Your SlideShare is downloading. ×
Mengapa Mengatur TV-Radio: UU Penyiaran
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Mengapa Mengatur TV-Radio: UU Penyiaran

2,228
views

Published on

Departemen Ilmu Komunikasi, FISIP UI

Departemen Ilmu Komunikasi, FISIP UI

Published in: Education, Business, Technology

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
2,228
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
147
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. Pengaturan Isi Siaran& Struktur Penyiaran dalam UU 32/2002 Minggu ke-10PENGANTAR MEDIA TELEVISI Amelia H. Day, SS. ME 25 April 2011 1
  • 2. DAMPAKTELEVISI & RADIO? 2
  • 3. 3
  • 4. 4
  • 5. 5
  • 6. 6
  • 7. 7
  • 8. MENGAPA MENGATUR TELEVISI & RADIO? 8
  • 9. Media massa memiliki tujuan…• Demokrasi – Hak jawab • Foto Dipajang Sebagai Teroris, Peppi Piona Klarifikasi ke MetroTV (Detik.com Minggu, 24/04/2011 04:20 WIB) • Narasumber atau penonton – Imparsialitas • “Pemerintah Korban Ketidaknetralan Media” … Dr Henry Subiakto, pengajar Hukum Media di FISIP Unair (Jakarta,Nextindonesia, 26/02/2011) … jangan lupa, Henry juga adalah staf ahli Menkominfo. – Hak banding • Contoh: protes ke TVOne & TV lain yang menayangkan detail peristiwa dan korban bom buku Utan Kayu (15/03/2011) • Biasanya penonton terhadap berita yang tidak nyaman ditonton 9
  • 10. Media massa memiliki tujuan…• Budaya & perlindungan konsumen – Reservasi budaya lokal – Konsumtivisme positif dari iklan – Nilai-nilai kebaikan universal 10
  • 11. Media massa memiliki tujuan…• Ekonomi – Perjanjian perdagangan global – Produksi lokal – Inovasi dan penggunaan teknologi – Investasi & persaingan usaha 11
  • 12. MENGAPA MENGATUR TELEVISI & RADIO? case 12
  • 13. www.comreg.iegood reception 13
  • 14. www.comreg.ie weak signal 14
  • 15. www.comreg.ietwo TV signals at the same time. 15
  • 16. www.comreg.iea radio operator’s voice may be heard over TV 16
  • 17. ghosting /bad reception antenna 17
  • 18. That’s why TV [signals] are regulated 18
  • 19. 19
  • 20. Canadian broadcasting allocations in the electromagnetic spectrum 20
  • 21. United States Radio Frequency Allocation opensourceinstruments.com 21
  • 22. Lebih lanjut… mrski-apecon-2008.wikispaces.com 22
  • 23. LALU… APA SAJA ATURAN UNTUK TELEVISI?ISI STRUKTURSIARAN PENYIARAN 23
  • 24. Kerangka UU 32/2002 tentang Penyiaran• Pasal 1: Ketentuan Umum (definisi- • Pasal 35-36: Isi Siaran definisi) • Pasal 37-39: Bahasa Siaran• Pasal 2-5: Asas, Tujuan, Fungsi, Arah • Pasal 40-41: Relai dan Siaran Bersama• Pasal 6: Penyelenggaran Penyiaran • Pasal 42: Kegiatan Jurnalistik• Pasal 7-12: KPI • Pasal 43: Hak Siar • Pasal 44: Ralat Siaran• Pasal 13: Jasa Penyiaran (LPP, LPS, LPK, LPB) • Pasal 45: Arsip Siaran – Radio • Pasal 46: Siaran Iklan – TV • Pasal 47: Sensor Siaran• Pasal 14-15: LPP • Pasal 48-51: P3SPS• Pasal 16-20: LPS• Pasal 21-24: LPK • Pasal 52: Peran Serta Masyarakat• Pasal 25-29: LPB• Pasal 30: LP Asing • Pasal 53-54: Pertanggungjawaban• Pasal 31: Stasiun Penyiaran dan Wilayah Jangkauan Siaran • Pasal 55: Sanksi Administratif• Pasal 32: Rencana Dasar Teknik • Pasal 56: Penyidikan Penyiaran dan Persyaratan Teknis Perangkat Penyiaran • Pasal 57-59: Ketentuan Pidana• Pasal 33-34: Perizinan • Pasal 60: Ketentuan Peralihan • Pasal 61-64: Ketentuan Penutup 24
  • 25. LEBIH DETAIL… 25
