• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Makalah demokrasi
 

Makalah demokrasi

on

  • 7,733 views

 

Statistics

Views

Total Views
7,733
Views on SlideShare
7,729
Embed Views
4

Actions

Likes
2
Downloads
285
Comments
2

1 Embed 4

http://aryamanangsang2.wordpress.com 4

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

12 of 2 previous next

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Makalah demokrasi Makalah demokrasi Document Transcript

    • BAB 1. PENDAHULUAN1.1 Latar Belakang Semua negara mengakui bahwa Demokrasi sebagai alat ukur darikeabsahan politik. Kehendak rakyat adalah dasar utama kewenanganpemerintahan menjadi basis tegaknya system politik demokrasi. Demokrasimeletakkan rakyat pada posisi penting, hal ini karena masih memegang teguhrakyat selaku pemegang kedaulatan. Negara yang tidak memegang demokrasidisebut negara otoriter. Negara otoriterpun masih mengaku dirinya sebagai negarademokrasi. Ini menunjukkan bahwa demokrasi itu penting dalam kehidupanbernegara dan pemerintahan. Dalam realitanya perkembangan sistim ketatanegaraan mulai berkembangdari teori-teori para filsuf kuno yang banyak di adopsi oleh bangsa-bangsa yangada di seluruh dunia. Setiap Negara menganut system ketatanegaraan. Salah satucontohnya adalah sistem pemerintahan demokrasi. Salah satu sistem pemerintahanklasik yang sudah ada sejak dulu kala. Sejak zaman Yunani kuno yang kemudiandikembangkan oleh para penganut aliran-aliran yang sependapat dengan pembuatsistem pemerintahan tersebut. Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara pada umumnya memberikanpengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalammasalah-masalah pokok yang mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilaikebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat. Dengan demikian Negarademokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negarasebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atasnegara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Demikian juga dengan perkembangan HAM di dunia ini. Perjalananpanjang HAM yang sudah melalui banyak lika-liku yang naik turun. Perspektifsejarah dan sosial-kultural gagasan tentang HAM sebenarnya telah berlangsungselama berabad-abad. . Di dalam konstitusi-konstitusi Negara-negara demokrasi modern setelah ituperlindungan HAM menjadi isi pokoknya sehingga dapat disimpulkan bahwa
    • konstitusi sebenarnya merupakan instrument utama bagi perlindungan HAMsebab setiap pemerintahan kekuasaannya dibatas oleh konstitusi. Di dalam ilmupolitik dan hukum tata Negara konstitusi memang memiliki fungsi untukmembatasi kekuasaan pemerintah agar tidak tampil secara sewenang-wenang.1.2 Rumusan Masalah a. Apa pengertian demokrasi ? b. Bagaimana demokrasi di Indonesia serta pelaksanaannya? c. Apa pengertian hak asasi manusia? d. Bagaimana perkembangan hak asasi manusia di Indonesia? e. Bagaimana hubungan demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia?1.3 Tujuan a. Untuk mengetahui pengertian demokrasi, b. Untuk mengetahui demokrasi di Indonesia serta pelaksanaannya, c. Untuk mengetahui pengertian hak asasi manusia, d. Untuk mengetahui perkembangan hak asasi manusia di Indonesia, e. Untuk mengetahui hubungan demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia. BAB 2. PEMBAHASAN
    • 2.1 Pengertian Demokrasi Isitilah “demokrasi” berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athenakuno pada abad ke-5 SM. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awaldari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun,arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telahberevolusi sejak abad ke-18, bersamaan dengan perkembangan sistem“demokrasi” di banyak negara. Kata “demokrasi” berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat,dan kratos/cratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagaipemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat,oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kuncitersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saatini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara. Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatunegara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara)atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagiketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untukdiwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) danberada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensiketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisasaling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances. Ketiga jenis lembaga-lembaga negara tersebut adalah lembaga-lembagapemerintah yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan melaksanakankewenangan eksekutif, lembaga-lembaga pengadilan yang berwenangmenyelenggarakan kekuasaan judikatif dan lembaga-lembaga perwakilan rakyat(DPR, untuk Indonesia) yang memiliki kewenangan menjalankan kekuasaanlegislatif. Di bawah sistem ini, keputusan legislatif dibuat oleh masyarakat atauoleh wakil yang wajib bekerja dan bertindak sesuai aspirasi masyarakat yangdiwakilinya (konstituen) dan yang memilihnya melalui proses pemilihan umumlegislatif, selain sesuai hukum dan peraturan.
