Spm paska uu 5 2011 -  surabaya 24 sep2011
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Spm paska uu 5 2011 - surabaya 24 sep2011

on

  • 1,113 views

SPM Paska UU 5 2011

SPM Paska UU 5 2011

Statistics

Views

Total Views
1,113
Views on SlideShare
1,113
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
21
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Spm paska uu 5 2011 -  surabaya 24 sep2011 Spm paska uu 5 2011 - surabaya 24 sep2011 Presentation Transcript

    • SISTEM PENGENDALIAN MUTU KANTOR AKUNTAN PUBLIK PASKA UU NO 5 TAHUN 2011 Diselenggarakan oleh: Institut Akuntan Publik Indonesia Semarang, 22 Maret 2012 1
    • Agenda Tinjauan UU No. 5 tahun 2011 Overview SPM Perbandingan antara ED SPM 1 dengan SPM 1 dan 2 Overview unsur SPM 1 Overview ED SPA 220 Studi Kasus SPM KAP Tips penerapan SPM 2
    • TINJAUAN UU 5/2011• UU NO 5/2011 BAB V TENTANG HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN – Pasal 24 sd 31 – Bab ini mengatur hak, kewajiban, dan larangan bagi AP dan KAP, termasuk cabang KAP – Pasal 27 ayat 1: “KAP atau cabang KAP wajib memiliki dan menjalankan sistem pengendalian mutu” SPM bagi KAP adalah kewajiban dalam mematuhi hukum yang berlaku. 3
    • UU 5/2011:HUBUNGAN KAP – AP – CABANG - OAI Melaksanakan SPM KAP A KAP B AP AP Cabang Melaksanakan : •SPAP AP AP AP •Kode Etik KAP C •Pengembangan metodologi dan SPM OAI •Hak dan kewajiban anggota •PPL •Berkelanjutan •Pemberian jasa bersama 4
    • Mitigasi risiko dalam melayani klien & stakeholders Ancaman KAP SPM AP/Staf•Sanksi administrasi Safeguard•Pidana TUJUAN SPM:•Tuntutan/gugatan •AP memberikan AP/Staf jasa sesuai SPAP/Kode etik dan UU Perintah UU: •Laporan tepat Pemberian AP/Staf Jasa 5
    • Bagaimana SPM berfungsi? Policy & Safeguard Procedur & Facility SPM e Leadership Responsibility for Quality within the Firm: MP/CEO Take Ultimate Responsibility CLIENT HUMAN ETHICAL ACCEPTANCE ENGAGEMENT RESOURCE MONITORINGREQUIREMENT AND PERFORMANCE S CONTINUANCE DOCUMENTATION: Design SPM, Working Paper, Report , kerahasiaan 6
    • OVERVIEW SPM• SPM No 1 dan SPM No. 2 – per SPAP 2001• Rencana perubahan sehubungan dengan adopsi ISA termasuk didalamnya ISQC 1.• Saat ini DSP – IAPI telah menerbitkan ED SPM No.1 Revisi 2009 yang akan difinalkan dan berlaku dalam tahun 2012/2013 (msh tentatif)• DSP-IAPI bekerjasama dengan PPAJP juga pernah menyosialisasikan Panduan Penyusunan SPM bagi KAP yang diadopsi dari IFAC SMP Practice Committee. 7
    • ED SPM 1 – 2009 8
    • Tujuan Panduan Penyusunan Sistem Pengendalian Mutu KAP Menyediakan pedoman bagi KAP untuk melakukan pengendalian mutu melalui kebijakan yang ditetapkannya. Memberikan penjelasan dan ilustrasi kepada KAP dalam memahami ED SPM 1. 9
    • Lingkup SPM Mengatur tanggung jawab KAP atas sistem pengendalian mutu dalam melaksanakan perikatan assurance dan perikatan selain assurance. 10
    • Keterterapan Berlaku bagi semua KAP yang melaksanakan perikatan assurance (audit, review, serta perikatan assurance lainnya) dan perikatan selain assurance. Merupakan keharusan. 11
    • Tanggal Efektif Sejak tanggal [20xx] 12
    • Perbandingan antara ED SPM 1 dengan SPM 1 dan 2No Perihal ED SPM 1 SPM 1 dan 21 Keterterapan Perikatan Sama assurance dan Perikatan selain assurance2. Istilah perikatan Assurance (audit, Atestasi (audit, review, review, dan pemeriksaan, atestasi assurance lainnya) lainnya) dan Non Atestasi dan selain (akuntansi dan review, assurance. konsultasi) 13
    • Perbandingan antara ED SPM 1 dengan SPM 1 dan 2 (Lanjutan)No Perihal ED SPM 1 SPM 1 dan 23 Unsur-unsur a. Tanggung jawab a. Diatur, tetapi bukan sistem kepemimpinan KAP merupakan bagian pengendalian atas mutu dari unsur mutu b. Ketentuan etika b. Independensi profesi yang berlaku c. Penerimaan dan c. Penerimaan dan keberlanjutan keberlanjutan klien hubungan dengan klien dan perikatan d. Pemekerjaan, tertentu promosi, Penugasan d. Sumber daya personil, manusia pengembangan e. Pelaksanaan profesional perikatan e. Supervisi, konsultasi f. Pemantauan f. Inspeksi 14
