu sebagai subyek hukuminternasional yang mandiri.Dasar hukumnya: Perjanjian Versailles 1919 pasal 297 dan 304 Perjanjian upersilesia 1922 Keputusan permanent court of justice 1928 Perjanjian London 1945 (lnggris, Prancis, Rusia, USA) Konvensi Genocide 1948 6. Kaum Pemberontak/Beligerensi (Belligerent)Kaum beligerensi pada awalnya muncul sebagai akibat dan masalah dalam negeri suatunegara berdaulat. Oleh karena itu, penyelesaian sepenuhnya merupakan urusan negarayang bersangkutan. Namun apabila pemberontakan tersebut bersenjata dan terusberkembang, seperti perang saudara dengan akibat-akibat di luar kemanusiaan, bahkanmeluas ke negara-negara lain, maka salah satu sikap yang dapat diambil adalah mengakuieksistensi atau menerima kaum pemberontak sebagai pribadi yang berdiri sendiri, walaupunsikap ini akan dipandang sebagai tindakan tidak bersahabat oleh pemerintah negara tempatpemberontakan terjadi. Dengan pengakuan tersebut, berarti bahwa dari sudut pandangnegara yang mengakuinya, kaum pemberontak menempati status sebagai pribadi atausubyek hukum internasional.Contoh PLO (Palestine Liberalism Organization) atau Gerakan Pembebasan Palestina.Dasar hukumnya: Hak untuk menentukan nasib sendiri Hak untuk memilih sistem ekonomi, social dan budaya sendiri
  • 15. Hak untuk menguasai sumber daya alamContoh-contoh objek hukum internasional adalah: a. Hukum Internasional Hak Asasi Manusia Hukum Internasional hak asasi manusia adalah semua norma hukum internasional yang ditunjukkan untuk menjamin perlindungan terhadap pribadi (individu) b. Hukum Humaniter Internasional Hukum Humaniter Internasional adalah semua norma hokum internasional yang bertujuan memberi perlindungan pada saat timbul konflik bersenjata bukan internasional, kepada anggota pasukan tempur yang tidak bias lagi menjalankan tugasnya lagi, atau orang-orang yang tidak terlibat dalam pertempuran c. Hukum Kejahatan terhadap Kemanusiaan (massal) Istilah ini dikeluakan oleh pengadilan Nurenberg untuk perbuatan kejam Nazi Jerman terhadap warga negaranya sendiri. Namun, dewasa ini genosida (pembunuhan massal dilatar belakangi kebencian terhadap etnis, suku tertentu) juga termasuk dalam hukum ini.10. Jelaskan penyebab timbulnya sengketa internasional !Persengketaan bisa terjadi karena :1. Kesalahpahaman tentang suatu hal.2. Salah satu pihak sengaja melanggar hak / kepentingan negara lain.3. Dua negara berselisih pendirian tentang suatu hal.4. Pelanggaran hukum / perjanjian internasional.Contoh sebab timbulnya sengketa internasional yang sangat potensial terjadinya perangterbuka :1. Segi Politis (adanya pakta pertahanan / pakta perdamaian).Pasca Perang Dunia II (1945) muncul dua kekuatan besar yaitu Blok Barat (NATO pimpinanAS) dan Blok Timur (PAKTA WARSAWA pimpinan Uni Soviet). Mereka bersaing berebutpengaruh di bidang Ideologi, Ekonomi, dan Persenjataan. Akibatnya sering terjadi konflik diberbagai negara, missalnya Krisis Kuba, Perang Korea (Korea Utara didukung Blok Timurdan Korea Selatan didukung Blok Barat), Perang Vietnam dll.2. Batas Wilayah.Suatu Negara berbatasan dengan wilayah Negara lain. Kadang antar Negara terjadi ketidaksepakatan tentang batas wilayah masing – masing. Misalnya Indonesia dengan Malaysiatentang Pulau Sipadan dan Ligitan (Kalimantan). Sengketa ini diserahkan kepadaMahkamah Internasional dan pada tahun 2003 sengketa itu dimenangkan oleh Malaysia.Dengan runtuhnya Blok Timur dengan ditandai runtuhnya Tembok Berlin tahun 1989 makaAS muncul sebagai kekuatan besar (Negara Adikuasa). Sehingga cenderung membawa
  • 16. dunia dalam tatanan yang bersifat UNIPOLAR artinya AS bertindak sebagai satu – satunyakekuatan yang mengendalikan sebagian besar persoalan di dunia. Akibatnya cenderungmuncul sengketa di dunia internasional.11. Jelaskan cara menyelesaikan masalah-masalah (sengketa) internasional !Ada dua cara penyelesaian segketa internasional, yaitu secara damai dan paksa, kekerasanatau perang.1. Penyelesaian secara damai, meliputi :Arbitrase, yaitu penyelesaian sengketa internasional dengan cara menyerahkannya kepadaorang tertentu atau Arbitrator, yang dipilih secara bebas oleh mereka yang bersengketa,namun keputusannya harus sesuai dengan kepatutan dan keadilan ( ex aequo et bono).Prosedur penyelesaiannya, adalah :1) Masing-masing Negara yang bersengketa