    • Selain pemilihan umum legislatif, banyak keputusan atau hasil-hasilpenting, misalnya pemilihan presiden suatu negara, diperoleh melalui pemilihanumum. Pemilihan umum tidak wajib atau tidak mesti diikuti oleh seluruh warganegara, namun oleh sebagian warga yang berhak dan secara sukarela mengikutipemilihan umum. Sebagai tambahan, tidak semua warga negara berhak untukmemilih (mempunyai hak pilih). Kedaulatan rakyat yang dimaksud di sini bukan dalam arti hanyakedaulatan memilih presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung,tetapi dalam arti yang lebih luas. Suatu pemilihan presiden atau anggota-anggotaparlemen secara langsung tidak menjamin negara tersebut sebagai negarademokrasi sebab kedaulatan rakyat memilih sendiri secara langsung presidenhanyalah sedikit dari sekian banyak kedaulatan rakyat. Walapun perannya dalamsistem demokrasi tidak besar, suatu pemilihan umum sering dijuluki pestademokrasi. Ini adalah akibat cara berpikir lama dari sebagian masyarakat yangmasih terlalu tinggi meletakkan tokoh idola, bukan sistem pemerintahan yangbagus, sebagai tokoh impian ratu adil. Padahal sebaik apa pun seorang pemimpinnegara, masa hidupnya akan jauh lebih pendek daripada masa hidup suatu sistemyang sudah teruji mampu membangun negara. Banyak negara demokrasi hanyamemberikan hak pilih kepada warga yang telah melewati umur tertentu, misalnyaumur 18 tahun, dan yang tak memliki catatan kriminal (misal, narapidana ataubekas narapidana). Demokrasi menempati posisi vital dalam kaitannya pembagian kekuasaandalam suatu negara (umumnya berdasarkan konsep dan prinsip trias politica)dengan kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untukkesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Prinsip semacam trias politica ini menjadisangat penting untuk diperhitungkan ketika fakta-fakta sejarah mencatatkekuasaan pemerintah (eksekutif) yang begitu besar ternyata tidak mampu untukmembentuk masyarakat yang adil dan beradab, bahkan kekuasaan absolutpemerintah seringkali menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. Demikian pula kekuasaan berlebihan di lembaga negara yang lain,misalnya kekuasaan berlebihan dari lembaga legislatif menentukan sendiri
    • anggaran untuk gaji dan tunjangan anggota-anggotanya tanpa mempedulikanaspirasi rakyat, tidak akan membawa kebaikan untuk rakyat. Intinya, setiaplembaga negara bukan saja harus akuntabel (accountable), tetapi harus adamekanisme formal yang mewujudkan akuntabilitas dari setiap lembaga negaradan mekanisme ini mampu secara operasional (bukan hanya secara teori)membatasi kekuasaan lembaga negara tersebut. Menurut Abraham Lincoln (Presiden AS ke-16), demokrasi adalahpemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat (Democracy is government of thepeople, by the people and for the people). Azas-azas pokok demokrasi dalamsuatu pemerintahan demokratis adalah:a. pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, misalnya melalui pemilihan wakil-wakil rakyat untuk parlemen secara bebas dan rahasia; danb. pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak azasi manusia.2.1.1 Ciri-ciri pokok pemerintahan demokratis a. Pemerintahan berdasarkan kehendak dan kepentingan rakyat banyak, dengan ciri-ciri tambahan: a) konstitusional, yaitu bahwa prinsip-prinsip kekuasaan, kehendak dan kepentingan rakyat diatur dan ditetapkan dalam konstitusi; b) perwakilan, yaitu bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat diwakilkan kepada beberapa orang; c) pemilihan umum, yaitu kegiatan politik untuk memilih anggota-anggota parlemen; d) kepartaian, yaitu bahwa partai politik adalah media atau sarana antara dalam praktik pelaksanaan demokrasi b. Adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, misalnya pembagian/ pemisahan kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. c. Adanya tanggung jawab dari pelaksana kegiatan pemerintahan.2.1.2 Macam-macam demokrasi a. Demokrasi ditinjau dari cara penyaluran kehendak rakyat:
