• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Pembentukan perda
 

Pembentukan perda

on

  • 5,134 views

 

Statistics

Views

Total Views
5,134
Views on SlideShare
5,134
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
100
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Pembentukan perda Pembentukan perda Document Transcript

    • PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH *) Oleh: Drs. S. Bambang Setyadi, M.Si **)I. LATAR BELAKANG Pemerintahan Daerah (UU Pemda),Pengertian Peraturan Daerah Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerahSesuai dengan ketentuan Undang- Propinsi/Kabupaten/Kota dan tugasUndang Nomor 10 Tahun 2004 pembantuan serta merupakantentang Pembentukan Peraturan penjabaran lebih lanjut dariPerundang-undangan, yang peraturan perundang-undangandimaksud dengan Peraturan Daerah yang lebih tinggi dengan(Perda) adalah “peraturan memperhatikan ciri khas masing-perundang-undangan yang dibentuk masing daerah 3.oleh Dewan Perwakilan RakyatDaerah dengan persetujuan bersama Sesuai ketentuan Pasal 12 Undang-Kepala Daerah”. Undang Nomor 10 Tahun 2004Definisi lain tentang Perda tentang Pembentukan Peraturanberdasarkan ketentuan Undang- Perundang-undangan, materiUndang tentang Pemerintah Daerah1 muatan Perda adalah seluruh materiadalah “peraturan perundang- muatan dalam rangkaundangan yang dibentuk bersama penyelenggaraan otonomi daeraholeh Dewan Perwakilan Rakyat dan tugas pembantuan danDaerah dengan Kepala Daerah baik menampung kondisi khusus daerahdi Propinsi maupun di serta penjabaran lebih lanjutKabupaten/Kota” . 2 Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.Dalam ketentuan Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 tentang Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Gubernur*) Makalah disampaikan dalam Diskusi Panel “Kajian Terhadap Kebijakan- atau Bupati/Walikota. Apabila dalam Kebijakan Yang Perlu Dimuat Dalam satu kali masa sidang Gubernur atau Perda Dalam Rangka Mendorong Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Bupati/Walikota dan DPRD Menengah (UMKM)”di Bank Indonesia menyampaikan rancangan Perda tanggal 29 Maret 2007;**) Staf Ahli Menteri Bidang Pembangunan dengan materi yang sama, maka Departemen Dalam Negeri. yang dibahas adalah rancangan1 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.2 3 Pasal 1 angka 10 UU Nomor 32 Tahun Pasal 136 UU Nomor 32 Tahun 2004 2004 tentang Pemerintahan Daerah. tentang Pemerintahan DaerahBULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN 1 Volume 5, Nomor 2, Agustus 2007
    • Perda yang disampaikan oleh DPRD, mempunyai tujuan yang jelassedangkan rancangan Perda yang yang hendak dicapai.disampaikan oleh Gubernur atau b. kelembagaan atau organBupati/Walikota dipergunakan pembentuk yang tepat, yaitusebagai bahan persandingan. setiap jenis peraturanProgram penyusunan Perda perundang-undangan harusdilakukan dalam satu Program dibuat oleh lembaga/pejabatLegislasi Daerah4, sehingga pembentuk peraturandiharapkan tidak terjadi tumpang perundang-undangan yangtindih dalam penyiapan satu materi berwenang dan dapat dibatalkanPerda. Ada berbagai jenis Perda atau batal demi hukum bilayang ditetapkan oleh Pemerintah dibuat oleh lembaga/pejabatDaerah Kabupaten Kota dan Propinsi yang tidak berwenang.antara lain: c. kesesuaian antara jenis dana. Pajak Daerah; materi muatan, yaitu dalamb. Retribusi Daerah; pembentukan peraturanc. Tata Ruang Wilayah Daerah; perundang-undangan harusd. APBD; benar-benar memperhatikane. Rencana Program Jangka materi muatan yang tepat Menengah Daerah; dengan jenis peraturanf. Perangkat Daerah; perundang-undangan.g. Pemerintahan Desa; d. dapat dilaksanakan, yaitu bahwah. Pengaturan umum lainnya. setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harusII. PEMBENTUKAN PERDA YANG memperhatikan efektifitas BAIK peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat,1. Asas Pembentukan Perda baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.Pembentukan Perda yang baik harus e. kedayagunaan danberdasarkan pada asas kehasilgunaan, yaitu setiappembentukan peraturan perundang- peraturan perundang-undanganundangan sebagai berikut: dibuat karena memang benar-a. kejelasan tujuan, yaitu bahwa benar dibutuhkan dan setiap pembentukan peraturan bermanfaat dalam mengatur perundang-undangan harus kehidupan bermasayarakat, berbangsa dan bernegara.4 Ketentuan Pasal 15 UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN 2 Volume 5, Nomor 2, Agustus 2007