menunjuk dua arbitrator, satu bolehberasal dari warga negaranya sendiri.2) Para arbitrator tersebut memilih seorang wasit sebagai ketua dari pengadilanArbitrase tersebut.3) Putusan melalui suara terbanyak.Penyelesaian Yudisial, adalah penyelesaian sengketa internasional melalui suatupengadilan internasional dengan memberlakukan kaidah-kaidah hukum.Negosiasi, tidak seformal arbitrase dan Yudisial. Terlebih dahulu dilakukan konsultasi dankomunikasi agar negosiasi dapat berjalan semestinya.Jasa-jasa baik atau mediasi, yaitu cara penyelesaian sengketa internasional dimana Negaramediator bersahabat dengan para pihak yang bersengketa, dan membantu penyelesaiansengketanya secara damai. Contoh Dewan Keamanan PBB dalam penyelesaian konplikIndonesia Belanda tahu 1947. Dalam penyelesaina dengan Jasa baik pihak ketigamenawarkan penyelesaian, tapi dalam Penyelesaian secara Mediasi, pihak mediatorberperan lebih aktif dan mengarahkan pihak yang bersengketa agar penyelesaian dapattercapai.Konsiliasi, dalam arti luas adalah penyelesaian sengketa denga bantuan Negara-negara lainatau badan-badan penyelidik dan komite-komite penasehat yang tidak berpihak. Konsiliasidalam arti sempit, adalah suatu penyelesaian sengketa internasional melalui komisi ataukomite dengan membuat laporan atau ussul penyelesaian kepada pihak sengketa dan tidakmengikat.Penyelidikan, adalah biasanya dipakai dalam perselisioshan batas wilayah suatu Negaradengan menggunakan fakta-fakta untuk memperlancar perundingan.Penyelesian PBB, Dididrikan pada tanggal 24 Oktober 1945 sebagai pengganti dari LBB(liga Bangsa-Bangsa), tujuan PBB adalah menyelesaikan sengketa internasional secaradamai dan menghindari ancaman perang.2. Penyelesaian secara pakasa, kekerasan atau perang :Perang dan tindakan bersenjata non perang, bertujuan untuk menaklukkan Negara lawan
  • 17. dan membebankan syarat penyelesaian kepada Negara lawan.Retorsi, adalah pembalasan dendam oleh suatu Negara terhadap tindakan – tindakan tidakpantas yang dilakukan Negara lain. Contoh menurunkan status hubungan diplomatic, ataupenarika diri dari kesepakatan-kresepakatan fiscal dan bea masuk.Tindakan-tindakan pembalasan, adalah cara penyelesaian sengketa internasional yangdigunakan suatu Negara untuk mengupayakan memperoleh ganti rugi dari Negara lain.Adanya pemaksaan terhadap suatu Negara.Blokade secara damai. Adalah tindakan yang dilakukan pada waktu damai, tapi merupakansuartu pembalasan. Misalnya permintaan ganti rugi atas pelabuhan yang di blockade olehNegara lain.Intervensi (campur tangan),adalah campur tanagn terhadap kemerdekaan politik tertentusecara sah dan tidak melanggar hukum internasional. Contohnya :1. Intervensi kolektif sesuai dengan piagam PBB.2. Intervesi untuk melindungi hak-hak dan kepentingan warga negaranya.3. Pertahanan diri.4. Negara yang menjadi obyek intervensi dipersalahkan melakukan pelanggaranberat terhadap hukum internasional.Penyelesaian melalui Mahkamah internasionalAda dua mekanisme penyelesaian sengketa internasional melalui Mahkamah internasional,yaitu mekanisme normal dan khusus.1. Mekanisme Normal : 1) Penyerahan perjanjian khusus yng berisi tdentitas para pihak dan pokok persoalan sengketa. 2) Pembelaan tertulis, berisi fakta, hukum yang relevan, tambahan fakta baru, penilakan atas fakta yang disebutkan dan berisi dokumen pendukung. 3) Presentasi pembelaan bersifat terbuka dan umum atautertutup tergantung pihak sengketa. 4) Keputusan bersifat menyetujui dan penolakan.Kasus internasional dianggap selesai apa bila Para pihak mencapai kesepakatan. Parapihak menarik diri dari prose persidangan Mahkamah internasional. Mahkamah internasionaltelah memutus kasus tersebut berdasarkan pertimbangan dan telah dilakukan ssuai proseshukum internasional yang berlaku.1. Mekanisme Khusus : 1) Keberatan awal karena ada keberatan dari pihak sengketa Karen mahkamah intrnasional dianggap tidak memiliki yusidiksi atau kewenangan atas kasus tersebut. 2) Ketidak hadiran salah satu pihak yang bersengketa, biasanya dilakukan oleh Negara tergugat atau respondent karena menolak yuridiksi Mahkamah Internasional. 3) Keputusan sela, untuk memberikan perlindungan terhadap subyek persidangan, supaya pihak sengketa tidak melakukan hal-hal yang mengancah efektivitas persidangan Mahkamah internasional.