    • a) Demokrasi langsung Dipraktikkan di negara-negara kota (polis, city state) pada zamanYunani Kuno. Pada masa itu, seluruh rakyat dapat menyampaikan aspirasidan pandangannya secara langsung. Dengan demikian, pemerintah dapatmengetahui – secara langsung pula – aspirasi dan persoalan-persoalan yangsebenarnya dihadapi masyarakat. Tetapi dalam zaman modern, demokrasilangsung sulit dilaksanakan karena: 1) sulitnya mencari tempat yang dapat menampung seluruh rakyat sekaligus dalam membicarakan suatu urusan; 2) tidak setiap orang memahami persoalan-persoalan negara yang semakin rumit dan kompleks; 3) musyawarah tidak akan efektif, sehingga sulit menghasilkan keputusan yang baik. b) Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan Sistem demokrasi (menggantikan demokrasi langsung) yang dalammenyalurkan kehendaknya, rakyat memilih wakil-wakil mereka untuk dudukdalam parlemen. Aspirasi rakyat disampaikan melalui wakil-wakil merekadalam parlemen. Tipe demokrasi perwakilan berlainan menurut konstitusinegara masing-masing. Sistem pemilihan ada dua macam, yaitu: pemilihan secara langsungdan pemilihan bertingkat. Pada pemilihan secara langsung, setiap warganegara yang berhak secara langsung memilih orang-orang yang akan duduk diparlemen. Sedangkan pada pemilihan bertingkat, yang dipilih rakyat adalahorang-orang di lingkungan mereka sendiri, kemudian orang-orang yangterpilih itu memilih anggota-anggota parlemen. c) Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum Dalam sistem demokrasi ini rakyat memilih para wakil mereka untuk duduk di parlemen, tetapi parlemen tetap dikontrol oleh pengaruh rakyat dengan sistem referendum (pemungutan suara untuk mengetahui
    • kehendak rakyat secara langsung). Sistem ini digunakan di salah satu negara bagian Swiss yang disebut Kanton.2.1.3 Demokrasi ditinjau dari titik berat perhatiannya a. Demokrasi Formal (Demokrasi Liberal) Demokrasi formal menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan rakyat dalam bidang ekonomi. Dalam sistem demokrasi yang demikian, semua orang dianggap memiliki derajat dan hak yang sama. Namun karena kesamaan itu, penerapan azas free fight competition (persaingan bebas) dalam bidang ekonomi menyebabkan kesenjangan antara golongan kaya dan golongan miskin kian lebar. Kepentingan umum pun diabaikan. Demokrasi formal/ liberal sering pula disebut demokrasi Barat karena pada umumnya dipraktikkan oleh negara-negara Barat. Kaum komunis bahkan menyebutnya demokrasi kapitalis karena dalam pelaksanaannya kaum kapitalis selalu dimenangkan oleh pengaruh uang (money politics) yang menguasai opini masyarakat (public opinion). b. Demokrasi Material (Demokrasi Rakyat) Demokrasi material menitikberatkan upaya-upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi sehingga persamaan dalam persamaan hak dalam bidang politik kurang diperhatikan, bahkan mudah dihilangkan. Untuk mengurangi perbedaan dalam bidang ekonomi, partai penguasa (sebagai representasi kekuasaan negara) akan menjadikan segala sesuatu sebagai milik negara. Hak milik pribadi tidak diakui. Maka, demi persamaan dalam bidang ekonomi, kebebasan dan hak-hak azasi manusia di bidang politik diabaikan. Demokrasi material menimbulkan perkosaan rohani dan spiritual. Demokrasi ini sering disebut demokrasi Timur, karena berkembang di negara-negara sosialis/ komunis di Timur, seperti Rusia, Cekoslowakia, Polandia dan Hongaria dengan ciri-ciri: a) sistem satu (mono) partai, yaitu partai komunis (di Rusia); b) sistem otoriter, yaitu otoritas penguasa dapat dipaksakan kepada rakyat;
    • c) sistem perangkapan pimpinan, yaitu pemimpin partai merangkap sebagai pemimpin negara/ pemerintahan; d) sistem pemusatan kekuasaan di tangan penguasa tertinggi dalam negara. c. Demokrasi Gabungan Demokrasi ini mengambil kebaikan dan membuang keburukan demokrasiformal dan material. Persamaan derajat dan hak setiap orang tetap diakui, tetapidiperlukan pembatasan untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat.Pelaksanaan demokrasi ini bergantung pada ideologi negara masing-masingsejauh tidak secara jelas kecenderungannya kepada demokrasi liberal ataudemokrasi rakyat.2.1.4 Demokrasi ditinjau dari hubungan antaralat perlengkapan negara a. Demokrasi perwakilan dengan sistem parlementer Demokrasi sistem parlementer semula lahir di Inggris pada abad XVIII dan dipergunakan pula di negara-negara Belanda, Belgia, Prancis, dan Indonesia (pada masa UUDS 1950) dengan pelaksanaan yang bervariasi, sesuai dengan konstitusi negara masing-masing. Negara-negara Barat banyak menggunakan demokrasi parlementer sesuai dengan masyarakatnya yang cenderung liberal. Ciri khas demokrasi ini adalah adanya hubungan yang erat antara badan eksekutif dengan badan perwakilan rakyat atau legislatif. Para menteri yang menjalankan kekuasaan eksekutif diangkat atas usul suara terbanyak dalam sidang parlemen. Mereka wajib menjalankan tugas penyelenggaraan negara sesuai dengan pedoman atau program kerja yang telah disetujui oleh parlemen. Selama penyelenggaraan negara oleh eksekutif disetujui dan didukung oleh parlemen, maka kedudukan eksekutif akan stabil. Penyimpangan oleh seorang menteri pun dapat menyebabkan parlemen mengajukan mosi tidak percaya yang menggoyahkan kedudukan eksekutif. Demokrasi parlementer lebih cocok diterapkan di negara-negara yang menganut sistem dwipartai: partai mayoritas akan menjadi partai pendukung pemerintah dan partai minoritas menjadi oposisi.