    • f. kejelasan rumusan, yaitu setiap manusia serta harkat dan peraturan perundang-undangan martabat setiap warga negara harus memenuhi persyaratan dan penduduk Indonesia secara teknis penyusunan, sistematika proporsional. dan pilihan kata atau c. asas kebangsaan, bahwa setiap terminologi, serta bahasa muatan Perda harus hukumnya jelas dan mudah mencerminkan sifat dan watak dimengerti sehingga tidak bangsa Indonesia yang pluralistik menimbulkan berbagai macam (kebhinnekaan) dengan tetap interpretasi dalam menjaga prinsip negara kesatuan pelaksanaannya. Republik Indonesia.g. keterbukaan, yaitu dalam proses d. asas kekeluargaan, bahwa setiap pembentukan peraturan materi muatan Perda harus perundang-undangan mulai dari mencerminkan musyawarah perencanaan, persiapan, untuk mencapai mufakat dalam penyusunan dan pembahasan setiap pengambilan keputusan. bersifat transparan dan terbuka. e. asas kenusantaraan, bahwa Dengan demikian seluruh lapisan setiap materi muatan Perda masyarakat mempunyai senantiasa memperhatikan kesempatan seluas-luasnya untuk kepentingan seluruh wilayah memberikan masukan dalam Indonesia dan materi muatan proses pembuatan peraturan Perda merupakan bagian dari perundang-undangan. sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.Di samping itu materi muatan Perda f. asas bhinneka tunggal ika,harus mengandung asas-asas bahwa setiap materi muatansebagai berikut: Perda harus memperhatikana. asas pengayoman, bahwa setiap keragaman penduduk, agama, materi muatan Perda harus suku dan golongan, kondisi berfungsi memberikan daerah dan budaya khususnya perlindungan dalam rangka yang menyangkut masalah- menciptakan ketentraman 5 masalah sensitif dalam masyarakat . kehidupan bermasyarakat,b. asas kemanusiaan, bahwa setiap berbangsa dan bernegara. materi muatan Perda harus g. asas keadilan, bahwa setiap mencerminkan perlindungan dan materi muatan Perda harus penghormatan hak-hak asasi mencerminkan keadilan secara5 Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 10 Tahun 2004.BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN 3 Volume 5, Nomor 2, Agustus 2007
    • proporsional bagi setiap warga menunjang Anggaran Pendapatan negara tanpa kecuali. dan Belanja Daerah (APBD) adalahh. asas kesamaan dalam hukum bertujuan untuk meningkatkan dan pemerintahan, bahwa setiap kesejahteraan masyarakat melalui materi muatan Perda tidak boleh mekanisme APBD, namun demikian berisi hal-hal yang bersifat untuk mencapai tujuan kemakmuran membedakan berdasarkan latar dan kesejahteraan masyarakat belakang, antara lain agama, daerah bukan hanya melalui suku, ras, golongan, gender atau mekanisme tersebut tetapi juga status sosial. dengan meningkatkan daya saingi. asas ketertiban dan kepastian dengan memperhatikan potensi dan hukum, bahwa setiap materi keunggulan lokal/daerah, muatan Perda harus dapat memberikan insentif (kemudahan menimbulkan ketertiban dalam dalam perijinan, mengurangi beban masyarakat melalui jaminan Pajak Daerah), sehingga dunia usaha adanya kepastian hukum. dapat tumbuh dan berkembang dij. asas keseimbangan, keserasian daerahnya dan memberikan peluang dan keselarasan, bahwa setiap menampung tenaga kerja dan materi muatan Perda harus meningkatkan PDRB masyarakat mencerminkan keseimbangan, daerahnya. keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu dan 2. Proses Penyusunan Perda masyarakat dengan kepentingan Dalam rangka tertib administrasi dan bangsa dan negara. peningkatan kualitas produk hukumk. asas lain sesuai substansi Perda daerah, diperlukan suatu proses atau yang bersangkutan 6. prosedur penyusunan Perda agarSelain asas dan materi muatan di lebih terarah dan terkoordinasi. Halatas, DPRD dan Pemerintah Daerah ini disebabkan dalam pembentukandalam menetapkan Perda harus Perda perlu adanya persiapan yangmempertimbangkan keunggulan matang dan mendalam, antara lainlokal /daerah, sehingga mempunyai pengetahuan mengenai materidaya saing dalam pertumbuhan muatan yang akan diatur dalamekonomi dan kesejahteraan Perda, pengetahuan tentangmasyarakat daerahnya. bagaimana menuangkan materiPrinsip dalam menetapkan muatan tersebut ke dalam PerdaPendapatan Asli Daerah (PAD) dalam secara singkat tetapi jelas dengan bahasa yang baik serta mudah6 Pasal 138 UU Nomor 32 Tahun 2004 dipahami, disusun secara sistematis tentang Pemerintahan Daerah.BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN 4 Volume 5, Nomor 2, Agustus 2007