  • 26. Kerangka UU 32/2002 tentang Penyiaran• Pasal 1: Ketentuan Umum (definisi-definisi)• Pasal 2-5: Asas, Tujuan, Fungsi, Arah PASAL 2: Penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum,keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandir ian, kebebasan, dan tanggung jaw ab. PASAL 3: Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkukuh integrasi nasional, terbinanya w atak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakw a, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia. PASAL 4: (1) Penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial. (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyiaran juga mempunyai fungsi ekonomi dan kebudayaan. PASAL 5: Penyiaran diarahkan untuk : a. menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati dir i bangsa; c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia; d. menjaga dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa; e. meningkatkan kesadaran ketaatan hukum dan disiplin nasional; f. menyalurkan pendapat umum serta mendorong peran aktif masyarakat dalam pembangunan nasional dan daerah serta melestarikan lingkungan hidup; g. mencegah monopoli kepemilikan dan mendukung persaingan yang sehat di bidang penyiaran; h. mendorong peningkatan kemampuan perekonomian rakyat, mew ujudkan pemerataan, dan memperkuat daya saing bangsa dalam era globalisasi; 26 i. memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jaw ab; j. memajukan kebudayaan nasional.
  • 27. Kerangka UU 32/2002 tentang Penyiaran• Pasal 6: Penyelenggaran Penyiaran (1) Penyiaran diselenggarakan dalam satu sistem penyiaran nasional. (2) Dalam sistem penyiaran nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Negara menguasai spektrum frekuensi radio yang digunakan untuk penyelenggaraan penyiaran guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (3) Dalam sistem penyiaran nasional terdapat lembaga penyiaran dan pola jaringan yang adil dan terpadu yang dikembangkan dengan membentuk stasiun jaringan dan stasiun lokal. (4) Untuk penyelenggaraan penyiaran, dibentuk sebuah komisi penyiaran.• Pasal 7-12: KPI Pasal 7: Penjabaran umum Pasal 8: Fungsi, tugas dan kewajiban Pasal 9: Anggota dan struktur orgaisasi Pasal 10: Persyaratan anggota Pasal 11: Tata cara penghentian anggota Pasal 12: Tata hubungan KPI Pusat dan KPI Daerah 27
  • 28. Kerangka UU 32/2002 tentang Penyiaran• Pasal 13: Jasa Penyiaran (LPP, LPS, LPK, LPB) – Radio – TV• Pasal 14-15: LPP• Pasal 16-20: LPS• Pasal 21-24: LPK• Pasal 25-29: LPB• Pasal 30: LP Asing 28
  • 29. Kerangka UU 32/2002 tentang Penyiaran• Pasal 31: Stasiun Penyiaran dan Wilayah Jangkauan Siaran• Pasal 32: Rencana Dasar Teknik Penyiaran dan Persyaratan Teknis Perangkat Penyiaran• Pasal 33-34: Perizinan PASAL 33: (1) Sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran w ajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran. (2) Pemohon izin w ajib mencantumkan nama, visi, misi, dan format siaran yang akan diselenggarakan serta memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. (3) Pemberian izin penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan minat, kepentingan dan kenyamanan publik. (4) Izin dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh negara setela memperoleh: a. masukan dan hasil evaluasi dengar pendapat antara pemohon dan KPI; b. rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dari KPI; c. hasil kesepakatan dalam forum rapat bersama yang diadakan khusus untuk perizinan antara KPI dan Pemer intah; dan d. izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio oleh Pemerintah atas usul KPI. (5) Atas dasar hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf c, secara administratif izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh Negara melalui KPI. (6) Izin penyelenggaraan dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran w ajib diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari ker ja setelah ada kesepakatan dari forum rapat bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf c. (7) Lembaga penyiaran w ajib membayar izin penyelenggaraan penyiaran melalui kas negara. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan perizinan penyelenggaraan penyiaran disusun oleh KPI bersama Pemerintah. 29
  • 30. Kerangka UU 32/2002 tentang Penyiaran• Pasal 35-36: Isi Siaran• Pasal 37-39: Bahasa Siaran• Pasal 40-41: Relai dan Siaran Bersama• Pasal 42: Kegiatan Jurnalistik• Pasal 43: Hak Siar• Pasal 44: Ralat Siaran• Pasal 45: Arsip Siaran• Pasal 46: Siaran Iklan• Pasal 47: Sensor Siaran• Pasal 48-51: P3SPS 30
  • 31. Kerangka UU 32/2002 tentang Penyiaran• Pasal 52: Peran Serta Masyarakat• Pasal 53-54: Pertanggungjawaban• Pasal 55: Sanksi Administratif• Pasal 56: Penyidikan• Pasal 57-59: Ketentuan Pidana• Pasal 60: Ketentuan Peralihan• Pasal 61-64: Ketentuan Penutup 31
  • 32. MENGAPA MENGATUR ISI SIARAN? 32
  • 33. ISI SIARAN: berita 33
  • 34. ISI SIARAN: dramaTRANS TVHidayahRabu, 5 april 2006Pukul 20.00 WIB 34
  • 35. Nipplegate or Tittygate at the halftime show of SuperBowl XXXVIII, which was broadcast live on February1, 2004 from Houston, Texas on the CBS televisionnetwork in the United States (wikipedia) Don’t be so quick to walk away (dance with me) I wanna rock your body, please stay (dance with me) You don’t have to admit you wanna play (dance with me) Just let me rock you till the break of day (dance with me) 35
  • 36. 36
  • 37. Rock Your BodyJustin Timberlake: "Hurry up cause youre taking too long...better have you naked by the end of this song." 37
  • 38. released in the United States onMarch 30, 2004 by Virgin Records 38
  • 39. On September 22, 2004, the FCC fined Viacomthe maximum $27,500 (US) penalty for each ofthe twenty CBS-owned television stations(including satellites of WFRV in Green Bay,WCCO in Minneapolis, and KUTV in Salt LakeCity; current CBS owned-and-operated stationKOVR in Sacramento at the time was owned bySinclair Broadcast Group) for a total $550,000fine, the largest ever against a televisionbroadcaster at that time. sumber: wikipedia 39
  • 40. KDWB allegedly was the first station to have been finedby the Federal Communications Commission. Theyapparently had to pay $10,000 because of repeatedwillful violations of nighttime broadcast powerrestrictions on the AM band. A fire at the stationknocked it off the air for a few days later that decade. sumber: wikipedia 40
  • 41. Prinsip utama pengaturan isi siaran• VHS – violence – horror – sex• Tujuan utama: – Melindungi anak-anak – Melindungi kaum minoritas (pendidikan rendah, cacat fisik, penduduk desa atau daerah terpencil) 41
  • 42. MENGAPA MENGATURSTRUKTUR PENYIARAN? 42
  • 43. Perihal pengaturan struktur siaran• Tujuan teknis: – Frekuensi terbatas – Teknologi terus berkembang – Inovasi teknologi harus terus didukung – Digitalisasi dan konvergensi• Tujuan nonteknis: – Peminat banyak (demand exceeds supply) – Jaringan lokal vs. nasional 43
  • 44. PERENCANAAN FREKUENSI TV SIARAN UHF DI INDONESIADirektorat Spektrum Frekuensi Radiodan Orbit Satelit, Ditjen Postel, Departemen KominfoJakarta, Juni 2005 44
  • 45. WHAT HAPPENS NEXT? 45

×