    • Dalam demokrasi parlementer, terdapat pembagian kekuasaan(distribution of powers) antara badan eksekutif dengan badan legislatif dankerja sama di antara keduanya. Sedangkan badan yudikatif menjalankankekuasaan peradilan secara bebas, tanpa campur tangan dari badan eksekutifmaupun legislatif. Kelebihan demokrasi perwakilan bersistem parlementer:1. pengaruh rakyat terhadap politik yang dijalankan pemerintah sangat besar;2. pengawasan rakyat terhadap kebijakan pemerintah dapat berjalan dengan baik;3. kebijakan politik pemerintah yang dianggap salah oleh rakyat dapat sekaligus dimintakan pertanggungjawabannya oleh parlemen kepada kabinet;4. mudah mencapai kesesuaian pendapat antara badan eksekutif dan badan legislatif;5. menteri-menteri yang diangkat merupakan kehendak dari suara terbanyak di parlemen sehingga secara tidak langsung merupakan kehendak rakyat pula;6. menteri-menteri akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas karena setiap saat dapat dijatuhkan oleh parlemen;7. pemerintah yang dianggap tidak mampu mudah dijatuhkan dan diganti dengan pemerintah baru yang dianggap sanggup menjalankan pemerintahan yang sesuai dengan keinginan rakyat. Kelemahan demokrasi perwakilan bersistem parlementer:1. kedudukan badan eksekutif tidak stabil, karena dapat diberhentikan setiap saat oleh parlemen melalui mosi tidak percaya;2. sering terjadi pergantian kabinet, sehingga kebijakan politik negara pun labil;3. karena pergantian eksekutif yang mendadak, eksekutif tidak dapat menyelesaikan program kerja yang telah disusunnya.b . Demokrasi perwakilan dengan sistem pemisahan kekuasaan
    • Demokrasi ini berpangkal pada teori pemisahan kekuasaan yangdikemukakan oleh para filsuf bidang politik dan hukum. Pelopornya adalah JohnLocke (1632-1704) dari Inggris, yang membagi kekuasaan negara ke dalam tigabidang, yaitu eksekutif, legislatif dan federatif. Untuk menghindari terjadinyapenyalahgunaan kekuasaan, ketiga bidang itu harus dipisahkan. Charles SecondatBaron de Labrede et de Montesquieu (1688-1755) asal Prancis, memodifikasiteori Locke itu dalam teori yang disebut Trias Politica pada bukunya yangberjudul L’Esprit des Lois. Menurut Montesquieu, kekuasaan negara dibagimenjadi: legislatif (kekuasaan membuat undang-undang), eksekutif (kekuasaanmelaksanakan undang-undang) dan yudikatif (kekuasaan mengatasi pelanggarandan menyelesaikan perselisihan antarlembaga yang berkaitan dengan pelaksanaanundang-undang). Ketiga cabang kekuasaan itu harus dipisahkan, baik organ/lembaganya maupun fungsinya. Teori Montesquieu disebut teori pemisahan kekuasaan (separation dupuvoir) dan dijalankan hampir sepenuhnya di Amerika Serikat. Di negara itu,kekuasaan legislatif dipegang oleh Kongres, kekuasaan eksekutif oleh Presidendan kekuasaan yudikatif oleh Mahkamah Agung. Ketiga badan tersebut berdiriterpisah dari yang lainnya untuk menjaga keseimbangan dan mencegah jangansampai kekuasaan salah satu badan menjadi terlampau besar. Kesederajatan itumenjadikan ketiganya dapat berperan saling mengawasi (check and balance). Kelebihan demokrasi perwakilan bersistem pemisahan kekuasaan:1. pemerintah selama masa jabatannya tidak dapat dijatuhkan oleh parlemen, sehingga pemerintahan dapat berlangsung relatif stabil;2. pemerintah memiliki waktu yang cukup untuk melaksanakan programnya tanpa terganggu oleh adanya krisis kabinet;3. sistem check and balance dapat menghindari pertumbuhan kekuasaan yang terlampau besar pada setiap badan;4. mencegah terjadinya kekuasaan yang absolut (terpusat pada satu orang). Kelemahan demokrasi perwakilan bersistem pemisahan kekuasaan:1. pengawasan rakyat terhadap pemerintah kurang berpengaruh;2. pengaruh rakyat terhadap kebijakan politik negara kurang mendapat perhatian;
    • 3. pada umumnya keputusan yang diambil merupakan hasil negosiasi antara badan legislatif dan eksekutif sehingga keputusan tidak tegas;4. proses pengambilan keputusan memakan waktu yang lama.c. Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum Demokrasi ini merupakan gabungan antara demokrasi perwakilan dengandemokrasi langsung. Dalam negara yang menganut demokrasi ini parlemen tetapada, tetapi kinerjanya dikontrol secara langsung oleh rakyat melalui referendum.Jadi, ciri khas demokrasi perwakilan dengan sistem referendum adalah bahwatugas-tugas legislatif selalu berada di bawah pengawasan seluruh rakyat karenadalam hal-hal tertentu, keputusan parlemen tidak dapat diberlakukan tanpapersetujuan rakyat. Sedangkan mengenai hal lain, keputusan parlemen dapatlangsung diberlakukan sepanjang rakyat menerimanya. Ada dua macam referendum, yaitu referendum obligator dan referendumfakultatif. Referendum obligator adalah pemungutan suara