  • 18. 4) Beracara bersama, beberapa pihak disatukan untuk mengadakan sidang bersama karena materi sama terhadap lawan yang sama. 5) Intervensi, mahkamah internasional memberikan hak kepada Negara lain yang tidak terlibat dalam sengketa untuk me;lakkan intervensi atas sengketa yangsedang disidangkan bahwa dengan keputusan Mahkamah internasional ada kemungkinan Negara tersebut dirugikan.12. Berikan contoh penyelesaian masalah internasional melalui arbitrase dan konsiliasi !A. Arbitrase adalah penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netralserta putusan yang dikeluarkan sifatnya final dan mengikat. Badan arbitrase dewasa inisudah semakin populer dan semakin banyak digunakan dalam menyelesaikansengketasengketa internasional. Penyerahan suatu sengketa kepada arbitrase dapatdilakukan dengan pembuatan suatu compromis, yaitu penyerahan kepada arbitrase suatusengketa yang telah lahir; atau melalui pembuatan suatu klausul arbitrase dalam suatuperjanjian sebelum sengketanya lahir (clause compromissoire).Contoh Kasus Arbitrase :Sengketa antara Pertamina melawan Karaha Bodas corporation (KBC) bermula denganditandatanganinya perjanjian Joint Operation Contract (JOC) pada tanggal 28 November1994. Pada tanggal yang sama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) di satu pihak danPertamina serta KBC pada pihak lain menandatangani perjanjian Energy Supply Contract(ESC). Perjanjian kersasama ini bertujuan untuk memasok kebutuhan listrik PLN denganmemanfaatkan tenaga panas bumi yang ada di Karaha Bodas, Garut, Jawa Barat. Dalamperjalanannya ternyata proyek kelistrikan ini ditangguhkan oleh Pemerintah berdasarkanKeputusan Presiden Nomor 39 tahun 1997 tertanggal 20 September 1997. Dampakpenangguhan adalah kerjasama Pertamina dengan KBC tidak dapat dilanjutkan.KBC pada tanggal 30 April 1998 memasukkan gugatan ganti rugi ke Arbitrase Jenewasesuai dengan tempat penyelesaian sengketa yang dipilih oleh para pihak dalam JOC. Padatanggal 18 Desember 2000 Arbitrase Jenewa membuat putusan agar Pertamina dan PLNmembayar ganti rugi kepada KBC, kurang lebih sebesar US$ 261,000,000.Atas putusan arbitrase Jenewa, Pertamina tidak bersedia secara sukarelamelaksanakannya. Sebagai upaya hukum, Pertamina telah meminta pengadilan di Swissuntuk membatalkan putusan arbitrase. Hanya saja upaya ini tidak dilanjutkan (dismiss)karena tidak dibayarnya uang deposit sebagaimana dipersyaratkan oleh Swiss FederalSupreme Court.Sementara itu, KBC telah melakukan upaya hukum berupa permohonan untuk pelaksanaanPutusan Arbitrase Jenewa di pengadilan beberapa negara di mana asset dan barangPertamina berada, kecuali di Indonesia. Pada tanggal 21 Pebruari 2001, KBC mengajukanpermohonan pada US District Court for the Southern District of Texas untuk melaksanakanPutusan Arbitrase Jenewa. Selanjutnya KBC mengajukan permohonan yang sama padapengadilan Singapura dan Hong Kong. Dalam menyikapi upaya hukum KBC, Pertamina