    • tanpa meninggalkan tata cara yang dan berdasarkan Pasal 21 ayatsesuai dengan kaidah bahasa (1) UUD 1945, anggota-anggotaIndonesia dalam penyusunan DPR berhak mengajukan usulkalimatnya. rancangan Undang-Undang. Begitu pula di tingkat daerah,Prosedur penyusunan ini adalah DPRD memegang kekuasaanrangkaian kegiatan penyusunan membentuk Perda dan anggotaproduk hukum daerah sejak dari DPRD berhak mengajukan usulperencanaan sampai dengan Raperda. Dalam pelaksanaannyapenetapannya. Proses pembentukan Raperda dari lingkungan DPRDPerda terdiri dari 3 (tiga) tahap, diatur lebih lanjut dalamyaitu: Peraturan Tata Tertib DPRDa. Proses penyiapan rancangan masing-masing daerah. Perda yang merupakan proses Pembahasan Raperda atas penyusunan dan perancangan di inisiatif DPRD dikoordinasikan lingkungan DPRD atau di oleh Sekretaris Daerah atau unit lingkungan Pemda (dalam hal ini kerja yang ditunjuk oleh Kepala Raperda usul inisiatif). Proses ini Daerah. Setelah itu juga dibentuk termasuk penyusunan naskah Tim Asistensi dengan Sekretariat inisiatif (nitiatives draft), naskah i Daerah atau berada di akademik (academic draft) dan Biro/Bagian Hukum. naskah rancangan Perda (legal draft). b. Proses Penyiapan Raperda dib. Proses mendapatkan Lingkungan Pemerintahan persetujuan, yang merupakan Daerah. pembahasan di DPRD. Dalam proses penyiapan Perdac. Proses pengesahan oleh Kepala yang berasal dari Pemerintah Daerah dan pengundangan oleh Daerah bisa dilihat dalam Sekretaris Daerah. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23Ketiga proses pembentukan Perda Tahun 2001 tentang Prosedurtersebut dapat diuraikan sebagai Penyusunan Produk Hukumberikut : Daerah yang telah digantia. Proses Penyiapan Raperda di dengan Peraturan Menteri Dalam lingkungan DPRD. Negeri Nomor 16 Tahun 2006 Berdasarkan amandemen I dan II tentang Prosedur Penyusunan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945, DPR Produk Hukum Daerah yang memegang kekuasaan ditetapkan pada tanggal 19 Mei membentuk Undang-Undang 2006.BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN 5 Volume 5, Nomor 2, Agustus 2007
    • Gb. Bagan Penyiapan Rancangan Perda U X X X S H H S S KEPALA KEPALA DAERAH DAERAH S S U DPRD PANITIA ANTAR UNIT & S MASYARAKAT KEPALA H DAERAH S S H H PENGGUNDANGANBULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN 6 Volume 5, Nomor 2, Agustus 2007
    • Keterangan bagan: Bagian Hukum berkedudukanU : Unit Kerja/Dinas/Biro/Bagian sebagai sekretaris. dalam Pemda yang mengambil Pasal 6 ayat (1) : prakarsa Rancangan produk hukumS : Sekretariat Daerah daerah dilakukan pembahasanH : Biro/Bagian Hukum dengan Biro /Bagian Hukum danX : Pimpinan Unit Kerja/Dinas/Biro/ satuan perangkat daerah terkait. Bagian lainnya Pasal 6 ayat (2) : Pembahasan sebagaimanaBerikut penjabaran pasal-pasal yang dimaksud pada ayat (1)terkait: menitikberatkan permasalahan yang bersifat prinsip mengenaiPasal 4 : obyek yang diatur, jangkauan Penyusunan Produk Hukum dan arah pengaturan. Daerah yang bersifat pengaturan Pasal 7 : dilakukan berdasarkan prolegda. Ketua Tim Antar Satuan KerjaPasal 5 ayat (1) : Perangkat Daerah melaporkan Pimpinan Satuan Kerja perangkat perkembangan rancangan daerah menyusun rancangan produk hukum daerah dan/atau produk hukum daerah. permasalahan kepada SekretarisPasal 5 ayat (2) : Daerah untuk memperoleh Penyusunan produk hukum arahan. daerah sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) : pada ayat (1) dapat Rancangan produk hukum didelegasikan kepada Biro daerah yang telah