rakyat yang wajibdilaksanakan mengenai suatu rencana konstitusional. Referendum ini bersifatwajib karena menyangkut masalah penting, misalnya tentang perubahankonstitusi. Perubahan konstitusi tidak dapat dilakukan tanpa persetujuan rakyat.Sedangkan referendum fakultatif merupakan pemungutan suara rakyat yang tidakbersifat wajib dilakukan mengenai suatu rencana konstitusional. Referendumfakultatif baru perlu dilakukan apabila dalam waktu tertentu setelah undang-undang diumumkan pemberlakuannya, sejumlah rakyat meminta diadakanreferendum. Kelebihan demokrasi perwakilan dengan sistem referendum:1. apabila terjadi pertentangan antara badan organisasi negara, maka persoalan itu dapat diserahkan keputusannya kepada rakyat tanpa melalui partai;2. adanya kebebasan anggota parlemen dalam menentukan pilihannya, sehingga pendapatnya tidak harus sama dengan pendapat partai/ golongannya. Kelemahan demokrasi perwakilan dengan sistem referendum:1. pembuatan undang-undang/ peraturan relatif lebih lambat dan sulit;2. pada umumnya rakyat kebanyakan tidak berpengetahuan cukup untuk menilai atau menguji kualitas produk undang-undang.
    • 2.1.5 Prinsip-prinsip Demokrasia. Keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik.b. Tingkat persamaan (kesetaraan) tertentu antara warga negara.c. Tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh para warga negara.d. Penghormatan terhadap supremasi hukum. Prinsip demokrasi yang didasarkan pada konsep di atas (rule of law),antara lain sebagai berikut :a. Tidak adanya kekuasaan yang sewenang-wenang;b. Kedudukan yang sama dalam hukum;c. Terjaminnya hak asasi manusia oleh undang-undang2.1.5 Demokrasi di Indonesia Bisa dikatakan bahwa Indonesia sangat berpotensi menjadi kiblatdemokrasi di kawasan Asia, berkat keberhasilan mengembangkan danmelaksanakan sistem demokrasi. Menurut Ketua Asosiasi Konsultan Politik AsiaPasifik (APAPC), Pri Sulisto, keberhasilan Indonesia dalam bidang demokrasibisa menjadi contoh bagi negara-negara di kawasan Asia yang hingga saat inibeberapa di antaranya masih diperintah dengan ‘tangan besi’. Indonesia juga bisamenjadi contoh, bahwa pembangunan sistem demokrasi dapat berjalan seiringdengan upaya pembangunan ekonomi. Ia menilai, keberhasilan Indonesia dalambidang demokrasi yag tidak banyak disadari itu, membuat pihak luar termasukAsosiasi Internasional Konsultan Politik (IAPC), membuka mata bangsaIndonesia, bahwa keberhasilan tersebut merupakan sebuah prestasi yang luarbiasa. Prestasi tersebut juga menjadikan Indonesia sangat berpotensi mengantardatangnya suatu era baru di Asia yang demokratis dan makmur. Meski pada awalnya banyak yang meragukan pelaksanaan demokrasi diIndonesia, kenyataannya demokrasi di Indonesia saat ini telah berusia 10 tahundan akan terus berkembang. Sebagian orang pernah berpendapat bahwa demokrasitidak akan berlangsung lama di Indonesia, karena masyarakatnya belum siap.Mereka juga pernah mengatakan bahwa negara Indonesia terlalu besar dan
    • memiliki persoalan yang kompleks. Keraguan tersebut bahkan menyerupaikekhawatiran yang dapat membuat Indonesia chaos yang dapat mengakibatkanperpecahan. Sementara itu, mantan wakil perdana menteri Malaysia, Anwar Ibrahim,menyebutkan bahwa demokrasi telah berjalan baik di Indonesia dan hal itu telahmenjadikan Indonesia sebagai negara dengan populasi 4 besar dunia yang berhasilmelaksanakan demokrasi. Hal ini juga membuat Indonesia sebagai negaraberpenduduk Islam terbesar di dunia yang telah berhasil menerapkan demokrasi.Dia juga berharap agar perkembangan ekonomi juga makin meyakinkan sehinggademokrasi bisa disandingkan dengan kesuksesan pembangunan. Hal tersebuttentunya bisa terjadi bila demokrasi dapat mencegah korupsi dan penumpukankekayaan hanya pada elit tertentu.3.1.6 Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia (Masa Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi) Perkembangan demokrasi di Indonesia dari segi waktu dapat dibagi dalamempat periode, yaitu :1. Periode 1945-1959 Demokrasi Parlementer Demokrasi pada masa ini dikenal dengan sebutan demokrasi parlementer.Sistem parlementer ini mulai berlaku sebulan setelah kemerdekaandiproklamasikan. Sistem ini kemudian diperkuat dalam Undang-Undang Dasar1949 (Konstitusi RIS) dan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950.Meskipun sistem ini dapat berjalan dengan memuaskan di beberapa negara Asialain, sistem ini ternyata kurang cocok diterapkan di Indonesia. Hal ini ditunjukkandengan melemahnya persatuan bangsa. Dalam UUDS 1950, badan eksekutifterdiri dari Presiden sebagai kepala negara konstitusional (constitutional head) danperdana menteri sebagai kepala pemerintahan.2. Periode 1959-1965 (Orde Lama) Demokrasi Terpimpin Pandangan A. Syafi’i Ma’arif, demokrasi terpimpinsebenarnya ingin menempatkan Soekarno seagai “Ayah” dalam famili besar yang
