• Save
Pkn
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
    Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
2,964
On Slideshare
2,964
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. Home ARTIKEL CYBERCRIME & CYBERLAW FORUM DISKUSI Keluarga Hukum KONSULTASI MASALAH HUKUM GRATIS MAKALAH DAN ARTIKEL HUKUM Teknologi InformasiMakalah, Berita, Paparan dan DiskusiMasalah Hukum "Law Education"Diskusi dan Konsultasi Masalah Hukum…Free..Feeds: Posts CommentsStatus Hukum Anak Hasil Perkawinan Campuran STATUS HUKUM ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN BERDASARKAN HUKUM INDONESIABagian I PENDAHULUAN 1. Latar belakangPerkawinan campuran telah merambah seluruh pelosok Tanah Air dan kelas masyarakat.Globalisasi informasi, ekonomi, pendidikan, dan transportasi telah menggugurkan stigma bahwakawin campur adalah perkawinan antara ekspatriat kaya dan orang Indonesia.[2] Menurut surveyyang dilakukan oleh Mixed Couple Club, jalur perkenalan yang membawa pasangan berbedakewarganegaraan menikah antara lain adalah perkenalan melalui internet, kemudian bekas temankerja/bisnis, berkenalan saat berlibur, bekas teman sekolah/kuliah, dan sahabat pena. Perkawinancampur juga terjadi pada tenaga kerja Indonesia dengan tenaga kerja dari negara lain.[3] Denganbanyak terjadinya perkawinan campur di Indonesia sudah seharusnya perlindungan hukum dalamperkawinan campuran ini diakomodir dengan baik dalam perundang-undangan di indonesia.Dalam perundang-undangan di Indonesia, perkawinan campuran didefinisikan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 57 :
  • 2. ”Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinanantara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaankewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.”Selama hampir setengah abad pengaturan kewarganegaraan dalam perkawinan campuran antarawarga negara indonesia dengan warga negara asing, mengacu pada UU Kewarganegaraan No.62Tahun 1958. Seiring berjalannya waktu UU ini dinilai tidak sanggup lagi mengakomodirkepentingan para pihak dalam perkawinan campuran, terutama perlindungan untuk istri dananak.Barulah pada 11 Juli 2006, DPR mengesahkan Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru.Lahirnya undang-undang ini disambut gembira oleh sekelompok kaum ibu yang menikah denganwarga negara asing, walaupun pro dan kontra masih saja timbul, namun secara garis besarUndang-undang baru yang memperbolehkan dwi kewarganegaraan terbatas ini sudahmemberikan pencerahan baru dalam mengatasi persoalan-persoalan yang lahir dari perkawinancampuran.Persoalan yang rentan dan sering timbul dalam perkawinan campuran adalah masalahkewarganegaraan anak. UU kewarganegaraan yang lama menganut prinsip kewarganegaraantunggal, sehingga anak yang lahir dari perkawinan campuran hanya bisa memiliki satukewarganegaraan, yang dalam UU tersebut ditentukan bahwa yang harus diikuti adalahkewarganegaraan ayahnya. Pengaturan ini menimbulkan persoalan apabila di kemudian hariperkawinan orang tua pecah, tentu ibu akan kesulitan mendapat pengasuhan anaknya yang warganegara asing. 1. B. Identifikasi MasalahDengan lahirnya UU Kewarganegaraan yang baru, sangat menarik untuk dikaji bagaimanapengaruh lahirnya UU ini terhadap status hukum anak dari perkawinan campuran, berikutkomparasinya terhadap UU Kewarganegaraan yang lama. Secara garis besar perumusan masalahadalah sebagai berikut : 1. Bagaimana pengaturan status hukum anak yang lahir dari perkawinan campuran sebelum dan sesudah lahirnya UU Kewarganegaraan yang baru? 2. Apakah kewarganegaraan ganda ini akan menimbulkan masalah bagi anak?Bagian II PEMBAHASANANAK SEBAGAI SUBJEK HUKUMDefinisi anak dalam pasal 1 angka 1 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah :“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yangmasih dalam kandungan.”
  • 3. Dalam hukum perdata, diketahui bahwa manusia memiliki status sebagai subjek hukum sejak iadilahirkan. Pasal 2 KUHP memberi pengecualian bahwa anak yang masih dalam kandungandapat menjadi subjek hukum apabila ada kepentingan yang menghendaki dan dilahirkan dalamkeadaan hidup.[4] Manusia sebagai subjek hukum berarti manusia memiliki hak dan kewajibandalam lalu lintas hukum. Namun tidak berarti semua manusia cakap bertindak dalam lalu lintashukum. Orang-orang yang tidak memiliki kewenangan atau kecakapan untuk melakukanperbuatan hukum diwakili oleh orang lain. Berdasarkan pasal 1330 KUHP, mereka yangdigolongkan tidak cakap adalah mereka yang belum dewasa, wanita bersuami, dan mereka yangdibawah pengampuan. Dengan demikian anak dapat dikategorikan sebagai subjek hukum yangtidak cakap melakukan perbuatan hukum. Seseorang yang tidak cakap karena belum dewasadiwakili oleh orang tua atau walinya dalam melakukan perbuatan hukum. Anak yang lahir dariperkawinan campuran memiliki kemungkinan bahwa ayah ibunya memiliki kewarganegaraanyang berbeda sehingga tunduk pada dua yurisdiksi hukum yang berbeda. Berdasarkan UUKewarganegaraan yang lama, anak hanya mengikuti kewarganegaraan ayahnya, namunberdasarkan UU Kewarganegaraan yang baru anak akan memiliki dua kewarganegaraan.Menarik untuk dikaji karena dengan kewarganegaraan ganda tersebut, maka anak akan tundukpada dua yurisdiksi hukum.PENGATURAN MENGENAI ANAK DALAM PERKAWINAN CAMPURANMenurut Teori Hukum Perdata InternasionalMenurut teori hukum perdata internasional, untuk menentukan status anak dan hubungan antaraanak dan orang tua, perlu dilihat dahulu perkawinan orang tuanya sebagai persoalanpendahuluan[5], apakah perkawinan orang tuanya sah sehingga anak memiliki hubungan hukumdengan ayahnya, atau perkawinan tersebut tidak sah, sehingga anak dianggap sebagai anak luarnikah yang hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya.Sejak dahulu diakui bahwa soal keturunan termasuk status personal[6]. Negara-negara commonlaw berpegang pada prinsip domisili (ius soli) sedangkan negara-negara civil law berpegang padaprinsip nasionalitas (ius sanguinis).[7] Umumnya yang dipakai ialah hukum personal dari sangayah sebagai kepala keluarga (pater familias) pada masalah-masalah keturunan secara sah. Halini adalah demi kesatuan hukum dalam keluarga dan demi kepentingan kekeluargaan, demistabilitas dan kehormatan dari seorang istri dan hak-hak maritalnya.[8] Sistem kewarganegaraandari ayah adalah yang terbanyak dipergunakan di negara-negara lain, seperti misalnya Jerman,Yunani, Italia, Swiss dan kelompok negara-negara sosialis.[9]Dalam sistem hukum Indonesia, Prof.Sudargo Gautama menyatakan kecondongannya padasistem hukum dari ayah demi kesatuan hukum dalam keluarga, bahwa semua anak–anak dalamkeluarga itu sepanjang mengenai kekuasaan tertentu orang tua terhadap anak mereka (ouderlijkemacht) tunduk pada hukum yang sama. Kecondongan ini sesuai dengan prinsip dalam UUKewarganegaraan No.62 tahun 1958.[10]Kecondongan pada sistem hukum ayah demi kesatuan hukum, memiliki tujuan yang baik yaitukesatuan dalam keluarga, namun dalam hal kewarganegaraan ibu berbeda dari ayah, lalu terjadiperpecahan dalam perkawinan tersebut maka akan sulit bagi ibu untuk mengasuh dan