    • Perbandingan antara ED SPM 1 dengan SPM 1 dan 2 (Lanjutan)No Perihal ED SPM 1 SPM 1 dan 24 Tujuan a. Kepatuhan Memberikan keyakinan ditetapkannya terhadap standar memadai tentang sistem profesi. kesesuaian perikatan pengendalian b. Kepatuhan dengan standar profesi. mutu terhadap ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. c. Laporan perikatan yang diterbitkan telah sesuai dengan kondisinya. 15
    • Perbandingan antara ED SPM 1 dengan SPM 1 dan 2 (Lanjutan)No Perihal ED SPM 1 SPM 1 dan 25 Tanggung jawab a. Pihak yang paling Diatur, namun kepemimpinan bertanggung jawab tidak secara KAP atas sistem (pimpinan KAP). eksplisit pengendalian b. Penanggung jawab mutu KAP. operasional . 16
    • Perbandingan antara ED SPM 1 dengan SPM 1 dan 2 (Lanjutan)No Perihal ED SPM 1 SPM 1 dan 26 Ketentuan a. Basis pengaturan a. Kurang dibahas etika profesi adalah adanya mengenai ancaman yang ancaman terhadap berlaku pelanggaran etika dan bagaimana solusinya b. Cakupan etika profesi b. Lebih sempit (hanya lebih luas (prinsip independensi). dasar dan aturan etika profesi, termasuk independensi). c. Rotasi rekan audit c. Tidak diatur. kunci. 17
    • Perbandingan antara ED SPM 1 dengan SPM 1 dan 2 (Lanjutan)No Perihal ED SPM 1 SPM 1 dan 27 Penerimaan dan Pertimbangan atas : Sama keberlanjutan hubungan i. Kompetensi dan dengan klien kemampuan (waktu dan perikatan dan sumber daya). tertentu. ii. Kepatuhan terhadap etika profesi (termasuk benturan kepentingan), dan iii. Integritas klien 18
    • Perbandingan antara ED SPM 1 dengan SPM 1 dan 2 (Lanjutan)No Perihal ED SPM 1 SPM 1 dan 28 Sumber daya Peran dan tanggung Tidak ditekankan secara manusia jawab, serta kualifikasi khusus. dari rekan perikatan. 19
    • Perbandingan antara ED SPM 1 dengan SPM 1 dan 2 (Lanjutan)No Perihal ED SPM 1 SPM 1 dan 29 Pelaksanaan •Keharusan EQCR bagi Tidak diatur, perikatan perikatan asurans bagi sebagian diatur emiten dan kepentingan dalam SA publik lainya serta perikatan lain yang dipandang perlu oleh KAP. •Diatur kualifikasi personil EQCR •Diatur tentang perbedaan pendapat •Kerahasiaan, keamanan, akses data 20
    • Perbandingan antara ED SPM 1 dengan SPM 1 dan 2 (Lanjutan)No Perihal ED SPM 1 SPM 1 dan 210 Pemantauan a. Penanganan keluhan dan dugaan. Tidak diatur b. Proses pemantauan dapat dilakukan oleh organisasi lain diluar KAP. c. Diatur kualifikasi personil pelaksana pemantauan d. Diatur penanganan kelemahan dan rekomendasi11 Dokumentasi • Diatur lebih detil dalam Diatur secara pelaksanaan perikatan, umum dan pemantauan, dan unsur lainya sebagian diatur dalam SA 21
    • Perbandingan antara ED SPM 1 dengan SPM 1 dan 2 (Lanjutan)No Perihal ED SPM 1 SPM 1 dan 211 Contoh Tidak dijelaskan secara Setiap unsur prosedur detail . Detailnya pengendalian mutu dalam dibahas dalam disertai contoh prosedur. melaksanak Panduan Penyusunan an sistem Sistem Pengendalian pengendali Mutu KAP. an mutu 22
    • Unsur–Unsur Sistem Pengendalian Mutu KAP SPM Leadership Responsibility for Quality within the Firm: MP/CEO Take Ultimate Responsibility CLIENT HUMAN ETHICAL ACCEPTANCE ENGAGEMENT RESOURCE MONITORINGREQUIREMENT AND PERFORMANCE S CONTINUANCE DOCUMENTATION: Design SPM, Working Paper, Report , kerahasiaan 23
    • Tanggung Jawab Kepemimpinan KAP atas MutuMenetapkan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk: Mendukung budaya internal yang mengakui pentingnya mutu dalam pelaksanaan perikatan (tone at the top); mengharuskan pimpinan KAP sebagai pihak yang bertanggung jawab atas sistem pengendalian mutu KAP secara keseluruhan. Mengharuskan pihak yang menerima tanggung jawab operasional memiliki pengalaman, kemampuan, dan wewenang yang diperlukan untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut. 24.