    • bernama Indonesia dengan kekuasaan terpusat berada di tangannya. Dengandemikian, kekeliruan yang besar dalam Demokrasi Terpimpin Soekarno adalahadanya pengingkaran terhadap nilai-nilai demokrasi yaitu absolutisme danterpusatnya kekuasaan hanya pada diri pemimpin. Selain itu, tidak ada ruangkontrol sosial dan check and balance dari legislatif terhadap eksekutif.3. Periode 1965-1998 (Orde Baru) Demokrasi Pancasila Ciri-ciri demokrasi pada periode Orde Lama antara lain presiden sangatmendominasi pemerintahan, terbatasnya peran partai politik, berkembangnyapengaruh komunis, dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik.Menurut M. Rusli Karim, rezim Orde Baru ditandai oleh; dominannya perananABRI, birokratisasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politik, pembatasanperan dan fungsi partai politik, campur tangan pemerintah dalam persoalan partaipolitik dan publik, masa mengambang, monolitisasi ideologi negara, daninkorporasi lembaga nonpemerintah4. Periode 1998-sekarang( Reformasi ) Orde reformasi ditandai dengan turunnya Presiden Soeharto pada tanggal21 Mei 1998. Jabatan presiden kemudian diisi oleh wakil presiden, Prof. DR. Ir.Ing. B.J. Habibie. Turunnya presiden Soeharto disebabkan karena tidak adanyalagi kepercayaan dari rakyat terhadap pemerintahan Orde Baru. . Bergulirnyareformasi yang mengiringi keruntuhan rezim tersebut menandakan tahap awalbagi transisi demokrasi Indonesia. Transisi demokrasi merupakan fase krusialyang kritis karena dalam fase ini akan ditentukan ke mana arah demokrasi akandibangun.2.2 Pengertian HAM (Hak Asasi Manusia) Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak dasar yang dimiliki olehmanusia, sesuai dengan kodratnya (Kaelan: 2002). Menurut pendapat JanMaterson (dari komisi HAM PBB), dalam Teaching Human Rights, UnitedNations sebagaimana dikutip Baharuddin Lopa menegaskan bahwa HAM adalahhak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahildapat hidup sebagai manusia.
    • John Locke menyatakan bahwa HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. (Mansyur Effendi, 1994). Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia” 2.2.1 Ciri Pokok Hakikat HAM Berdasarkan beberapa rumusan HAM di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang beberapa ciri pokok hakikat HAM yaitu:1. HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis.2. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik atau asal-usul sosial dan bangsa.3. HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorangpun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah Negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM (Mansyur Fakih, 2003). 2.2.2 Perkembangan Pemikiran HAM Perkembangan Pemikiran HAM dibagi dalam 4 generasi, yaitu : 1. Generasi pertama berpendapat bahwa pemikiran HAM hanya berpusat pada bidang hukum dan politik. Fokus pemikiran HAM generasi pertama pada bidang hukum dan politik disebabkan oleh dampak dan situasi perang dunia II, totaliterisme dan adanya keinginan Negara-negara yang baru merdeka untuk menciptakan sesuatu tertib hukum yang baru.
    • 2. Generasi kedua pemikiran HAM tidak saja menuntut hak yuridis melainkan juga hak-hak sosial, ekonomi, politik dan budaya. Jadi pemikiran HAM generasi kedua menunjukan perluasan pengertian konsep dan cakupan hak asasi manusia. Pada masa generasi kedua, hak yuridis kurang mendapat penekanan sehingga terjadi ketidakseimbangan dengan hak sosial-budaya, hak ekonomi dan hak politik.3. Generasi ketiga sebagai reaksi pemikiran HAM generasi kedua. Generasi ketiga menjanjikan adanya kesatuan antara hak ekonomi, sosial, budaya, politik dan hukum dalam suatu keranjang yang disebut dengan hak-hak melaksanakan pembangunan. Dalam pelaksanaannya hasil pemikiran HAM generasi ketiga juga mengalami ketidakseimbangan dimana terjadi penekanan terhadap hak ekonomi dalam arti pembangunan ekonomi menjadi prioritas utama, sedangkan hak lainnya terabaikan sehingga menimbulkan banyak korban, karena banyak hak-hak rakyat lainnya yang dilanggar.4. Generasi keempat yang mengkritik peranan negara yang sangat dominant dalam proses pembangunan yang terfokus pada pembangunan ekonomi dan menimbulkan dampak negative seperti diabaikannya aspek kesejahteraan rakyat. Selain itu program pembangunan yang dijalankan tidak berdasarkan kebutuhan rakyat secara keseluruhan melainkan memenuhi kebutuhan sekelompok elit. Pemikiran HAM generasi keempat dipelopori oleh Negara- negara di kawasan Asia yang pada tahun 1983 melahirkan deklarasi hak asasi manusia yang disebut Declaration of the basic Duties of Asia People and Government. Perkembangan pemikiran HAM dunia bermula dari:a) Magna Charta Pada umumnya para pakar di Eropa berpendapat bahwa lahirnya HAM di kawasan Eropa dimulai dengan lahirnya magna Charta yang antara lain memuat pandangan bahwa raja yang tadinya memiliki kekuasaan absolute (raja yang menciptakan hukum, tetapi ia sendiri tidak terikat dengan hukum