  • 4. membesarkan anak-anaknya yang berbeda kewarganegaraan, terutama bila anak-anak tersebutmasih dibawah umur.Menurut UU Kewarganegaraan No.62 Tahun 1958 1. 1. Permasalahan dalam perkawinan campuranAda dua bentuk perkawinan campuran dan permasalahannya: 1. Pria Warga Negara Asing (WNA) menikah dengan Wanita Warga Negara Indonesia (WNI)Berdasarkan pasal 8 UU No.62 tahun 1958, seorang perempuan warga negara Indonesia yangkawin dengan seorang asing bisa kehilangan kewarganegaraannya, apabila selama waktu satutahun ia menyatakan keterangan untuk itu, kecuali apabila dengan kehilangan kewarganegaraantersebut, ia menjadi tanpa kewarganegaraan. Apabila suami WNA bila ingin memperolehkewarganegaraan Indonesia maka harus memenuhi persyaratan yang ditentukan bagi WNAbiasa.[11] Karena sulitnya mendapat ijin tinggal di Indonesia bagi laki laki WNA sementara istriWNI tidak bisa meninggalkan Indonesia karena satu dan lain hal( faktor bahasa, budaya,keluarga besar, pekerjaan pendidikan,dll) maka banyak pasangan seperti terpaksa hidup dalamketerpisahan.[12] 1. Wanita Warga Negara Asing (WNA) yang menikah dengan Pria Warga Negara Indonesia (WNI)Indonesia menganut azas kewarganegaraan tunggal sehingga berdasarkan pasal 7 UU No.62Tahun 1958 apabila seorang perempuan WNA menikah dengan pria WNI, ia dapat memperolehkewarganegaraan Indonesia tapi pada saat yang sama ia juga harus kehilangan kewarganegaraanasalnya. Permohonan untuk menjadi WNI pun harus dilakukan maksimal dalam waktu satutahun setelah pernikahan, bila masa itu terlewati , maka pemohonan untuk menjadi WNI harusmengikuti persyaratan yang berlaku bagi WNA biasa.[13] Untuk dapat tinggal di Indonesiaperempuan WNA ini mendapat sponsor suami dan dapat memperoleh izin tinggal yang harusdiperpanjang setiap tahun dan memerlukan biaya serta waktu untuk pengurusannya. Bila suamimeninggal maka ia akan kehilangan sponsor dan otomatis keberadaannya di Indonesia menjaditidak jelas Setiap kali melakukan perjalanan keluar negri memerlukan reentry permit yangpermohonannya harus disetujui suami sebagai sponsor.[14] Bila suami meninggal tanah hakmilik yang diwariskan suami harus segera dialihkan dalam waktu satu tahun.[15] Seorang wanitaWNA tidak dapat bekerja kecuali dengan sponsor perusahaan. Bila dengan sponsor suami hanyadapat bekerja sebagai tenaga sukarela. Artinya sebagai istri/ibu dari WNI, perempuan inikehilangan hak berkontribusi pada pendapatan rumah tangga. 1. 2. Anak hasil perkawinan campuranIndonesia menganut asas kewarganegaraan tunggal, dimana kewarganegaraan anak mengikutiayah, sesuai pasal 13 ayat (1) UU No.62 Tahun 1958 :
  • 5. “Anak yang belum berumur 18 tahun dan belum kawin yang mempunyai hubungan hukumkekeluargaan dengan ayahnya sebelum ayah itu memperoleh kewarga-negaraan RepublikIndonesia, turut memperoleh kewarga-negaraan Republik Indonesia setelah ia bertempat tinggaldan berada di Indonesia. Keterangan tentang bertempat tinggal dan berada di Indonesia itu tidakberlaku terhadap anak-anak yang karena ayahnya memperoleh kewarga-negaraan RepublikIndonesia menjadi tanpa kewarga-negaraan.”Dalam ketentuan UU kewarganegaraan ini, anak yang lahir dari perkawinan campuran bisamenjadi warganegara Indonesia dan bisa menjadi warganegara asing : 1. Menjadi warganegara Indonesia.Apabila anak tersebut lahir dari perkawinan antara seorang wanita warga negara asing denganpria warganegara Indonesia (pasal 1 huruf b UU No.62 Tahun 1958), maka kewarganegaraananak mengikuti ayahnya, kalaupun Ibu dapat memberikan kewarganegaraannya, si anak terpaksaharus kehilangan kewarganegaraan Indonesianya.[16] Bila suami meninggal dunia dan anakanak masih dibawah umur tidak jelas apakah istri dapat menjadi wali bagi anak anak nya yangmenjadi WNI di Indonesia. Bila suami (yang berstatus pegawai negeri)meningggal tidak jelasapakah istri (WNA) dapat memperoleh pensiun suami.[17] 1. Menjadi warganegara asing.Apabila anak tersebut lahir dari perkawinan antara seorang wanita warganegara Indonesiadengan warganegara asing.[18] Anak tersebut sejak lahirnya dianggap sebagai warga negaraasing sehingga harus dibuatkan Paspor di Kedutaan Besar Ayahnya, dan dibuatkan kartu IzinTinggal Sementara (KITAS) yang harus terus diperpanjang dan biaya pengurusannya tidakmurah. Dalam hal terjadi perceraian, akan sulit bagi ibu untuk mengasuh anaknya, walaupunpada pasal 3 UU No.62 tahun 1958 dimungkinkan bagi seorang ibu WNI yang bercerai untukmemohon kewarganegaraan Indonesia bagi anaknya yang masih di bawah umur dan beradadibawah pengasuhannya, namun dalam praktek hal ini sulit dilakukan.Masih terkait dengan kewarganegaraan anak, dalam UU No.62 Tahun 1958, hilangnyakewarganegaraan ayah juga mengakibatkan hilangnya kewarganegaraan anak-anaknya yangmemiliki hubungan hukum dengannya dan belum dewasa (belum berusia 18 tahun atau belummenikah). Hilangnya kewarganegaraan ibu, juga mengakibatkan kewarganegaraan anak yangbelum dewasa (belum berusia 18 tahun/ belum menikah) menjadi hilang (apabila anak tersebuttidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya).[19]Menurut UU Kewarganegaraan Baru 1. Pengaturan Mengenai Anak Hasil Perkawinan CampuranUndang-Undang kewarganegaraan yang baru memuat asas-asas kewarganegaraan umum atauuniversal. Adapun asas-asas yang dianut dalam Undang-Undang ini sebagai berikut:[20]- Asas ius sanguinis (law of the blood) adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorangberdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.
  • 6. - Asas ius soli (law of the soil) secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraanseseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anaksesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.- Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiaporang.- Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan gandabagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.Undang-Undang ini pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda (bipatride) ataupuntanpa kewarganegaraan (apatride). Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalamUndang-Undang ini merupakan suatu pengecualian.[21]Mengenai hilangnya kewarganegaraan anak, maka hilangnya kewarganegaraan ayah atau ibu(apabila anak tersebut tidak punya hubungan hukum dengan ayahnya) tidak secara otomatismenyebabkan kewarganegaraan anak menjadi hilang.[22] 1. Kewarganegaraan Ganda Pada Anak Hasil Perkawinan CampuranBerdasarkan UU ini anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNI dengan pria WNA,maupun anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNA dengan pria WNI, sama-samadiakui sebagai warga negara Indonesia.[23]Anak tersebut akan berkewarganegaraan ganda , dan setelah anak berusia 18 tahun atau sudahkawin maka ia harus menentukan pilihannya.[24] Pernyataan untuk memilih tersebut harusdisampaikan paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 tahun atau setelah kawin.[25]Pemberian kewarganegaraan ganda ini merupakan terobosan baru yang positif bagi anak-anakhasil dari perkawinan campuran. Namun perlu ditelaah, apakah pemberian kewaranegaraan iniakan menimbulkan permasalahan baru di kemudian hari atau tidak. Memiliki kewarganegaraanganda berarti tunduk pada dua yurisdiksi.Indonesia memiliki sistem hukum perdata internasional peninggalan Hindia Belanda. Dalam halstatus personal indonesia menganut asas konkordasi, yang antaranya tercantum dalam Pasal 16A.B. (mengikuti pasal 6 AB Belanda, yang disalin lagi dari pasal 3 Code Civil Perancis).Berdasarkan pasal 16 AB tersebut dianut prinsip nasionalitas untuk status personal. Hal ini beratiwarga negara indonesia yang berada di luar negeri, sepanjang mengenai hal-hal yang terkaitdengan status personalnya , tetap berada di bawah lingkungan kekuasaan hukum nasionalindonesia, sebaliknya, menurut jurisprudensi, maka orang-orang asing yang berada dalamwilayah Republik indonesia dipergunakan juga hukum nasional mereka sepanjang hal tersebutmasuk dalam bidang status personal mereka.[26] Dalam jurisprudensi indonesia yang termasukstatus personal antara lain perceraian, pembatalan perkawinan, perwalian anak-anak, wewenanghukum, dan kewenangan melakukan perbuatan hukum, soal nama, soal status anak-anak yangdibawah umur.[27]