dibahas harus Hukum atau Bagian Hukum. mendapatkan paraf koordinasiPasal 5 ayat (3) : Kepala Biro Hukum dan Kepala Penyusunan produk hukum Bagian Hukum serta pimpinan daerah sebagaimana dimaksud satuan kerja perangkat daerah pada ayat (1) dan ayat (2) terkait. dibentuk Tim Antar Satuan Kerja Pasal 8 ayat (2) : Perangkat Daerah. Pimpinan satuan kerja perangkatPasal 5 ayat (4) : daerah atau pejabat yang Tim sebagaimana dimaksud pada ditunjuk mengajukan rancangan ayat (3) diketuai oleh Pimpinan produk hukum daerah yang telah Satuan Kerja Perangkat Daerah mendapat paraf koordinasi pemrakarsa atau pejabat yang sebagaimana dimaksud pada ditunjuk oleh Kepala Daerah dan Kepala Biro Hukum atau KepalaBULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN 7 Volume 5, Nomor 2, Agustus 2007
    • ayat (1) kepada Kepala Daerah Berdasarkan Pasal 5 Peraturan melalui Sekretaris Daerah Menteri Dalam Negeri Nomor 16Pasal 9 ayat (1) : Tahun 2006 tentang Prosedur Sekretaris daerah dapat Penyusunan Produk Hukum Daerah melakukan perubahan dan/atau yang dimaksud dengan Satuan Kerja penyempurnaan terhadap Perangkat Daerah yaitu Kepala rancangan produk hukum Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, daerah yang telah diparaf Kepala Biro/Bagian di lingkungan koordinasi sebagaimana Sekretariat Daerah dapat dimaksud dalam pasal 8 ayat (2). mengajukan prakarsa kepadaPasal 9 ayat (2) : Sekretaris Daerah yang memuat Perubahan dan/atau urgensi, argumentasi, maksud dan penyempurnaan rancangan tujuan pengaturan, materi yang produk hukum daerah akan diatur serta keterkaitan dengan sebagaimana sebagaimana peraturan perundang-undangan lain dimaksud pada ayat (1) yang akan dituangkan dalam dikembalikan kepada pimpinan Raperda tersebut. satuan kerja perangkat daerah Setelah prakarsa tersebut dikaji oleh pemrakarsa. Sekretariat daerah mengenaiPasal 9 ayat (3) : urgensi, argumentasi dan pokok- Hasil penyempurnaan rancangan pokok materi serta pertimbangan produk hukum daerah filosofis, sosiologis dan yuridis dari sebagaimana dimaksud pada masalah yang akan dituangkan ke ayat (2) disampaikan kepada dalam Raperda tersebut maka Sekretaris Daerah setelah Sekretariat Daerah akan mengambil dilakukan paraf koordinasi oleh keputusan dan menugaskan Kepala Kepala Biro/Bagian Hukum dan Biro/Bagian Hukum untuk pimpinan satuan perangkat melakukan harmonisasi materi dan daerah terkait. sinkronisasi pengaturan. ApabilaPasal 10 : Sekretariat Daerah menyetujui, Produk hukum daerah berupa pimpinan satuan kerja menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah draft awal dan melakukan atau sebutan lainnya pembahasan yang melibatkan sebagaimana dimaksud dalam Biro/Bagian Hukum, unit kerja terkait Pasal 3 ayat (1) huruf a, yang dan masyarakat. diprakarsai oleh Kepala Daerah disampaikan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan.BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN 8 Volume 5, Nomor 2, Agustus 2007
    • Gb. Bagan Tata Cara PelaksanaanKonsultasi Publik Produk Hukum Daerah Tahap Inisiatif ( initiatif draft) INISIATOR : 1. Menyempurnakan D-2 menjadi D-3 2. Mengirim D-3 ke masyarakat INISIATOR : Draft inisiatif produk hukum daerah (D-1) 1. Latar belakang, maksud dan tujuan pembuatan peraturan; 2. Permintaan masukan dari masyarakat; INISIATOR/ : 3. Alamat inisiator tempat 1. Sosialisasi D-3 kepada seluruh masukan masyarakat pemangku kepentingan. ditujukan (pos, fax, e-mail, 2. Menyiapkan perumusan naskah operator) Apabila Sekretariat Daerah menyetujui, pimpinan satuan kerja MASYARAKAT : menyiapkan draft awal dan Masukan dari masyarakat atau pemangku kepentingan/multi stake melakukan pembahasan yang holders (ide, kritik, tanggapan, melibatkan Biro/Bagian Hukum, unit dukungan, alasan penolakan, dll) kerja terkait dan masyarakat. Setelah itu satuan kerja perangkat daerah dapat mendelegasikan kepada Biro/ Bagian Hukum untuk melakukan INISIATOR : penyusunan dan pembahasan 1. Mengintegrasikan masukan rancangan produk hukum daerah. masyarakat ke dalam D-1 menjadi D-2 Penyusunan Perda/produk hukum 2. Mengirim kembali ke masyarakat daerah lainnya harus dilakukan melalui Tim Antar Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diketuai oleh pejabat pimpinan satuan kerja perangkat daerah yang ditunjuk oleh MASYARAKAT : Kepala Daerah dan Kepala 1. Mempelajari D-2 dari inisiator 2. Mengklarifikasi input yang Biro/Bagian Hukum sebagai diterima inisiator D-2 oleh sekretaris tim. Setelah pembahasan masyarakat rancangan produk hukum selesai, pimpinan satuan kerja perangkat daerah akan menyampaikan kepadaBULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN 9 Volume 5, Nomor 2, Agustus 2007