  • 19. melakukan upaya hukum berupa penolakan pelaksanaan di pengadilan-pengadilan yangdiminta oleh KBC untuk melakukan eksekusi.Pertamina melanjutkan upaya hukum pembatalan putusan arbitrase Jenewa di pengadilanIndonesia. Pada tanggal 14 Maret 2002 Pertamina secara resmi mengajukan gugatanpembatalan Putusan Arbitrase Jenewa kepada PN Jakarta Pusat. Gugatan pembatalantersebut didasarkan pada ketentuan pasal 70 UU no. 30 tahun 1999 tentang syarat-syaratpembatalan putusan Arbitrase Internasional yang berbunyi : Permohonan pembatalan hanyadapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasanalasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan denganputusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbuktiatau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasarpertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan.Dalam putusannya nomor 86/PN/Jkt.Pst/2002 tanggal 9 September 2002 , pengadilanNegeri Jakarta Pusat akhirnya mengabulkan gugatan Pertamina dengan membatalkanputusan arbitrase internasional, UNCITRAL, di Jenewa, Swiss. Adapun beberapa alasannyaantara lain pengangkatan arbiter tidak dilakukan seperti yang telah diperjanjikan dan tidakdiangkat arbiter yang telah dikehendaki oleh para pihak berdasarkan perjanjian, sementaraPertamina tidak diberikan proper notice mengenai arbitrase ini dan tidak diberi kesempatanuntuk membela diri. Majelis arbitrase telah salah menafsirkan force majeure, sehinggamestinya Pertamina tidak dapat dimintakan pertanggungjawab atas sesuatu yang di luarkemampuannya. Di samping itu, Majelis Arbitrase dianggap telah melampaui wewenangnyakarena tidak menggunakan hukum Indonesia, padahal hukum Indonesia adalah yang harusdipakai menurut kesepakatan para pihak, Majelis arbitrase hanya menggunakan hatinuraninya sendiri berdasarkan pertimbangan ex aequeo et bono.Di dalam kasus ini hal ketertiban umum tidak disinggung-singgung, padahal adalah sangatnyata, bahwa alasan tidak dapatnya Pertamina memenuhi kewajiban kontraknya adalahkarena larangan dari Pemerintah Negara Indonesia yang berdaulat melalui Keppres nomor39 tahun 1997 tanggal 20 September 1997 tentang Penangguhan/pengkajian kembaliproyek Pemerintah, badan usaha milik negara, dan swasta yang berkaitan denganpemerintah/badan usaha milik negara pada amar menimbangnya jelas-jelas dinyatakanbahwa Keputusan Pemerintah tersebut terkait dengan upaya mengamankankesinambungan perekonomian dan jalannya pembangunan nasional, serta berdasarkanlandasan konstitusional yang dimiliki oleh Presiden.Kasus Karaha Bodas Company adalah kasus hukum perdata Internasional di bidang hukumkontrak Internasional yang menarik. Sayangnya putusan Pengadilan di Indonesia mengenaipembatalan kasus tersebut tidak komprehensif dari sisi legal. Menurut Hikmahanto Juwana,dalam kasus tersebut Putusan Arbitrase Internasional tidak dapat dibatalkan olehpengadilan nasional. Kalaupun pengadilan nasional melakukan pembatalan, pengadilan dinegara lain yang sedang dimintakan untuk melaksanakan putusan arbitrase dapat saja tidakterikat, bahkan mengabaikannya.Menurut pendapat kami, karena akar masalahnya adalah dari Keppres atau PengaturanPemerintah yang menyebabkan Pertamina tidak dapat memenuhi kewajiban kontraktualnya,maka apabila ada konsekuensi hukum dan klaim atau kerugian yang ditimbulkannya,seyogianya hal tersebut harus diambil alih oleh Pemerintah. Mengikuti ketentuanPemerintah tidak boleh mendatangkan kerugian bagi diri sendiri.