  • 7. Bila dikaji dari segi hukum perdata internasional, kewarganegaraan ganda juga memiliki potensimasalah, misalnya dalam hal penentuan status personal yang didasarkan pada asas nasionalitas,maka seorang anak berarti akan tunduk pada ketentuan negara nasionalnya. Bila ketentuan antarahukum negara yang satu dengan yang lain tidak bertentangan maka tidak ada masalah, namunbagaimana bila ada pertentangan antara hukum negara yang satu dengan yang lain, lalupengaturan status personal anak itu akan mengikuti kaidah negara yang mana. Lalu bagaimanabila ketentuan yang satu melanggar asas ketertiban umum[28] pada ketentuan negara yang lain.Sebagai contoh adalah dalam hal perkawinan, menurut hukum Indonesia, terdapat syarat materildan formil yang perlu dipenuhi. Ketika seorang anak yang belum berusia 18 tahun hendakmenikah[29] maka harus memuhi kedua syarat tersebut. Syarat materil[30] harus mengikutihukum Indonesia sedangkan syarat formil[31] mengikuti hukum tempat perkawinandilangsungkan. Misalkan anak tersebut hendak menikahi pamannya sendiri (hubungan darahgaris lurus ke atas), berdasarkan syarat materiil hukum Indonesia hal tersebut dilarang (pasal 8UU No.1 tahun 1974), namun berdasarkan hukum dari negara pemberi kewarganegaraan yanglain, hal tersebut diizinkan, lalu ketentuan mana yang harus diikutinya.Hal tersebut yang tampaknya perlu dipikirkan dan dikaji oleh para ahli hukum perdatainternasional sehubungan dengan kewarganegaraan ganda ini. Penulis berpendapat karenaundang-undang kewarganegaraan ini masih baru maka potensi masalah yang bisa timbul darimasalah kewarganegaraan ganda ini belum menjadi kajian para ahli hukum perdata internasional. 1. Kritisi terhadap UU Kewarganegaraan yang baruWalaupun banyak menuai pujian, lahirnya UU baru ini juga masih menuai kritik dari berbagaipihak. Salah satu pujian sekaligus kritik yang terkait dengan status kewarganegaraan anakperkawinan campuran datang dari KPC Melati (organisasi para istri warga negara asing).“Ketua KPC Melati Enggi Holt mengatakan, Undang-Undang Kewarganegaraan menjaminkewarganegaraan anak hasil perkawinan antar bangsa. Enggi memuji kerja DPR yangmengakomodasi prinsip dwi kewarganegaraan, seperti mereka usulkan, dan menilai masuknyaprinsip ini ke UU yang baru merupakan langkah maju. Sebab selama ini, anak hasil perkawinancampur selalu mengikuti kewarganegaraan bapak mereka. Hanya saja KPC Melatimenyayangkan aturan warga negara ganda bagi anak hasil perkawinan campur hanya terbatashingga si anak berusia 18 tahun. Padahal KPC Melati berharap aturan tersebut bisa berlakusepanjang hayat si anak.[32]Penulis kurang setuju dengan kritik yang disampaikan oleh KPC Melati tersebut. Menurut hematpenulis, kewarganegaraan ganda sepanjang hayat akan menimbulkan kerancuan dalammenentukan hukum yang mengatur status personal seseorang. Karena begitu seseorang mencapattaraf dewasa, ia akan banyak melakukan perbuatan hukum, dimana dalam setiap perbuatanhukum tersebut, untuk hal-hal yang terkait dengan status personalnya akan diatur dengan hukumnasionalnya, maka akan membingungkan bila hukum nasional nya ada dua, apalagi bila hukumyang satu bertentangan dengan hukum yang lain. Sebagai contoh dapat dianalogikan sebagaiberikut :
  • 8. “Joko, pemegang kewarganegaraan ganda, Indonesia dan Belanda, ia hendak melakukanpernikahan sesama jenis. Menurut hukum Indonesia hal tersebut dilarang dan melanggarketertiban hukum, sedangkan menurut hukum Belanda hal tersebut diperbolehkan. Maka akantimbul kerancuan hukum mana yang harus diikutinya dalam hal pemenuhan syarat materiilperkawinan khususnya.”Terkait dengan persoalan status anak, penulis cenderung mengkritisi pasal 6 UUKewarganegaraan yang baru, dimana anak diizinkan memilih kewarganegaraan setelah berusia18 tahun atau sudah menikah. Bagaimana bila anak tersebut perlu sekali melakukan pemilihankewarganegaraan sebelum menikah, karena sangat terkait dengan penentuan hukum untuk statuspersonalnya, karena pengaturan perkawinan menurut ketentuan negara yang satu ternyatabertentangan dengan ketentuan negara yang lain. Seharusnya bila memang pernikahan itumembutuhkan suatu penentuan status personal yang jelas, maka anak diperbolehkan untukmemilih kewarganegaraannya sebelum pernikahan itu dilangsungkan. Hal ini penting untukmengindari penyelundupan hukum, dan menghindari terjadinya pelanggaran ketertiban umumyang berlaku di suatu negara.KESIMPULANAnak adalah subjek hukum yang belum cakap melakukan perbuatan hukum sendiri sehinggaharus dibantu oleh orang tua atau walinya yang memiliki kecakapan. Pengaturan status hukumanak hasil perkawinan campuran dalam UU Kewarganegaraan yang baru, memberi pencerahanyang positif, terutama dalam hubungan anak dengan ibunya, karena UU baru ini mengizinkankewarganegaraan ganda terbatas untuk anak hasil perkawinan campuran.UU Kewarganegaraan yang baru ini menuai pujian dan juga kritik, termasuk terkait denganstatus anak. Penulis juga menganalogikan sejumlah potensi masalah yang bisa timbul darikewarganegaraan ganda pada anak. Seiring berkembangnya zaman dan sistem hukum, UUKewarganegaraan yang baru ini penerapannya semoga dapat terus dikritisi oleh para ahli hukumperdata internasional, terutama untuk mengantisipasi potensi masalah.
  • 9. Warga Negara dan KewarganegaraanJune 22nd, 2011 • Related • Filed Under WARGA NEGARA DAN KEWARGANEGARAANSeorang Warga Negara Indonesia (WNI) adalah orang yang diakui oleh UU sebagai warganegara Republik Indonesia. Kepada orang ini akan diberikan Kartu Tanda Penduduk,berdasarkanKabupaten atau (khusus DKI Jakarta) Provinsi, tempat ia terdaftar sebagaipenduduk/warga. Kepada orang ini akan diberikan nomor identitas yang unik (Nomor IndukKependudukan, NIK) apabila ia telah berusia 17 tahun dan mencatatkan diri di kantorpemerintahan. Paspor diberikan oleh negara kepada warga negaranya sebagai bukti identitasyang bersangkutan dalam tata hukum internasional.Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam UU no. 12 tahun 2006 tentangKewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut UU ini, orang yang menjadi Warga NegaraIndonesia (WNI) adalah ; 1. setiap orang yang sebelum berlakunya UU tersebut telah menjadi WNI 2. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu WNI 3. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu warga negara asing (WNA), atau sebaliknya 4. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI dan ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal sang ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut 5. anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah, dan ayahnya itu seorang WNI 6. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNI 7. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin 8. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya. 9. anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui 10. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya 11. anak yang dilahirkan di luar wilayah Republik Indonesia dari ayah dan ibu WNI, yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan 12. anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.