    • Sekretaris Daerah melalui Kepala Tabel : Pembahasan di DPRDBiro/Bagian Hukum.Raperda yang telah melewati RAPERDA RAPERDA PEMBAHASAN TAHAPtahapan di atas akan disampaikan DARI DPRD DARI PEMDAoleh Kepala Daerah kepada DPRD Keterangan/ Keterangan/untuk dilakukan pembahasan penjelasan Penjelasansekaligus menunjuk Wakil Komisi/Gab. Pemda ttg RAPAT TAHAP Komisi/ Raperda dariPemerintah Daerah dalam PARIPURNA I Pansus PemdaPembahasan Raperda tersebut. DPRD ttg Raperda daric. Proses Mendapatkan Persetujuan DPRD DPRD. Rapat FraksiPembahasan Raperda di DPRD baik -Tanggapan -pandangan Pemda thp umum paraatas inisiatif Pemerintah Daerah Raperda anggotamaupun atas inisiatif DPRD, dari DPRD DPRD mll -Jawaban fraksi thpdilakukan oleh DPRD bersama Komisi/ RaperdaGubernur/Bupati/ Walikota, Pemda RAPAT TAHAP Gab. dari Pemda PARIPURNA IImembentuk Tim Asistensi dengan Komisi/Pan -Jawaban sus DPRD Pemda thpSekretaris Daerah berada di thp pandanganBiro/Bagian Hukum. Tetapi biasanya tanggapan umum dari Pemda anggotapembahasan dilakukan melalui DPRDbeberapa tingkatan pembicaraan. Rapat Fraksi RAPAT KOMISITingkat-tingkat pembicaraan ini -Pembahasan Raperda dlmdilakukan dalam rapat paripurna, RAPAT Komisi/Gab. Komisi/ GABUNGAN Pansus bersama Pemdarapat komisi, rapat gabungan KOMISI TAHAP - Pembahasan Raperda scr IIIkomisi, rapat panitia khusus dan intern dalam Komisi/Gab. RAPAT Komisi/Pansus tanpadiputuskan dalam rapat paripurna. PANITIA mengurangi Pembahasan KHUSUS bersama PemdaSecara lebih detail mengenaipembahasan di DPRD baik atasinisiatif DPRD ditentukan oleh -Laporan Hasil Pembicaraan Tingkat IIIPeraturan Tata Tertib DPRD masing- RAPAT -Pendapat akhir fraksi-fraksi TAHAPmasing. Khusus untuk Raperda atas PARIPURNA apabila perlu dapat IVinisiatif DPRD, Kepala Daerah akan disertai catatan -Pengambilan Keputusanmenunjuk Sekretaris Daerah atau -Sambutan Pemdapejabat unit kerja untukmengkoordinasikan rancangan PEMDAtersebut.BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN 10 Volume 5, Nomor 2, Agustus 2007
    • d. Proses Pengesahan dan Setelah Perda diundangkan dan Pengundangan masih terdapat kesalahan teknik penyusunan, Sekretaris DaerahApabila pembicaraan suatu Raperda dengan persetujuan Pimpinan DPRDdalam rapat akhir di DPRD telah dapat meralat kesalahan tersebutselesai dan disetujui oleh DPRD, tanpa merubah substansi PerdaRaperda akan dikirim oleh Pimpinan melalui Lembaran Daerah. PemdaDPRD kepada Kepala Daerah melalui wajib menyebarluaskan Perda yangSekretariat Daerah dalam hal ini telah diundangkan dalam LembaranBiro/ Bagian Hukum untuk Daerah agar semua masyarakat dimendapatkan pengesahan. daerah setempat dan pihak terkaitPenomoran Perda tersebut dilakukan mengetahuinya.oleh Biro/Bagian Hukum. Kepala e. Lembaran Daerah dan BeritaBiro/Bagian Hukum akan melakukan Daerahautentifikasi. Kepala Daerahmengesahkan dengan 1. Agar memiliki kekuatan hukummenandatangani Perda tersebut dan dapat mengikat masyarakat,untuk diundangkan oleh Sekretaris Perda yang telah disahkan olehDaerah. Sedangkan Biro/Bagian Kepala Daerah harusHukum bertanggung jawab dalam diundangkan dalam Lembaranpenggandaan, distribusi dan Daerah.dokumentasi Perda tersebut. 2. Untuk menjaga keserasian dan keterkaitan Perda denganApabila masih ada kesalahan teknik penjelasannya, penjelasan ataspenyusunan Perda, Sekretaris DPRD Perda tersebut dicatat dalamdengan persetujuan Pimpinan DPRD Tambahan Lembaran Daerah dandan Kepala Daerah dapat ditetapkan bersamaan denganmenyempurnakan teknik pengundangan Perdapenyusunan Raperda yang telah sebagaimana yang diundangkandisetujui oleh DPRD sebelum di atas. Pejabat yang berwenangdisampaikan kepada Kepala Daerah. mengundangkan Perda tersebutJika masih juga terdapat kesalahan adalah Sekretaris Daerah.teknik penyusunan setelahdiserahkan kepada Kepala Daerah, III. MEKANISME PENGAWASANKepala Daerah dapat PERDAmenyempurnakan teknikpenyusunan tersebut dengan Dalam rangka pemberdayaanpersetujuan Pimpinan DPRD. otonomi daerah pemerintah pusat berwenang melakukan pembinaanBULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN 11 Volume 5, Nomor 2, Agustus 2007