    • Ketentuan Etika Profesi yang BerlakuMenetapkan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk : Memberikan keyakinan memadai bahwa KAP dan personilnya telah mematuhi ketentuan etika profesi yang berlaku, termasuk independensi dan ketentuan rotasi. Memberikan keyakinan memadai bahwa pelanggaran atas ketentuan independensi dapat diketahui sehingga memungkinkan KAP menentukan tindakan pencegahan yang tepat.Sekurang-kurangnya sekali dalam setahun KAP harus memperolehkonfirmasi tertulis mengenai kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedurindependensi dari personil KAP (lihat Lampiran A dari Panduan untukcontoh pernyataan independensi). 25
    • Penerimaan dan Keberlanjutan Hubungan dengan Klien dan Perikatan TertentuMenetapkan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk: Memberikan keyakinan memadai bahwa KAP hanya akan menerima atau melanjutkan hubungan dengan klien dan perikatannya jika (lihat Lampiran C dari Panduan untuk contoh kuesioner):  Memiliki kompetensi dan kemampuan (waktu dan sumber daya).  Mematuhi ketentuan etika profesi yang berlaku.  Telah mempertimbangkan integritas klien. 26
    • Penerimaan dan Keberlanjutan Hubungan dengan Klien dan Perikatan Tertentu (Lanjutan)Menetapkan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk (Lanjutan): Menangani suatu kondisi yang dapat menyebabkan KAP untuk menolak perikatan atau mengundurkan diri seandainya informasi terkait tersedia lebih awal; dalam hal mengundurkan diri:  Pembahasan dengan manajemen klien mengenai langkah yang perlu diambil KAP.  Jika mengundurkan diri, KAP harus membahas alasannya.  Mempertimbangkan apakah terdapat ketentuan yang mengharuskan KAP untuk tidak mengundurkan diri atau kewajiban untuk melaporkan kepada otoritas yang berwenang.  Mendokumentasikannya 27
    • SUMBER DAYA MANUSIA Menetapkan kebijakan dan prosedur untuk memberikan keyakinan memadai bahwa KAP:  Memiliki jumlah personil yang cukup dengan kompetensi, kemampuan, dan komitmen terhadap prinsip etika profesi (lihat Lampiran B dari Panduan untuk contoh pernyataan kerahasiaan).  Menugaskan personil yang tepat dengan kompetensi yang dibutuhkan, serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan perikatan dan menerbitkan laporan yang sesuai dengan kondisinya (lihat Lampiran D dari Panduan untuk contoh proses penugasan personil dalam suatu perikatan). 28
    • SUMBER DAYA MANUSIAKebijakan dan prosedur yang relevan: Rekrutmen Evaluasi kinerja Kemampuan, termasuk waktu pelaksanaan penugasan Kompetensi Pengembangan karir Promosi Kompensasi Estimasi kebutuhan personil 29
    • Pelaksanaan PerikatanMenetapkan kebijakan dan prosedur untuk: Hal-hal yang relevan untuk mendukung konsistensi atas kualitas pelaksanaan perikatan, termasuk konsultasi, penelaahan pengendalian mutu perikatan (beserta dokumentasinya), perbedaan pendapat, dan dokumentasi perikatan. Tanggung jawab penyeliaan. Tanggung jawab penelaahan. 30
    • Pelaksanaan Perikatan (Lanjutan)KonsultasiMenetapkan kebijakan dan prosedur untuk memberikankeyakinan memadai bahwa: Konsultasi yang tepat telah dilakukan Tersedianya sumber daya yang cukup untuk terlaksananya konsultasi Sifat, lingkup, dan kesimpulan yang dihasilkan dari konsultasi telah didokumentasikan Diterapkannya kesimpulan dari hasil konsultasi (lihat Lampiran E dari Panduan untuk contoh proses konsultasi dalam suatu perikatan). 31