  • 10. Selain itu, diakui pula sebagai WNI bagi 1. anak WNI yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun dan belum kawin, diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing 2. anak WNI yang belum berusia lima tahun, yang diangkat secara sah sebagai anak oleh WNA berdasarkan penetapan pengadilan 3. anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah RI, yang ayah atau ibunya memperoleh kewarganegaraan Indonesia 4. anak WNA yang belum berusia lima tahun yang diangkat anak secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh WNI.Kewarganegaraan Indonesia juga diperoleh bagi seseorang yang termasuk dalam situasi sebagaiberikut: 1. Anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia, yang ayah atau ibunya memperoleh kewarganegaraan Indonesia 2. Anak warga negara asing yang belum berusia lima tahun yang diangkat anak secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh warga negara IndonesiaDi samping perolehan status kewarganegaraan seperti tersebut di atas, dimungkinkan pulaperolehan kewarganegaraan Republik Indonesia melalui proses pewarganegaraan. Warga negaraasing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia dan telah tinggal di wilayah negaraRepublik Indonesia sedikitnya lima tahun berturut-turut atau sepuluh tahun tidak berturut-turutdapat menyampaikan pernyataan menjadi warga negara di hadapan pejabat yang berwenang,asalkan tidak mengakibatkan kewarganegaraan ganda.Berbeda dari UU Kewarganegaraan terdahulu, UU Kewarganegaraan tahun 2006 inimemperbolehkan Dwi Kewarganegaraan secara terbatas, yaitu untuk anak yang berusia sampai18 tahun dan belum kawin sampai usia tersebut. Pengaturan lebih lanjut mengenai hal inidicantumkan pada Peraturan Pemerintah no. 2 tahun 2007.Dari UU ini terlihat bahwa secara prinsip Republik Indonesia menganut asaskewarganegaraanius sanguinis; ditambah dengan ius soli terbatas (lihat poin 8-10) dankewarganegaraan ganda terbatas (poin 11).sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Kewarganegaraan 1. Warga Negara secara umum : Anggota suatu negara yang mempunyai keterikatan timbal balik dengan negaranya 2. Warga Negara Indonesia menurut Pasal 26 UUD 1945 adalah : Orang-orang bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan Undang-undang sebagai warga negara 3. Bangsa Indonesia asli adalah Orang-orang pribumi / penduduk asli Indonesia yang ; (Lahir, besar, berdomisili, berkarya di Indonesia, serta mengakui Indonesia sebagai tanah airnya)
  • 11. 4. Warga Negara Indonesia Menurut ( Pasal 4 UU No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganeggaraan ) yaitu: Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundangan dan/atau berdasarkan perjanjian pemerintah RI dengan negara lain sebelum Undang-undang ini berlaku sudah menjadi WNI. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu WNI . Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah WNI dan ibu WNA. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ibu WNI dan ayah WNA. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan pada anak tersebut. Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari ibu WNI, dan jika ayahnya WNA maka harus disertai pengakuan dari ayahnya. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya WNI. Anak yang lahir di wilayah RI yang pada waktu lahir tidak jelass status kewarganegaraan ayah ibunya.5. Bangsa lain Menurut Penjelasan UUD 1945 adalah Peranakan Belanda, Cina, Arab, dll. Yangmenetap di wilayah RI dimana mereka mengakui Indonesia sebagai Tanah Air-nya, dan bersikapsetia kepada NKRIDasar HukumDi Negara Indonesaia di atur dalam: UUD 1945 pasal 26 UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI dan Peraturan PelaksananyaCara Memperoleh Kewarganegaraan1. Asas Kelahiran Ius Soli (Menurut Tempat Kelahiran) yaitu; Penentuan status kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat dimana ia dilahirkan. Seseorang yang dilahirkan di negara A maka ia menjadi warga negara A, walaupun orang tuanya adalah warga negara B. asas ini dianut oleh negara Inggris, Mesir, Amerika dll Ius Sanguinis (Menurut Keturunan/Pertalian Darah) yaitu; Penentuan status kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan dari negara mana seseorang berasal Seseorang yg dilahirkan di negara A, tetapi orang tuanya warga negara B, maka orang tersebut menjadi warga negara B.(dianut oleh negara RRC)2. Naturalisasi
  • 12. Adalah suatu perbuatan hukum yang dapat menyebabkan seseorang memperoleh statuskewarganegaraan, Misal : seseorang memperoleh status kewarganegaraan akibat dari pernikahan,mengajukan permohonan, memilih/menolak status kewarganegaraana. Naturalisasi Biasa Syarat-syarat : 1. Telah berusia 21 Tahun 2. Lahir di wilayah RI / bertempat tinggal yang paling akhir min. 5 thn berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut 3. Apabila ia seorang laki-laki yg sudah kawin, ia perlu mendapat persetujuan istrinya 4. Dapat berbahasa Indonesia 5. Sehat jasmani & rokhani 6. Bersedia membayar kepada kas negara uang sejumlah Rp.500 sampai 10.000 bergantung kepada penghasilan setiap bulan 7. Mempunyai mata pencaharian tetap 8. Tidak mempunyai kewarganegaraan lain apabila ia memperoleh kewarganegaraan atau kehilangan kewarganegaraan RIb. Naturalisasi IstimewaNaturalisasi ini dapat diberikan bagi mereka (warga asing) yang telah berjasa kepada negara RIdengan penyataan sendiri (permohonan) untuk menjadi WNI, atau dapat diminta oleh negara RI.3. Permasalahan dalam Pewarganegaraana. Apatrideadalah Seseorang yang tidak memiliki status kewarganegaraan Contoh : Seorang keturunanbangsa A (Ius Soli) lahir di negara B (Ius Sanguinis) Maka orang tsb bukan warga negara Amaupun warga negara Bb. Bipatrideadalah Seseorang yang memiliki kewarganegaraan rangkap Contoh : Seorang keturunan bangsaC (Ius Sanguinis) lahir di negara D (Ius Soli). Sehingga karena ia keturunan negara C, makadianggap warga negara C, tetapi negara D juga menganggapnya sebagai warga negara, karena ialahir di negara Dc. MultipatrideSeseorang yang memiliki 2 atau lebih kewarganegaraan Contoh : Seorang yang BIPATRIDEjuga menerima pemberian status kewarganegaraan lain ketika dia telah dewasa, dimana saatmenerima kewarganegaraan yang baru ia tidak melepaskan status bipatride-nyaPermasalahan tersebut di atas harus di hindari dengan upaya:
  • 13. Memberikan Kepastian hukum yang lebih jelas akan status hukum kewarganegaran seseorang Menjamin hak-hak serta perlindungan hukum yang pasti bagi seseorang dalam kehidupan bernegara4. Cara Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia ( Berdasarkan Penjelasan UU No. 62 Tahun1958 ) Karena kelahiran Pengangkatan Dikabulkannya Permohonan Pewarganegaraan (Opsi/Repudiasi) Akibat Perkawinan Turut Ayah atau Ibu PernyataanDi jelaskan pada pasal-pasal UUD 1945, adalah ;Pasal. 26 : Menyatakan diri sebagai warga negara dan penduduk Indonesia atau ingin menjadiwarga negara suatu negara.Pasal. 27 (1) : Memiliki persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahanPasal. 27 (2) : Memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layakPasal. 28A : Berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya sebagai hak asasi manusiaPasal. 29 (2): Memperoleh jaminan untuk memeluk salah satu agama dan melaksanakan ajaranagamanya masing-masing.Pasal. 30 : Berhak ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamananPasal. 31 : Berhak memperoleh pendidikanPasal. 32 : Berhak mengembangkan kebudayaan nasionalPasal. 33 : Berhak untuk mengembangkan usaha-usaha bidang ekonomiPasal. 34 : Berhak memperoleh jaminan pemerliharaan dari pemerintah bagi fakir miskin dananak-anak terlantarKewajiban Dasar WNI menurut UUD 1945 ;Pembukaan UUD Alenia-1 : Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan
  • 14. Pembukaan UUD Alenia-2 : Menghargai nilai-nilai persatuan, kemerdekaan dan kedaulatanbangsaPembukaan Alenia-4 : Menjunjung tinggi dan setia kepada konstitusi negara dan dasar negaraPasal. 23 (2) : Setia membayar pajak untuk negaraPasal. 27 (1) : Menjunjung tinggi hukum dan pemrintahan dengan tidak ada kecualinyaPasal. 30 (1) : Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negaraPasal. 35 : Menghormati bendera Sang Merah PutihPasal. 36 : Menghormati bahasa negara Bahasa IndonesiaPasal. 36A : Menjunjung tinggi Lambang Negara Garuda Pancasila dengan semboyan BhinekaTunggal IkaPasal. 36B : Menghormati Lagu Kebangsan Indonesia RayaIjin Tinggal Tetap (gambar prosedur pemerintahan)Sumber : http://kumham-jakarta.info/info-layanan/ijin-tinggal-tetap/persyaratan-permohonan1. Ijin Tinggal Tetap diperoleh secara alih status dari Ijin Tinggal Terbatas2. Pengalihan Alih Status tersebut dapat diberikan atas dasar permohonan orang asing yangbersangkutan, dengan syarat telah berada di Indonesia sekurang-kurangnya 5 (lima) tahunberturut-turut terhitung sejak diberikan Ijin Tinggal Terbatas.