    • dan pengawasan terhadap pengawasan yang dikoordinasikanpenyelenggaraan pemerintahan kepada Menteri Dalam Negeri.daerah sesuai amanat Pasal 217 dan Pemerintah dapat melimpahkan218 Undang-Undang Nomor 32 pembinaan atas penyelenggaraanTahun 2004 tentang Pemerintahan pemerintahan Kabupaten di daerahDaerah. Bulan Desember 2005 sesuai dengan peraturan perundang-ditetapkan Peraturan Pemerintah undangan. Pembinaan yangNomor 79 Tahun 2005 tentang dilakukan oleh Gubernur terhadapPedoman Pembinaan dan peraturan Kabupaten dan KotaPengawasan atas Penyelenggaraan dilaporkan kepada Presiden melaluiPemerintahan Daerah. Mendagri dengan tembusan kepadaPembinaan dan pengawasan Departemen/Lembaga Pemerintahandimaksudkan agar kewenangan Non Departemen terkait.daerah otonom dalam Pengawasan Kebijakan Daerahmenyelenggarakan desentralisasi berdasarkan UU Nomor 22 Tahuntidak mengarah kepada kedaulatan. 1999 tentang Pemerintahan DaerahDi samping Pemda merupakan sub sejalan dengan Pengawasan Perdasistem dalam penyelenggaraan Pajak Daerah dan Retribusi Daerahpemerintahan negara, secara implisit yang diatur dengan UU Nomor 18pembinaan dan pengawasan Tahun 1997 sebagaimana diubahterhadap Pemda merupakan bagian dengan UU Nomor 34 Tahun 2000.integral dari sistem penyelenggaraan Pengawasan dilakukan secaranegara, maka harus berjalan s esuai represif dengan memberikandengan rencana dan ketentuan kewenangan seluas-luasnya kepadaperaturan perundang-undangan Pemda untuk menetapkan Perdayang berlaku dalam kerangka NKRI. baik yang bersifat limitatif maupunPeraturan Pemerintah Nomor 79 Perda lain berdasarkan kriteria yangTahun 2005 secara tegas ditetapkan Pemerintah. Karena tidakmemberikan kewenangan kepada disertai dengan sanksi dalam keduapemerintah pusat untuk Undang-Undang tersebut, peluangmelaksanakan pembinaan dan ini dimanfaatkan oleh Pemerintahpengawasan atas penyelenggaraan Daerah untuk menetapkan PerdaPemerintah Daerah, Menteri dan yang berkaitan dengan pendapatanPimpinan LPND melakukan dan membebani dunia usahapembinaan sesuai dengan dengan tidak menyampaikan Perdakewenangan masing-masing yang dimaksud kepada Pemerintah Pusat.meliputi pemberian pedoman.Bimbingan, pelatihan, arahan danBULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN 12 Volume 5, Nomor 2, Agustus 2007
    • Berbeda dengan Pengawasan Retribusi Daerah, APBD danKebijakan Daerah yang diatur dalam Tata Ruang Wilayah DaerahUU Nomor 22 Tahun 1999 tentang yang telah disetujui bersamaPemerintahan Daerah dan UU DPRD dan Gubernur sebelumNomor 18 Tahun 1997 sebagaimana ditetapkan oleh Gubernurtelah diubah dengan UU Nomor 34 paling lambat 3 (tiga) hariTahun 2000 tentang Pajak Daerah disampaikan kepada Menteridan Retribusi Daerah, Pengawasan Dalam Negeri untukatas penyelenggaraan Pemerintah dievaluasi.Daerah berdasarkan UU Nomor 32 b. Menteri Dalam NegeriTahun 2004 dan PP Nomor 79 melakukan EvaluasiTahun 2005 dilakukan secara: Rancangan Perda Propinsi tentang Pajak Daerah,a. preventif, terhadap kebijakan Retribusi Daerah, APBD dan Pemerintah Daerah yang Tata Ruang Wilayah Daerah menyangkut Pajak Daerah, dalam waktu 15 (lima belas) Retribusi Daerah, Tata Ruang hari setelah menerima Daerah dan APBD; Rancangan Perda Provinsi.b. represif, terhadap kebijakan c. Menteri Dalam Negeri dalam berupa Peraturan Daerah dan melakukan evaluasi Peraturan Kepala Daerah selain Rancangan Perda Pajak yang menyangkut Pajak Daerah, Daerah, Retribusi Daerah Retribusi Daerah, Tata Ruang berkoordinasi dengan Daerah dan APBD; Menteri Keuangan,c. fungsional, terhadap sedangkan Rancangan Perda pelaksanaan kebijakan Tata Ruang Wilayah Daerah Pemerintah Daerah; berkoordinasi dengand. pengawasan