    • yang dibuatnya), menjadi dibatasi kekuasaannya dan mulai dapat diminta pertanggung jawabannya dimuka hukum(Mansyur Effendi,1994).b) The American declaration Perkembangan HAM selanjutnya ditandai dengan munculnya The American Declaration of Independence yang lahir dari paham Rousseau dan Montesquuieu. Mulailah dipertegas bahwa manusia adalah merdeka sejak di dalam perut ibunya, sehingga tidaklah logis bila sesudah lahir ia harus dibelenggu.c) The French declaration Selanjutnya, pada tahun 1789 lahirlah The French Declaration (Deklarasi Perancis), dimana ketentuan tentang hak lebih dirinci lagi sebagaimana dimuat dalam The Rule of Law yang antara lain berbunyi tidak boleh ada penangkapan tanpa alasan yang sah. Dalam kaitan itu berlaku prinsip presumption of innocent, artinya orang-orang yang ditangkap, kemudian ditahan dan dituduh, berhak dinyatakan tidak bersalah, sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ia bersalah.d) The Four Freedom Ada empat hak kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat, hak kebebasan memeluk agama dan beribadah sesuai dengan ajaran agama yang diperlukannya, hak kebebasan dari kemiskinan dalam Pengertian setiap bangsa berusaha mencapai tingkat kehidupan yang damai dan sejahtera bagi penduduknya, hak kebebasan dari ketakutan, yang meliputi usaha, pengurangan persenjataan, sehingga tidak satupun bangsa berada dalam posisi berkeinginan untuk melakukan serangan terhadap Negara lain ( Mansyur Effendi,1994).2.2.3 Perkembangan pemikiran HAM di Indonesia Pemikiran HAM periode sebelum kemerdekaan yang paling menonjolpada Indische Partij adalah hak untuk mendapatkan kemerdekaan sertamendapatkan perlakukan yang sama hak kemerdekaan.
    • Sejak kemerdekaan tahun 1945 sampai sekarang di Indonesia telah berlaku 3UUD dalam 4 periode, yaitu:1. Periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949, berlaku UUD 19452. Periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, berlaku konstitusi Republik Indonesia Serikat3. Periode 17 Agustus sampai 5 Juli 1959, berlaku UUD 19504. Periode 5 Juli 1959 sampai sekarang, berlaku Kembali UUD 19452.3 Hubungan Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia Dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat, dijelaskan bahwa NegaraIndonesia yang dicita-citakan dan hendak dibangun adalah Negara RepublikIndonesia yang berkedaulatan rakyat atau Negara demokrasi. HAM adalah salahsatu tiang yang sangat penting untuk menopang terbangun tegaknya sebuahNegara demokrasi. Sesuai dengan jiwa dan semangat Pembukaan UUD 1945 yangmengamanatkan hendak dibangunnya Negara demokrasi tersebut, maka UUD1945 mengimplementasikan ke dalam pasal-pasalnya tentang hak-hak asasimanusia. Bangsa Indonesia sejak awal mempunyai komitmen yang sangat kuatuntuk menjunjung tinggi HAM, oleh karena itu bangsa Indonesia selalu berusahauntuk menegakkannya sejalan dan selaras dengan falsafah bangsa Pancasila danperkembangan atau dinamika jamannya. Pembukaan UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945merupakan piagam HAM pertama Indonesia yang lahir lebih dahulu dibandingpernyataan HAM se dunia oleh PBB pada tanggal 10 Desember 1948. Komitmenkuat tentan HAM sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 kemudiandijabarkan ke dalam pasal-pasal atau batang tubuh UUD 1945. Diantaranyaterdapat dalam beberapa pasal yakni pasal 28A sampai pasal 28 J. Namun dengan adanya berbagai pelanggaran HAM yang begitu banyak,maka dipandang belum cukup apabila tentang HAM hanya sebagai manatercantum dalam piagam HAM yang ada selama ini. Untuk itu perlu adanyaketetapan MPR yang khusus memuat tentang HAM. Tap MPR yang dimaksudkan
    • sebagai HAM terbaru itu adalah ketetapan No. XVII/MPR/1998. Selain itu juga terbentuknya UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi manusia merupakan salah satu bentuk perkembangan dari pengakuan HAM di Indonesia. Lahirnya ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 dimaksudkan untuk memperkuat dan memantapkan komitmen bangsa akan pentingnya perlindungan HAM sebagaimana telah diatur dalam Pembukaan dan UUD 1945, oleh karena itu Tap tersebut menegaskan bahwa: 1. Menugaskan kepada Lembaga-lembaga Tinggi Negara dan seluruh aparatur Pemerintah untuk menghormati, mengakkan dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat. 2. Menugaskan kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk meratifikasi berbagai instrument Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak asasi manusia sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. 3. Penghormatan, pengakan dan penyebarluasan hak asasi manusia oleh masyarakat dilaksanakan melalui gerakan kemasyarakatan atas dasar kesadaran dan tanggungjawab sebagai warga Negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 4. Pelaksanaan penyuluhan, pengkajian, pemantauan, penelitian dan mediasi tentang hak asasi manusia, dilakukan oleh komisi nasional hak asasi manusia yang ditetapkan oleh Undang-undang. BAB 3. PENUTUP3.1 Kesimpulan 1. Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. 2.