  • 15. 3. Melampirkan surat sponsor dan identitas sponsor serta mengisi formulir.4. Foto copy dan asli paspor atau dokumen perjalanan, Buku POA dan Kartu Ijin TinggalTerbatas orang asing yang bersangkutan yang sah dan masih berlaku.KETERANGAN :1. Pemberian Ijin Tinggal Tetap diberikan oleh Kepala Kantor Imigrasi kepada orang asing yangbertempat tinggal di wilayah kerja Kantor Imigrasi tersebut.2. Ijin Tinggal tetap hanya diberikan kepada orang asing pemegang paspor kebangsaan, untukjangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang3. Permohonan perpanjangan Ijin Tinggal Tetap diajukan paling lambat 60 (enam puluh) harisebelum Ijin Tinggal Tetap berakhir. 4. Dalam hal Ijin Tinggal Tetap berakhir, sedangkanKeputusan Direktur Jenderal Imigrasi mengenai permohonan perpanjangan Ijin Tinggal tetapbelum diberikan, Kepala Kantor Imigrasi yang bersangkutan memberikan perpanjangansementara paling lama 90 (sembilan puluh) hari, terhitung sejak Ijin Tinggal Tetap berakhir.KewarganegaraanDi sini di jelaskan bahwa Kewarganegaraan merupakan keanggotaan seseorang dalamsatuanpolitiktertentu (secara khusus: negara) yang dengannya membawa hak untuk berpartisipasidalam kegiatan politik. Seseorang dengan keanggotaan yang demikian disebut Warga Negara.Seorang warga negara berhak memiliki paspor dari negara yang dianggotainya.Kewarganegaraan merupakan bagian dari konsep kewargaan (citizenship). Di dalam pengertianini, warga suatu kota atau kabupaten disebut sebagai warga kota atau warga kabupaten, karenakeduanya juga merupakan satuan politik. Dalam otonomi daerah, kewargaan ini menjadi penting,karena masing-masing satuan politik akan memberikan hak yang berbeda-beda bagi warganya.Kewarganegaraan memiliki kemiripan dengan kebangsaan (nationality). Yang membedakanadalah hak-hak untuk aktif dalam perpolitikan. Ada kemungkinan untuk memiliki kebangsaantanpa menjadi seorang warga negara (contoh, secara hukum merupakan subyek suatu negara danberhak atas perlindungan tanpa memiliki hak berpartisipasi dalam politik). Juga dimungkinkanuntuk memiliki hak politik tanpa menjadi anggota bangsa dari suatu negara.Di bawah teori kontrak sosial, status kewarganegaraan memiliki implikasi hak dan kewajiban.Dalam filosofi “kewarganegaraan aktif”, seorang warga negara disyaratkan untukmenyumbangkan kemampuannya bagi perbaikan komunitas melalui partisipasi ekonomi,layanan publik, kerja sukarela, dan berbagai kegiatan serupa untuk memperbaiki penghidupanmasyarakatnya. Dari dasar pemikiran ini muncul mata pelajaran Kewarganegaraan (Civics) yangdiberikan di sekolah-sekolah.Hak dan Kewajiban Warga Negara
  • 16. Negara sebagai suatu entitas adalah abstrak, yang tampak adalah unsur-unsur negara yang beruparakyat, wilayah, dan pemerintah. Salah satu unsur negara adalah rakyat. Rakyat yang tinggaldiwilayah negara menjadi penduduk negara yang bersangkutan. Warga negara adalah bagian daripenduduk suatu negara. Warga negara memiliki hubungan ndengan negaranya. Kedudukannyasebagai warga negara menciptakan hubungan berupa peranan, hak dan kewajiban yang bersifattimbal balik.Kewarganegaraan memiliki keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan anataranegara dengan warga negara. Kewarganegaraan adalah segala hal ihlawal yang berhubungandengan negara.Pengertian kewarganegaraan dibedakan menjadi dua, yaitu :a. Kewarganegaraan dalam arti YuridisKewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang –orangdengan negara. Adanya ikatan hukum itu menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu, yaituorang tersebut berada dibawah kekuasaan negara yang bersangkutan. Tanda dari adanya ikatanhukum , misalanya akta kelahiran, surat pernyataan, bukti kewarganegaraan, dsb.b. Kewarganegaraan dalam arti SosiologisKewarganegaraan dalam arti sosilogis tidak ditandai dengan ikatan hukum. Tetapi ikatanemosional, seperti ikatan perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah, dan ikatantanah air. Dengan kata lain, ikatan ini lahir dari penghayatan warga negara bersangkutan.Kedudukan Warga Negara Dalam NegaraPenentuan Warga NegaraSiapa saja yang dapat menjadi warga negara dar suatu negara? Setiap negara berdaulatberwenang menentukan siapa-siapa yang menjadi warga negara. Dalam menentukankewarganegaraan seseorang, dikenal dengan adanya asas kewarganegaraan berdasarkankelahiran dan asas kewaraganegaraan berdasarkan perkawinan.Dalam penentuan kewarganegaraan didasarkan kepada sisikelahiran dikenal dua asas yaitu asasius soli dan ius sanguinis . Ius artinya hukum atau dalil. Soli berasal dari kata solum yang artinyanegari atau tanah. Sanguinis berasal dari kata sanguis yang artinya darah.a. Asas Ius SoliAsas yang menyatakan bahawa kewarganegaraan seseorang ditentukan dari tempat dimana orangtersebut dilahirkan.b. Asas Ius Sanguinis
  • 17. Asas yang mennyatakan bahwa kewarganegaraan sesorang ditentukan beradasarkan keturunandari orang tersebut.Selain dari sisi kelahiran, penentuan kewarganegaraan dapat didasarkan pada aspek perkawinanyang mencakupa asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat :a. Asas persamaan hukum didasarkan pandangan bahwa suami istri adalah suatu ikatan yangtidak terpecahkan sebagai inti dari masyarakat. Dalam menyelenggarakan kehidupan bersama,suami istri perlu mencerminkan suatu kesatuan yang bulat termasuk dalam masalahkewarganegaraan. Berdasarkan asas ini diusahakan status kewarganegaraan suami dan istriadalah sama dan satu.b. Asas persamaan derajat berasumsi bahwa suatu perkawinan tidak menyebabkan perubahanstatus kewarganegaaraan suami atau istri. Keduanya memiliki hak yang sama untuk menentukansendiri kewarganegaraan. Jadi mereka dapat berbeda kewarganegaraan seperti halnya ketikabelum berkeluarga.Negara memiliki wewenang untuk menentukan warga negara sesuai dengan asas yang dianutnegara tersebut. Dengan adanya kedaulatan ini, pada dasarnya suatu negara tidak terikat olehnegara lain dalam menentukan kewarganegaraan. Negara lain juga tidak boleh menentukan siapasaja yang menjadi warga negara dari suatu negara.Penentuan kewarganegaraan yang berbeda-beda oleh setiap negara dapat menciptakan problemkewarganegaraan bagi seorang warga. Secara ringkas problem kewarganegaraan adalahmunculnya apatride dan bipatride. Appatride adalah istilah untuk orang-orang yang tidakmemiliki kewarganegaraan. Bipatride adalah istilah untuk orang-orang yang memilikikewarganegaraan ganda (rangkap dua). Bahkan dapat muncul multipatride yaitu istilah untukorang-orang yang memiliki kewarganegaraan yang banyak (lebih dari 2)Warga Negara IndonesiaNegara Indonesia telah menentukan siapa-siapa yang menjadi warga negara. Ketentuan initersebut tercantum dalam pasal 26 UUD 1945 sebagai berikut :1. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lainyang disahkan undang-undang sebagai warga negara2. Penduduk ialah waraga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia3. Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undangBeradasarkan hal diatas , kita mengetahui bahwa orang yang dapat menjadi warganegara Indonesiaadalah :a. Orang-orang bangsa Indonesia asli
  • 18. b. Orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang menjadi warga negaraAdapun Undang-Undang yang mengatur tentang warga negara adalah Undang-Undang No.12Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.Pewarganegaraan adalah tatacara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraanRepublik Indonesia melalui permohonan. Dalam Undang-Undang dinyatakan bahwakewarganegaraan Republik Indonesia dapat juga diperoleh memalului pewarganegaraan.Permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon juika memenuhi persyaratansebagai berikut :1. Telah berusia 18(delapan belas) tahun atau sudah kawin2. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negaraRepublikIndonesia paling singkat 5 (lima)tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh)tahun tidak berturut-turut3. Sehat jasmani dan rohani4. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 19455. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidanapenjara 1 (satu) tahun6. Jika dengan memperoleh kewarganegaraan Indonesia, tidak menjadi kewarganegaraan ganda7. Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap8. Membayar uang pewarganegaraan ke Kas NegaraHilangnya Kewarganegaraan IndonesiaMemperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri.Tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutanmendapat kesempatan untuk itu.Dinyatakan hilang kewarganegaraan oleh Presiden atas permohonannya sendiri , yangbersangkutan sudah berusia 18 tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri dandengan dinyatakan hilang kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpakewarganegaraanMasuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden
  • 19. Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itudi Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat olehwarga negaraIndonesiaSecara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing ataubagian dari negara asing tersebutTidak diwajibkan tapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuksuatu negara asingMempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapatdiartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya.Bertempat tinggal diluar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turutbukan dalam rangaka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakankeinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5(lima)tahun itu berakhir dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukanpernyataaan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia kepada perwakilan RI yang wilayahkerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal perwakilan RItersebut telahmemberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.Perempuan warga negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga asing kehilangankewarganegaraan RI jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istrimengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut.Laki-laki warga negara Indonesia yang kawin dengan perempuan warga asing kehilangankewarganegaraan RI jika menurut hukum negara asal istrinya, kewarganegaraan suamimengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat perkawinan tersebut. Atau jika ingin tetapmenjadi warga negara RI dapat mengajukan surat pernyaataan menganai keinginannya kepadapejabat atau perwakilan RI yang wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan atau laki-lakitersebut, kecuali pengajuan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda. Surat pernyataandapat diajukan oleh perempuan setelah 3(tiga) tahun sejak tanggal perkawinannya berlangsung.Setiap orang yang memperoleh kewarganegaraan RI berdasarkan keterangan yang kemudian haridinyatakan palsu atau dipalsukan, tidak benar, atau terjadi kekeliruan mengenai orangnya olehinstansi yang berwenang, dinyatakan batal kewarganegaraannya. Menteri mengumumkan namaorang yang kehilangan Kewarganegaraan RI dalam Berita Negara Republik IndonesiaAsas-asas yang dipakai dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang KewarganegaraanRepublik Indonesia meliputi :a. Asas Ius Sanguinis, yiatu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarakanketurunan bukan negara tempat kelahiran
  • 20. b. Asas Ius Soli scera terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan berdasarakannegara tempat kelahiran, yang diperuntukkan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuanyang diatur dalam undang-undang.c. Asas kewarganegaraan tunggal, yaitu asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiaporangd. Asas kewaraganegaraan ganda terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan gandabagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.Hak dan Kewajiban waraga Negara IndonesiaWujud hubungan Warga Negara dan NegaraWujud hubungan anatara warga negara dengan negara adalah pada umumnya adalah berupaperanan (role). Peranan pada dasarnya adalah tugas apa yang dilakukan sesuai dengan statusyang dimiliki, dalam hal ini sebagai warga negara.Hak dan kewajiban warga negara Indonesia tercantum dalam Pasal 27 sampai pasal 34 UUD1945. Bebarapa hak warga negara Indonesia antara lain sebagai berikut :a. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.b. Hak membela negarac. Hak berpendapatd. Hak kemerdekaan memeluk agamae. Hak mendapatkan pengajaranf. Hak utuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional Indonesiag. Hak ekonomi untuk mendapat kan kesejahteraan sosialh. Hak mendapatkan jaminan keadilan sosialSedangkan kewajiban warga negara Indonesia terhadap negara Indonesia adalah :a. Kewajiban mentaati hukum dan pemerintahanb. Kewajiban membela negarac. Kewajiban dalam upaya pertahanan negara
  • 21. Selain itu ditentuakan pula hak dan kewajiban negara terhadap warganegara. Hak dan kewajibannegara terhadap warga negara pada dasarnya merupakan hak dan kewajiban warga negaraterhadap negara. Beberapa ketentuan tersebut, anatara lain sebagai berikut :a. Hak negara untuk ditaati hukum dan pemerintahb. Hak negara untuk dibelac. Hak negara untuk menguasai bumi, air , dan kekayaan untuk kepentingan rakyatd. Kewajiban negara untuk menajamin sistem hukum yang adile. Kewajiban negara untuk menjamin hak asasi warga negaraf. Kewajiban negara mengembangkan sistem pendidikan nasional untuk rakyatg. Kewajiban negara memberi jaminan sosialh. Kewajiban negara memberi kebebasan beribadahSecara garis besar, hak dan kewajiban warga negara yang telah tertuang dalam UUD 1945mencakup berbagai bidang . Bidang –bidang ini antara lain, Bidang politik dan pemerintahan,sosial, keagamaan, pendidikan, ekonomi, dan pertahanan. (gambar watak Warga Negara Indonesia)
  • 22. Mengenal Hak, Kewajiban dan Wawasan NusantaraTugas KewarganegaraanI.I Mengenal Hak dan KewajibanI.II Wawasan NusantaraBab 1Pendahuluan tentang pendidikan kewarganegaraan,yaitu dibagi menjadi beberapa aspek seperti :WargaWarga negara merupakan terjemahan kata citizens (bahasa Inggris) yang mempunyai arti ; warganegara, petunjuk dari sebuah kota, sesama warga negara , sesama penduduk, orang setanah air;bawahan atau kaulaWarga mengandung arti peserta, anggota atau warga dari suatu organisasi atau perkumpulan.Warga negara artinya warga atau anggota dari organisasi yg bernama - - negara.Ada istilah rakyat, penduduk dan warga negara. Rakyat lebih merupakan konsep politis. Rakyatmenunjuk pada orang-orang yang berada dibawah satu pemerintahan dan tunduk padapemerintahan itu. Istilah rakyat umumnya dilawankan dengan penguasa. Penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah negara dalam kurun waktu tertentu.Kewarganegaraan (citizenship) artinya keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatanantara negara dengan warga negara.Istilah kewarganegaraan dibedakan menjadi dua yaitu :a. kewarganegaraan dalam arti yuridis dan sosiologis, danb. kewarganegaraan dalam arti formil dan materiilYang menjadi warga Negara Indonesia ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orangbangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.Penduduk ialah warganegara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Hal-hal mengenai warganegara dan penduduk diatur dengan undang- undang (pasal 26 UUD 1945).Undang-undang yang mengatur tentang warga negara adalah UU No 12 th 2006 tentangKewarganegaraan Indonesia. Asas –asas yang dipakai dalam UU ini adalah; asas isu sanguinis,asas ius soli terbatas, asas kewarganegaraan tunggal dan asas kewarganegaraan ganda terbatas.Selain itu ditentukan pula hak dan kewajiban yang dimiliki negara terhadap warga negara. Hakdan kewajiban negara terhadap warga negara pada dasarnya merupakan kewajiban dan hakwarga terhadap negara.Beberapa contoh kewajiban negara adalah kewajiban negara untuk menjamin sistem hukum yangadil, kewajiban negara untuk menjamin hak asasi warga negara , kewajiban negara untukmengembangkan sistem pendidikan nasional untuk rakyat, kewajiban negara memberi jaminansosial, kewajiban negara memberi kebebasan beribadahNegara
  • 23. Pengertian Negara menurut para ahli :- Soepomo (1945) Negara adalah suatu susunan masyarakat yang intergral, segala golongan,segala bagian, segala anggotanya berhubungan erat satu sama lain dan merupakan persatuanmasyarakat yang organistik.- Grotius (1583-1645) Negara adalah ikatan-ikatan manusia yang insaf akan arti dan panggilanhukum kodrat.- Jellinek Negara ialah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah berkediamantertentu- Bodin Negara adalah suatu persekutuan dari keluarga-keluarga dengan segala kepentingannyayang dipimpin oleh akal pikiran dari suatu kekuasaan yang berdaulat.NKRIRepublik Indonesia disingkat RI atau Indonesia adalah negara di Asia Tenggara, terletak di gariskhatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan Australia serta antara Samudra Pasifik danSamudra Hindia. Karena letaknya yang berada di antara dua benua, dan dua samudra, ia disebutjuga sebagai Nusantara (Kepulauan Antara). Terdiri dari 17.508 pulau, Indonesia adalah negarakepulauan terbesar di dunia. Dengan populasi sebesar 222 juta jiwa pada tahun 2006, Indonesiaadalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan negara yang berpenduduk Muslimterbesar di dunia, meskipun secara resmi bukanlah negara Islam. Bentuk pemerintahan Indonesiaadalah republik, dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan presiden yang dipilih langsung. Ibukotanegara ialah Jakarta. Indonesia berbatasan dengan Malaysia di pulau Kalimantan, dengan PapuaNugini di pulau Papua dan dengan Timor Leste di pulau Timor. Negara tetangga lainnya adalahSingapura, Filipina, Australia, dan wilayah persatuan Kepulauan Andaman dan Nikobar di India.Pemebentukan negaraMenurut John LuckLocke menyatakan bahwa untuk menciptakan jalan keluar dari keadaan perang sambil menjaminmilik pribadi, maka masyarakat sepakat untuk mengadakan "perjanjian asal". Inilah saat lahirnyanegara persemakmuran (commonwealth). Dengan demikian, tujuan berdirinya negara bukanlahuntuk menciptakan kesamarataan setiap orang, melainkan untuk menjamin dan melindungi milikpribadi setiap warga negara yang mengadakan perjanjian tersebut.Di dalam perjanjian tersebut, masyarakat memberikan dua kekuasaan penting yang merekamiliki di dalam keadaan alamiah kepada negara. Kedua kuasa tersebut adalah hak untukmenentukan bagaimana setiap manusia mempertahankan diri, dan hak untuk menghukum setiappelanggar hukum kodrat yang berasal dari Tuhan. Ajaran Locke ini menimbulkan duakonsekuensi:Kekuasaan negara pada dasarnya adalah terbatas dan tidak mutlak sebab kekuasaannya berasaldari warga masyarakat yang mendirikannya. Jadi, negara hanya dapat bertindak dalam batas-batas yang ditetapkan masyarakat terhadapnya.Tujuan pembentukan negara adalah untuk menjamin hak-hak asasi warga, terutama hak wargaatas harta miliknya. Untuk tujuan inilah, warga bersedia melepaskan kebebasan mereka dalamkeadaan alamiah yang diancam bahaya perang untuk bersatu di dalam negara.Dengan demikian, Locke menentang pandangan Hobbes tentang kekuasaan negara yang absolut