legislatif terhadap Menteri Pekerjaan Umum dan pelaksanaan kebijakan daerah; Badan Koordinasi Tata Ruange. pengawasan terhadap Nasional. penyelenggaraan Pemerintahan d. Menteri Dalam Negeri Daerah oleh masyarakat. menyampaikan hasil evaluasiMengenai jenis-jenis pengawasan kepada Gubernur untukdapat diuraikan sebagai berikut : melakukan penyempurnaan1. Pengawasan Preventif Rancangan Perda sesuai Rancangan Perda Propinsi: dengan hasil evaluasi. a. Rancangan Perda Provinsi e. Gubernur melakukan tentang Pajak Daerah, penyempurnaan bersamaBULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN 13 Volume 5, Nomor 2, Agustus 2007
    • dengan DPRD dalam waktu 7 Pajak Daerah, Retribusi (tujuh) hari setelah diterima Daerah, APBD dan Tata hasil evaluasi. Ruang Wilayah Daerah dalam f. Apabila Gubernur dan DPRD waktu 15 (lima belas) hari tidak melakukan setelah menerima rancangan penyempurnaan dan tetap Perda Kabupaten/Kota. menetapkan menjadi Perda, c. Gubernur dalam melakukan Menteri Dalam Negeri dapat evaluasi Rancangan Perda membatalkan Perda dengan Pajak Daerah dan Retribusi Peraturan Menteri. Daerah berkoordinasi dengan g. Gubernur menetapkan Menteri Keuangan; rancangan Perda setelah sedangkan Rancangan Perda mendapat persetujuan Tata Ruang Wilayah Daerah bersama dari DPRD sesuai berkoordinasi dengan dengan hasil evaluasi menjadi Menteri Pekerjaan Umum dan Perda. Badan Koordinasi Tata Ruang h. Paling lama 7 (tujuh) hari Nasional. setelah Perda ditetapkan, d. Gubernur menyampaikan disampaikan kepada Menteri hasil evaluasi kepada Dalam Negeri. Bupati/Walikota untuk melakukan penyempurnaan2. Pengawasan Preventif Rancangan Perda sesuai Rancangan Perda dengan hasil evaluasi. Kabupaten/Kota: e. Bupati/Walikota melakukan a. Rancangan Peraturan Daerah penyempurnaan bersama Kabupaten/Kota tentang dengan DPRD dalam waktu 7 Pajak Daerah, Retribusi (tujuh) hari setelah diterima Daerah, APBD dan Tata hasil evaluasi. Ruang Wilayah Daerah yang f. Apabila Bupati/Walikota dan telah disetujui bersama DPRD DPRD tidak melakukan dan Bupati/Walikota sebelum penyempurnaan dan tetap ditetapkan oleh menetapkan menjadi Perda, Bupati/Walikota paling Gubernur dapat lambat 3 (tiga) hari membatalkan Perda dengan disampaikan kepada Peraturan Gubernur. Gubernur untuk dievaluasi. g. Bupati/Walikota menetapkan b. Gubernur melakukan Evaluasi rancangan Perda setelah Rancangan Perda mendapat persetujuan Kabupaten/Kota tentangBULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN 14 Volume 5, Nomor 2, Agustus 2007
    • bersama DPRD sesuai dengan dilakukan evaluasi sebagai hasil evaluasi menjadi Perda. berikut: h. Paling lama 7 (tujuh) hari a. Rancangan Perda setelah Perda ditetapkan, disampaikan oleh Gubernur disampaikan kepada kepada Menteri Dalam Negeri Gubernur dan Menteri Dalam melalui Biro Hukum Negeri. Sekretariat Jenderal.3. Pengawasan Represif Perda b. Biro Hukum mendistribusikan Propinsi, Kabupaten/Kota: rancangan Perda kepada a. Perda disampaikan kepada komponen terkait di Menteri Dalam Negeri paling lingkungan Departemen lama 7 (tujuh) hari setelah Dalam Negeri. ditetapkan. c. komponen terkait melakukan b. Pemerintah melakukan pengkajian dan evaluasi pengkajian/klarifikasi rancangan rancangan Perda terhadap Perda dalam waktu bersama tim yang terdiri dari 60 hari. Biro Hukum, Inspektorat c. Perda yang bertentangan Jenderal dan komponen dengan kepentingan umum terkait. dan peraturan perundang- d. hasil pengkajian dan evaluasi undangan yang lebih tinggi disampaikan kepada Menteri dapat dibatalkan dengan Dalam Negeri melalui Biro Peraturan Presiden. Hukum Sekretariat Jenderal. d. Apabila Gubernur, e. hasil evaluasi yang telah Bupati/Walikota keberatan ditandatangani Menteri terhadap Pembatalan Perda; Dalam Negeri disampaikan Gubernur, Bupati/Walikota kepada Gubernur oleh Biro dapat mengajukan keberatan Hukum. kepada Mahkamah Agung 5. Pembatalan Perda yang tidak dalam tenggang waktu 180 sesuai dengan hasil evaluasi: (seratus delapan puluh) hari setelah pembatalan. a. Perda yang diterima oleh Biro Hukum disesuaikan dengan4. Pengkajian dan Evaluasi Perda: hasil evaluasi Menteri. Rancangan Perda APBD, Pajak b. Apabila Perda yang Daerah, Retribusi Daerah dan ditetapkan tidak sesuai Tata Ruang Wilayah Daerah dengan hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri, Biro HukumBULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN 15 Volume 5, Nomor 2, Agustus 2007