    • DAFTAR PUSTAKA
    • Anonim.2009.Demokrasi Dan Politik. [Serialonline].http://sakauhendro.wordpress.com/demokrasi-dan-politik/pengertian-demokrasi/.[25 september 2010].http://ruhcitra.wordpress.com/2008/11/09/demokrasi/http://www.forum-politisi.org/berita/article.php?id=547http://organisasi.org.comhttp://id.wikipedia.org.comhttp://komunitasmahasiswa.info.comwww.irchan.co.cc/2009/01/sejarah-perkembangan-ham.comhttp://hitsuke.blogspot.comhttp://bluecryztal.blogspot.comhttp://chaplien77.blogspot.comhttp://sakauhendro.wordpress.com/demokrasi-dan-politik/pengertian-demokrasi/http://ruhcitra.wordpress.com/2008/11/09/demokrasi/http://www.forum-politisi.org/berita/article.php?id=547 DAFTAR ISI Halaman
    • HALAMAN JUDUL...................................................................................... i DAFTAR ISI .................................................................................................. ii BAB 1. PENDAHULUAN.............................................................................. 1Latar Belakang ....................................................................................................1Rumusan Masalah 2Batasan masalah 3Tujuan ....................................................................................................3Manfaat ................................................................................................4 BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.................................................................... ..........................................................................................................................6 2.1 Pembelajaran Biologi ................................................................................... 6 2.2 Pembelajaran Kooperatif tipe TAI.............................................................. 62.2.1 Pengertian ..........................................................................................62.2.2 Unsur – unsur Pembelajaran Kooperatif Tipe TAI........................................... 92.2.3 Kelebihan dan Kekurangan Pembelajaran Kooperatif Tipe TAI ............................................................................................12 2.3 Aktivitas Belajar........................................................................................... 13 2.4 Hasil Belajar Fisika....................................................................................... 14 2.5 Ketuntasan Hasil Belajar............................................................................. 15 2.6 Materi Pelajaran........................................................................................... 16
    • BAB 3. METODE PENELITIAN................................................................. 173.1 Tempat dan Waktu Penelitian..................................................................... 173.2 Definisi Operasional...................................................................................... 173.3 Jenis dan Desain Penelitian.......................................................................... 183.4 Prosedur Penelitian....................................................................................... 21 3.4.1 Observasi Awal................................................................... .......................................................................................................................21 3.4.2 Perencanaan Siklus............................................................. .......................................................................................................................213.5 Tekhnik dan Instrumen Pengumpulan Data.............................................. 24 3.5.1 Observasi................................................................................................. 24 3.5.2 Dokumentasi............................................................................................ 24 3.5.3 Wawancara.............................................................................................. 25 3.5.4 Tes ..................................................................................................253.6 Tekhnik Analisis Data.................................................................................. 25 DAFTAR PUSTAKA...................................................................................... ..........................................................................................................................26