  • 24. dan mengatasi semua warga negara.Menurut mentesqueMontesque.Pada intinya, ajaran Trias Politica sbb:1.Kekuasaan LegislatifKekuasaan untuk membuat undang-undang harus terletak dlm suatu badan yg memilikiwewenang khusus u/ itu. Jika penyusunan undang-undang tdk diletakkan pada suatubadan tertentu, maka memungkinkan tiap golongan / tiap orang mengadakanundang-undang untuk kepentingannya sendiri.Di dalam negara demokrasi yg peraturan perundangan harus berdasarkan kedaulatanrakyat, maka badan perwakilan rakyat harus dianggap sebagai badan yg mempunyaikekuasaan tertinggi u/ menyusun undang-undang.2. Kekuasaan EksekutifKekuasaan menjalankan undang-undang ini dipegang o/ kepala negara ygtentunya tdk dpt sendiri menjalankannya, oleh karena itudilimpahkan(didelegasikan) kpd pejabat2x pemerintah yg bersama-sama dlm suatubadan(kabinet)4.Kekuasaan YudikatifKekuasaan yudikatif/kehakiman berkewajiban mempertahankan undang-undang danberhak u/ memberikan peradilan kpd rakyat.Berkuasa memutuskan perkara, menjatuhi hukuman terhadap pelanggaran uu yg telahdiadakan dan dijalankan.para hakim mempunyai kedudukan yg istimewa dan mempunyai hak tersendiri, karenaia tdk diperintah o/ kepala negara, bahkan ia badan yg berhak menghukum kepalanegara, jika melanggar hukum.Pengertian tentang hak dan kewajibanHak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kitasendiri.Contoh dari hak adalah:Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum;Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak;Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan;Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaanmasing-masing yang dipercayai;Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran;Setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah negara kesatuan Indonesia atau nkri dariserangan musuh;danSetiap warga negara memiliki hak sama dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul
  • 25. mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku.Pengertian KewajibanKewajiban adalah sesuatu yg dilakukan dengan tanggung jawab.Contoh dari kewajiban adalah:Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankankedaulatan negara indonesia dari serangan musuh;Setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintahpusat dan pemerintah daerah (pemda);Setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum danpemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya;Setiap warga negara berkewajiban taat, tunduk dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku diwilayah negara Indonesia;danSetiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agarbangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik.Hak dan Kewajiban warga negara diatur dalam undang -undang sbb:Pasal 27 ayat 1-3Mengatur tentang Kedudukan warga negara , Penghidupan dan pembelaan terhadap negara.Pasal 28 ayat A – JMengatur tentang segala bentuk Hak Asasi Manusia.Pasal 29 ayat 2Mengatur tentang kebebasan atau hak untuk memeluk agama (kepercayaan )Pasal 30 ayat 1-5Mengatur tentang Kewajiban membela negara , Usaha pertahanan dan keamanan rakyat,Keanggotaan TNI dan Tugasnya , Kepolisian Indonesia dan tugasnya , Susunan dan kedudukanTNI & kepolisian Indonesia.Pasal 31 ayat 1-5Mengatur tentang Hak untuk mendapat pendidikan yang layak , kewajiban belajar ,Sistempendidikan Nasional ,dan Peran pemerintah dalam bidang Pendidikan dan kebudayaanPasal 33 ayat 1-5Mengatur tentang pengertian perekonomian ,Pemanfaatan SDA , dan Prinsip PerekonomianNasional.Pasal 34 ayat 1-4Mengatur tentang Perlindungan terhadap fakir miskin dan anak terlantar sebagai tanggung jawabnegara.
  • 26. BAB IIWawasan NusantaraWawasanwasantara berasala dari kata wawas (atau dari kata induk mawas)yang mempunyai arti pandang,melihat. Dengan memberikan akhiran -an maka akan mempunyai tambahan arti cara. Wawasanberarti suatu cara pandang/lihat. Kata pandang tidak selamanya dihubungkan dengan pancaindera penglihatan tapi dapat diperluas menjadi respon, menyikapi, langkah. Jadi,wawasanadalah suatu cara menyikapi dengan dasar yang tertentu sebagai acuan.NusantaraSedangkan nusantara berasal dari dua kata yaitu nusa dan antara. Nusa merupakan isitilah jawakuno yang mempunyai arti pulau. Antara mengandung makna ada sesuatu yang diapit. Nusantaraberarti pulau yang mengapit. Jika diperluas dapat diartikan sebagai kepulauan yang saling terikatsatu sama lain.Jadi wawasan nusantara adalah :Jadi wawasan nusantara secara arti kata adalah cara pandang suatu bangsa berkepulaun dalammenyikapi permasalahan-permasalahan dalam kehidupannya dengan kondisi beraneka ragam (ituadalah defini versi saya). Sedangkan defini sebagai bangsa Indonesia yang notabene adalahnegara kepulauan, Wawasan nusantara adalah cara pandang bangsa Indonsia tentang diri danlingkungan sekitarnya berdasarkan ide nasionalnya yang berlandaskan pancasila dan UUD 1945yang merupakan aspirasi bangsa Indonsia yang merdeka dan berdaulat untuk mencapai tujuannasional.Contoh dari wawasaan nusantara adalah sebagai berikut :Salah satu contoh yang diatur dalam wawasan nusantara adalah tentang tata cara mengenaihukum laut. Sesuai dengan hukum laut internasional, secara garis besar sebgaia negarakepulauan, bangsa Indonesia memiliki Laut Teritorial, Perairan Pedalaman, ZEE, dan LandasKontinen.-Laut Teritorial adalah suatu wilayah laut yang lebarnya tidak melebihi 12 mil diukur dari garispangkal (garis air surut terendah sepanjang pantai).-Perairan Pedalaman adalah wilayah sebelah dalam daratan atau sebelah dalam dari garis pangkal-Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah suatu wilayah laut tidak boleh melebihi 200 mil darigaris pangkal. Di dalam kawasan ZEE, negara tersebut memiliki hak kedaulatan untuk keperluaneksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya alam di perairan.Pengertian wawasan nusantara dari dalam adalah :Arah pandang wawasan nusantara ke dalambertujuan menjamin perwujudan persatuan kesatuan dalam segenap aspek kehidupan nasional.Arah pandang ke dalam ini menitikberatkan pada aspek internal dalam tubuh NKRI. Sehinggapermasalahan-permasalah seperti disintegrasi bangsa dalam bentuk apapun dapat dicegah dan
  • 27. diatasi sedini mungkin.Sedangkan arah pandang dari luar adalah sebagai berikut :bertujuan untuk menjamin kepentingan nasional (tujuan nasional dan cita-cita nasional) dalamdunia internasional.Kedudukan wawasan nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia adalah :1. Pancasila sebagai falsafah, ideolgi, dan dasar negara berkedudukan sebagai landasan idiil2. UUD 1945 sebagai landasan konstitusi negara.3. Wawasan nusantara sebagai visi nasional, berkedudukan sebagai landasan visional4. Ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional sebagai kebijakan nasional, berkedudukansebagai landasan operasional.Deklarasi djuandaDeklarasi Djuanda yang dicetuskan pada tanggal 13 Desember 1957 oleh Perdana MenteriIndonesia pada saat itu, Djuanda Kartawidjaja, adalah deklarasi yang menyatakan kepada duniabahwa laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam kepulauan Indonesiamenjadi satu kesatuan wilayah NKRI.Pendidikan Kewarganegaraan Bab III1. Pengertian warganegara:Warganegara adalah orang – orang yang menurut hukum atau secara resmi merupakan anggota darisuatu Negara tertentu, sedangkan menurut UUKNRI menentukan bahwa warganegara adlh warga suatuNegara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang – undangan, dan warganegara lebihmengarah pada sisi Yuridis.2. Pengertian penduduk adalah:Orang – orang yang telah memenuhi persyaratan tertentu dan bertempat tinggal pokok (domisili) dalamwilayah suatu Negara.3. Perbedaan warganegara dengan penduduk:Jika warganegara secara hukun merupakan anggota dari suatu Negara,sedangkan penduduk hanyaorang-orang yang bertempat tinggal di dalam suatu Negara.4. Pengertian asas ius soli dalam kewarganegaraan:Asas ius soli (asas kedaerahan) secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraanseseorang berdasarkan Negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak – anak sesuaidengan ktentuan yang diatur dalam UU ini.