    • menyiapkan rancangan c. Tahun 2004 sebanyak 236 Peraturan Menteri Dalam (dua ratus tiga puluh enam) Negeri tentang Pembatalan Perda; Perda setelah berkoordinasi d. Tahun 2005 sebanyak 136 dengan komponen terkait (seratus tiga puluh enam) (OTDA, BAKD, PUM, Perda; BANGDA). e. Tahun 2006 sebanyak 117 c. Apabila Perda telah sesuai (seratus tujuh belas) Perda; dengan hasil evaluasi Menteri f. Tahun 2007, sampai dengan Dalam Negeri dilakukan saat ini sebanyak 60 (enam klarifikasi dalam jangka puluh) Perda. waktu 60 (enam puluh) hari. 7. Pengawasan Represif Perda Pajak d. Apabila hasil klarifikasi Perda Daerah dan Retribusi Daerah: bertentangan dengan kepentingan umum dan Pasal 158 ayat (1) Undang- peraturan perundang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 undangan yang lebih tinggi tentang Pemerintah Daerah maka Menteri Dalam Negeri menyatakan bahwa Pajak Daerah menyiapkan rancangan dan retribusi daerah ditetapkan Peraturan Presiden setelah dengan Undang-Undang yang berkoordinasi dengan instansi pelaksanaannya di daerah diatur terkait dan menyampaikan lebih lanjut dengan Peraturan kepada Presiden melalui Daerah. Sedangkan Pasal 238 Menteri Sekretaris Kabinet. ayat (1) UU tersebut menyatakan e. Peraturan Presiden tentang bahwa semua peraturan Pembatalan Perda perundang-undangan yang disampaikan kepada berkaitan dengan pemerintahan Gubernur oleh Menteri daerah sepanjang belum diganti Dalam Negeri melalui Biro dan tidak bertentangan dengan Hukum Sekretariat Jenderal. Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku. Pasal 238 ayat (2)6. Perda yang sudah dibatalkan: menyatakan bahwa peraturan Sejak tahun 2002 sampai dengan pelaksanaan atas Undang- tahun 2006 ada 663 Perda yang Undang ini ditetapkan selambat- dibatalkan yang terdiri dari: lambatnya 2 (dua) tahun sejak a. Tahun 2002 sebanyak 19 Undang-Undang ini ditetapkan, (sembilan belas) Perda; yaitu sampai dengan 15 Oktober b. Tahun 2003 sebanyak 105 2006. (seratus lima) Perda;BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN 16 Volume 5, Nomor 2, Agustus 2007
    • Sepanjang Undang-Undang Pemerintah Nomor 66 Tahun tentang Pajak Daerah dan 2001 tentang Retribusi Daerah Retribusi Daerah yang baru yang mengatur bahwa dalam hal belum ditetapkan, ketentuan Perda Retribusi Daerah Pasal 5A ayat (2) Undang- bertentangan dengan Undang Nomor 34 Tahun 2000 kepentingan umum dan/atau tentang Perubahan Atas UU peraturan perundang-undangan Nomor 18 Tahun 1997 tentang yang lebih tinggi Menteri Dalam Pajak Daerah menyatakan bahwa Negeri dengan pertimbangan dalam hal Perda bertentangan Menteri Keuangan membatalkan dengan kepentingan umum Perda dimaksud. dan/atau peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi, IV. KESIMPULAN Pemerintah dapat membatalkan Berdasarkan pengalaman dalam Perda dimaksud. Juga dalam menerapkan pengawasan kebijakan Pasal 25A ayat (2) menyatakan daerah yang bersifat represif, bahwa dalam hal Perda meskipun terdapat ketentuan bahwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan kepentingan umum dan/atau yang bersifat khusus yang dapat peraturan perundang-undangan mengesampingkan Undang-Undang yang lebih tinggi, Pemerintah yang bersifat umum, dan Undang- dapat membatalkan Perda Undang yang baru dimaksud. mengesampingkan Undang-Undang Ketentuan di atas ditindaklanjuti lama, namun apabila mengatur hal dengan ketentuan Pasal 80 ayat yang sama Undang-Undang yang (2) Peraturan Pemerintah Nomor ditetapkan oleh Pemerintah Pusat 65 Tahun 2001 tentang Pajak seyogianya harus harmonis dan tidak Daerah yang menyatakan bahwa saling tumpang tindih. dalam hal Perda tentang pajak daerah bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan dapat membatalkan Perda dimaksud. Begitu pula dalam ketentuan Pasal 17 ayat (2) PeraturanBULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN 17 Volume 5, Nomor 2, Agustus 2007