    • Pelaksanaan Perikatan (Lanjutan)Penelaahan Pengendalian Mutu Perikatan Merupakan proses yang dirancang untuk memberikanevaluasi yang objektif, pada atau sebelum tanggal laporanperikatan, atas pertimbangan signifikan yang dibuat oleh timperikatan dan kesimpulan yang dihasilkan dalam menyusunlaporannya.Berlaku bagi audit atas laporan keuangan Emiten danperikatan lain, jika ada, yang berdasarkan pertimbangan KAPmengharuskan dilakukannya penelaahan pengendalian mutuperikatan. 32
    • Pelaksanaan Perikatan (Lanjutan)Penelaahan Pengendalian Mutu PerikatanMenetapkan kebijakan dan prosedur yang: Mempersyaratkan penelaahan pengendalian mutu perikatan untuk perikatan tertentu yang menyediakan suatu evaluasi yang objektif atas pertimbangan signifikan yang dibuat oleh tim perikatan dan kesimpulan yang dicapai dalam penyusunan laporan (lihat Lampiran F dari Panduan untuk contoh Checklist Penelaahan Pengendalian Mutu Perikatan). Menjelaskan sifat, waktu dan luasnya suatu penelaah pengendalian mutu. 33
    • Pelaksanaan Perikatan (Lanjutan)Kriteria atas Kelayakan Penelaah Pengendalian MutuPerikatanMenetapkan kebijakan dan prosedur untuk menentukanpenelaah pengendalian mutu perikatan dan menetapkankelayakannya, yang mencakup: Kualifikasi teknis, termasuk pengalaman dan wewenang yang dibutuhkan. Objektivitas atas konsultasi yang diberikan. 34
    • Pelaksanaan Perikatan (Lanjutan)Perbedaan Pendapat Menetapkan kebijakan dan prosedur dalam menghadapi dan menyelesaikan perbedaan pendapat:  Dalam tim perikatan.  Antara tim perikatan dengan pihak yang memberikan konsultasi.  Antara rekan perikatan dengan penelaah pengendalian mutu perikatan. Tanggal laporan tidak boleh lebih awal dari tanggal diselesaikannya perbedaan pendapat. 35
    • Pemantauan Bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan sistem pengendalian mutu sudah relevan dan memadai, serta berjalan dengan efektif (lihat Lampiran G dari Panduan untuk contoh proses pemantauan). Proses pemantauan:  Mencakup pertimbangan dan evaluasi yang berkesinambungan atas sistem pengendalian mutu KAP, termasuk inspeksi yang dilakukan secara berkala atas sekurang-kurangnya satu perikatan yang telah selesai untuk setiap rekan perikatan;  Memberikan tanggung jawab atas proses pemantauan hanya kepada rekan atau individu lain dalam KAP atau di luar KAP yang memiliki pengalaman dan wewenang yang cukup dan tepat; dan  Mensyaratkan tidak boleh terlibatnya mereka yang melaksanakan perikatan atau menelaah pengendalian mutu perikatan dalam inspeksi tersebut. 36
    • Pemantauan (Lanjutan) Mengevaluasi dampak dari defisiensi yang ditemukan dan menentukan apakah defisiensi tersebut merupakan salah satu dari hal-hal sebagai berikut:  Situasi yang belum tentu mengindikasikan bahwa sistem pengendalian mutu KAP tidak memadai; atau  Defisiensi yang sistemis atau berulang, atau defisiensi signifikan lainnya, yang segera memerlukan tindakan perbaikan. Sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, KAP harus mengomunikasikan hasil pemantauan sistem pengendalian mutunya kepada rekan perikatan dan individu lainnya dalam KAP, termasuk rekan pimpinan (lihat Lampiran H dari Panduan untuk contoh laporan pemantauan). 37
    • Pemantauan (Lanjutan)Keluhan dan DugaanMenetapkan kebijakan dan prosedur untuk memberikankeyakinan memadai bahwa KAP telah menangani : Keluhan dan dugaan mengenai kegagalan KAP dalam mematuhi standar profesi, serta ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Dugaan atas ketidakpatuhan terhadap sistem pengendalian mutu KAP. 38
    • DokumentasiMenetapkan kebijakan dan prosedur yang mengharuskan: Dokumentasi yang tepat sebagai bukti telah dilaksanakannya setiap aspek yang disyaratkan dalam sistem pengendalian mutu. Penyimpanan dokumen selama suatu periode tertentu sesuai dengan standar profesi serta ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Dokumentasi atas keluhan dan dugaan, serta respons yang terkait. 39
    • Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya! 40