  • 28. 5. Pengertian asas ius sanguinis dalam kewarganegaraan:Adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkanNegara tempat tinggal.6. Contoh penerapan asas ius soli:Misal seseorang dilahirkan di negara B, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan A, maka ia adalahwarganegara B. Jadi dalam hal ini kewarganegaraan seseorang tidak terpengaruh oleh kewarganegaraanorang tuanya, karena yang menjadi patokan disini adalah tempat kelahirannya.7. Contoh penerapan asas ius sanguinis:Misalnya, seseorang dilahirkan di Negara A, sedang orangtuanya berkewarganegaraan B, maka ia adalahwarganegara B. Jadi kewarganegaraan seorang anak selalu mengikuti kewarganegaraan orang tuanyatanpa memperhatikan tempat dimana anak tersebut dilahirkan.8. Menjelaskan pengertian status kewarganegaraan ‘a-patride’:Adalah keadaan dimana seseorang tidak mempunyai kewarganegaran / keadaan dimana seseorangtidak menjadi warganegara salah satu negara manapun. Hal ini bisa dialami oleh orang yang dilahirkandari orang tua yang negaranya menganut asas ius soli di negara dalm wilayah negara yang menganutasas ius sanguinis. Orang tersebut tidak mendapat kewarganegaraan dari negara tempat ia dilahirkan,karena ia lahir dari orang tua yang bukan warganegara tempat ia dilahirkan itu. Keadaan A-patridemembawa akibat orang etrsebut tidak akan mendapat perlindungan dari negara manapun juga.9. Pengertian status kewarganegaraan ’bi-patride’:Adalah keadaan di mana seseorang mempunnyai kewarganegaraan ganda. Hal ini bisa dialami olehorang yang dilahirkan oleh orang tua yang negaranya menganut asas ius sanguinis, di dalam wilayahnegara yang menganut asas ius soli.Dari sudut negara asal orang tua dari orang tersebut dianggapsebagai warganegara karena lahir dari salah satu warganegaranya. Sementara dari sudut negara tempatdimana orang itu dilahirkan, ia jg dianggap sebagai warganegara krn lahir dlm wilayah negarabersangkutan. Jadilah orang itu berkewarganegaran ganda. Keadaan bi-patride membawaketidakpastian status seseorang, sehingga dapat saja merugikan negara tertentu.10. Menjelaskan pengertian asas publikasi dalam kewarganegaran:adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang memperoleh atau kehilangan kewarganegaraanRepublik Indonesia diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia agar masyarakatmengetahuinya11. Menjelaskan asas kebenaran substantif dalam kewarganegaraan:Prosedur peawrganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administratif, tetapi jg disertai substansi dansyarat – syarat permohonan yang dpt dipertanggungjawabkan kebenarannya.
  • 29. 12. Cara memperoleh kewarganegaraan di Indonesia:a. Kelahiran: Di sini garis kewarganegaraan orang tua sangat menentukan bagi kewarganegaran anakdan keturunannya.Contoh: seseorang akan memperoleh kewarganegaran Indonesia jika:Ø Pd waktu dilahirkan orngtuanya adalah Warganegara Indonesia.Ø Pd waktu ia lahir, ibunya Warganegara Indonesia, sedangkan ia oleh ayahnya tidak diakui dengan carasah sebagai anaknya.b. Pengangkatan: Pengangkatan yg dibicarakan di sini adalah pengangkatan anak (org) asing. Agar anak(org) asing yang diangkat itu memperoleh kewarganegaraan orangtua angkatnya (WNI) maka anak asingyg diangkat itu hrs di bwh umur 5thn dan disahkan oleh pengadilan di tempat dimana orangtua angkatanak itu berada.c. Permohonan: Misalnya seorang anak yg lahir diluar perkawinan dr seorang ibu berkewarganegaraanRI / anak yg lahir dr perkawinan sah ttp orangtuanya telah bercerai dan anak tersebut tinggal bersamaibunya yg berkewarganegaraan RI. Setelah berumur 18thn dapat mengajukan permohonan kpd MenteriKehakiman melalui Pengadilan Negeri di tempat di mana ia bertempat tinggal utk memperolehKewarganegaraan RI.d. Pewarganegaraan: Jika org asing ingin memperoleh Kewarganegaraan RI, maka dpt dilakukan dngcara naturalisasi (pewarganegaraan).e. Perkawinan: Misalnya seorg wanita berkewarganegaran asing kawin dng seorg laki – lakiberkewarganegaraan RI. Ia akan memperoleh Kewarganegaraan RI, jika 1 thn setelah perkawinannyaberlangsung menyatakan untukitu kpd Menteri Kehakiman melalui Pengadilan Negeri.f. Turut ayah / ibu: Pd umumnya setiap anak (blm berumur 18thn/ blm kawin) yg mpy hubungan hukumkekeluargaan dng ayahnya, turut memperoleh kewarganegaraan RI setelah ia bertempat tiggal di RI.g. Pernyataan.13. Cara memperoleh kewarganegaraan melalui pewarganegaraan di Indonesia:Caranya, jika orang asing ingin memperoleh kewarganegaraan RI, maka dpt dilakukan dng caranaturalisasi(pewarganegaraan). Untuk hal itu yg bersangkutan hrs mengajukan permohonanan kpdMenteri Kehakiman mel Pengadilan Negeri di tempat di mana mereka bertempat tinggal. Syarat –syaratnya yg hrs dipenuhi oleh si pemohon antara lain:a. Telah berumur 18thn atau sdh kawinb. Lahir dlm wilayah RI/ bertempat tinggal plng sedikit selama 5thn berturut – turut / 10thn tdkberturut-turut.c. Sehat jasmani dan rohanid. Mempunyai mata pencaharian yg tetap.e. Tidak mpy kewarganegaraan lain / bersedia melepaskan kewarganegaraan lain jika si pemohonmemperoleh kewarganegaraan RI>14. Cara kehilangan kewarganegaraan RI:Persoalan hilangnya kewarganegaraan RI diatur dlm psl 23 UUNKRI yg menentukan bhwa WNIkehilangan kewarganegaraan yg bersangkutan:a. Memperoleh Kewarganegaraan lain ats kemauannya sndiri.b. Tidak menolak / tdk melepaskan kewarganegaraan lain.c. Masuk dlm Dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dr presiden.d. Secara sukarela mengangkat sumpah atau/ menyatakan janji setia kepada negara asing / bagian dr
  • 30. negara asing tersebut.15. Contoh cara kehilangan kewarganegaraan RI:Indah adalah seorang yang berkewarganegaraan RI. Ia menikah dengan seorang yangberkewarganegaraan Amerika. Setelah menikah ia hidup bersama suaminya di Amerika dan tidakkembali dalam jangka waktu lebih dari 5 tahun. Dengan begitu maka Indah akan kehilanganKewarganegaraannya.16. Cara memperoleh kembali kewarganegaraan RI:Dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri melalui prosedur ttn. Jika pemohonbertempat tinggal di luar wilayah negara RI, permohonan disampaikan melalui Perwakilan RI yg wilayahkerjanya meliputi tempat tinggal pemohon. Permohonan untuk memperoleh kembali KewarganegaraanRI jg dpt diajukan oleh perempuan / laki2 yg kehilangan Kewarganegaraanya akibat perkawinan dngorang asing sejak putusnya perkawinan.17. Ciri-ciri pokok Civil Society:Menurut Hikam, civil society sbg wilayah kehidupan sosial yg terorganisasi dan bercirikan al:a. Kesukarelaanb. Keswasembadaan dan keswadayaanc. Kemandirian tinggi berhadapan dng negarad. Keterikatan ng norma-norma/ nilai-nilai hukum yg diikuti oleh warganya.18. Contoh organisasi yg tidak memenuhi syarat sbg civil society- Depertemen pendidikan yang mengadakan sekolah negeri- Organisasi yang memberdayakan masyarakat miskin ;19. Manfaat civil society bagi pemerintah negara demokrasi:Melalui civil society negara demokrasi dapat mengetahui keprihatinan-keprihatinan warga negaranyasehingga negara dapat mentransformasikannya ke dalam kebijakan-kebijakan publik.20. Manfaat civil sociaty bagi warga negara di negara demokrasi.Warga negara dapat menyatakan kebutuhan-kebutuhan dan kepentingan-kepentingannya pada parapejabat pemerintahan dan wakil rakyat. Selain itu melalui partisipasi dalam kegiatan-kegiatan organisasipara anggota memperoleh pengetahuan, ketrampilan, dan kebijakan-kenijakan kewarganegaraandemokratis.