  • 20. B. Konsiliasi adalah cara penyelesaian sengketa yang sifatnya lebih formal dibandingmediasi. Konsiliasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga atau olehsuatu komisi konsiliasi yang dibentuk oleh para pihak. Komisi tersebut bisa yang sudahterlembaga atau ad hoc (sementara) yang berfungsi untuk menetapkanpersyaratanpersyaratan penyelesaian yang diterima oleh para pihak. Namun putusannyatidaklah mengikat para pihak.Contoh dari konsiliasi: adalah pada sengketa antara Thailand dan Perancis, kedua belahpihak sepakat untuk membentuk Komisi Konsiliasi. Dalam kasus ini Thailand selalumenuntut sebagian dari wilayah Laos dan Kamboja yang terletak di bagian Timur tapalbatasnya. Karena waktu itu Laos dan Kamboja adalah protektorat Perancis maka sengketaini menyangkut antara Thailand dan Perancis.13. Jelaskan prosedur mahkamah internasional dalam menyelesaikan masalah internasional !Sengketa Internasional dapat diselesaikan oleh mahkamah internasional dengan melaluiprosedur berikut: 1. Telah terjadi pelanggaran HAM atau kejahatan humaniter (kemanusiaan) di suatu Negara terhadap Negara lain atau rakyat Negara lain. 2. Ada pengaduan dari korban (rakyat) dan pemerintahan Negara yang menjadi korban terhadap pemerintahan dari Negara yang bersangkutan karena di dakwa telah melakukan pelanggaran HAM atau kejahatan humaniter lainnya. 3. Pengaduan disampaikan ke komisi tinggi HAM PBB atau melalui lembaga-lembaga HAM internasional lainnya. 4. Pengaduan ditindak lanjuti dengan penyelidikan, pemeriksaan, dan penyidikan. Jika ditemui bukti-bukti kuat terjadinya pelanggaran HAM atau kejahatan kemanusiaan lainnya, maka pemerintah dari Negara yang di dakwa melakukan kejahatan humaniter dapat diajukan ke mahkamah internasional. 5. Dimulailah proses peradilan sampai dujatuhkan sanksi. Sanksi dapat dijatuhkan bila terbukti bahwa pemerintahan atau individu yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran terhadap konvensi-konvensi internasional berkaitan dengan pelanggaran HAM atau kejahatan humaniter; mempunyai wewenang untuk mencegah terjadinya pelanggaran itu, tetapi tidak dilakukan; dan tidak melakukan apa-apa untuk mencegah terjadinya perbuatan itu.Mahkamah internasional memutuskan sengketa berdasarkan hukum. Keputusan dapatdilakukan berdasarkan kepantasan dan kebaikan apabila disetujui oleh Negara yangbersengketa. Keputusan mahkamah internasional bersifat mengikat, final, dan tanpabanding. Keputusan mahkamah internasional mengikat para pihak yang bersengketa danhanya untuk perkara yang disangketakan.
  • 21. Dalam pasal 57 statuta, hakim mahkamah internasional dapat mengemukan pendapatterpisah atau Dissenting Opinion (pendapat seorang hakim yang tidak menyetujui suatukeputusan dan menyatakan keberatannya terhadap motif-motif yang diberikan dalamkeputusan tersebut).Prosedur penyelesaian sengketa internasional yang ditangani oleh Mahkamah Internasionaljuga dapat dikelompokkan dalam 2 hal, yaitu : a. Ajudikasi (adjudication) yaitu cara penyelesaian sengketa internasional dengan menyerahkan kepada lembaga peradilan untuk memutuskan sengketa. b. Arbitrase yaitu cara penyelesaian melalui prosedur Ad Hoc (khusus) atau melalui perundingan yang ditengahi oleh pihak ketiga.Untuk menyelesaikan kasus sengketa internasional maka dikumpulkan bukti-bukti,digunakan pertimbangan-pertimbangan dan berbagai aspek yang menyangkut dampak darisengketa.Selain itu, pedoman utama penyelesaian sengketa internasional adalah sumber-sumberhukum internasional : a. Konvensi - konvensi internasional untuk menetapkan perkara-perkara yang diakui oleh negara-negara yang sedang berselisih. b. Kebiasaan internasional sebagai bukti dari suatu praktik umumyang diterima sebagai hukum. c. Asas-asas umum yang diakui oleh negara-negara yang mempunyaiperadaban. d. Keputusan - keputusan kehakiman dan pendidikan dari publisis-publisis yang paling cakap dari pelbagai negara, sebagai cara tambahan untuk menentukan peraturan-peraturan hukum.14. Jelaskan dampak suatu Negara yang tidak mematuhi keputusan mahkamah internasional ! Adapun dampak tersebut adalah sebagai berikut: 1. Dikucilkan dari pergaulan internasional. 2. Diberlakukan Travel Warning (peringatan bahaya berkunjung ke(negara tertentu) terhadap warga negaranya. 3. Pengalihan investasi atau penanaman modal asing. 4. Pemutusan hubungan diplomatik. 5. Pengurangan bantuan ekonomi. 6. Pengurangan tingkat kerjasama. 7. Pemboikotan produk ekspor. 8. Embargo ekonomi.

×