POKOK-POKOK USULAN PERUBAHANANGGARAN DASAR IAPI TAHUN 2012            SOSIALISASI   KORWIL SEMARANG & SEKITARNYA          ...
LATAR BELAKANG1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik   Fungsi IAPI sebagai Asosiasi Profesi Akuntan P...
PERUBAHAN SUBSTANSIPerluasan Kriteria AnggotaNo.   Ketentuan saat ini                 No.   Usulan perubahan 1.   AP      ...
PERUBAHAN SUBSTANSIKepengurusanKetentuan saat ini:RUA memilih Ketua Umum.Usulan perubahan:RUA memilih Ketua Umum, Sekretar...
PERUBAHAN SUBSTANSIPenanganan pengaduan terhadap anggotaKetentuan saat ini:Ditangani oleh Dewan Kehormatan Profesi (DKP).U...
PERUBAHAN SUBSTANSIPenanganan banding anggotaKetentuan saat ini:Ditangani oleh Dewan Pengawas (DP).Usulan perubahan:Ditang...
PERUBAHAN SUBSTANSIPutusan SanksiKetentuan saat ini:•   Sanksi profesi, dijatuhkan oleh DKP.•   Sanksi administrasi, dijat...
PEMBUKAAN - BERUBAHMukadimah1.    Karakteristik profesi akuntan publik:•     sikap independen;•     mengutamakan perlindun...
PASAL YANG BERUBAHPasal 1 – DefinisiTambahan:3.    Asosiasi Profesi Akuntan Publik (APAP)4.    Institut Akuntan Publik Ind...
PASAL YANG BERUBAHPasal 2 – NamaPenyesuaian:3.   Perhimpunan bernama Asosiasi Profesi Akuntan Publik (d/h Institut     Aku...
PASAL YANG BERUBAHPasal 6 – TujuanPenyesuaian:3.   Mewujudkan AP yang independen, berintegritas tinggi, berkompetensi     ...
PASAL YANG BERUBAHPasal 7 – KegiatanTambahan:3.    Menyelenggarakan akreditasi terhadap perguruan tinggi terkait pelaksana...
PASAL YANG BERUBAHPasal 8 – Anggota PerhimpunanTambahan:Yang dapat dipertimbangkan untuk menjadi Anggota Perhimpunan:4. Pe...
PASAL YANG BERUBAHPasal 10 – Kewajiban Anggota PerhimpunanTambahan:Setiap Anggota wajib untuk:4. Melunasi iuran tahunan pa...
PASAL YANG BERUBAHPasal 11 – SanksiTambahan:3.   Pelanggaran terhadap Kode Etik, SPAP dan/atau Ketentuan     Perhimpunan y...
PASAL BARUPasal 12 – Banding
PASAL YANG BERUBAHPasal 13 – Berakhirnya KeanggotaanTambahan:3.    Keanggotaan dalam Perhimpunan berakhir jika Anggota:•  ...
PASAL BARUPasal 14 – Ketentuan Perhimpunan
PASAL BARUPasal 14 – Ketentuan Perhimpunan (lanjutan)
PASAL BARUPasal 15 – Organ PerhimpunanOrgan Perhimpunan terdiri dari:3.Rapat Umum Anggota Perhimpunan;4.Pengurus Inti;5.De...
PASAL BARU   Pasal 15 – Organ Perhimpunan (lanjutan)Struktur Organisasi:                          RAPAT UMUM ANGGOTA      ...
PASAL YANG BERUBAHPasal 21 – Kepengurusan PerhimpunanPenyesuaian:3.   Susunan Pengurus Inti terdiri dari 3 (tiga) orang:• ...
PASAL YANG BERUBAHPasal 22 – Kewajiban dan Wewenang Pengurus IntiTambahan dan penyesuaian:3.   Pengurus Inti berwenang men...
PASAL YANG BERUBAHPasal 23 – Tanggung Jawab Pengurus IntiTambahan:1.   Pengurus Inti membentuk kelengkapan kepengurusan Pe...
PASAL YANG BERUBAHPasal 24 – Pengangkatan dan Masa Jabatan Pengurus IntiTambahan dan penyesuaian:1.   Pengurus Inti memili...
PASAL YANG BERUBAHPasal 25 – Persyaratan Pengurus IntiTambahan:1.   tidak pernah dipidana yang telah mempunyai kekuatan hu...
PASAL YANG BERUBAHPasal 28 – Fungsi dan Wewenang Dewan Pengawas
PASAL YANG BERUBAHPasal 30 – Persyaratan Anggota Dewan PengawasTambahan:1.   tidak pernah dipidana yang telah mempunyai ke...
PASAL YANG BERUBAHPasal 33 – Fungsi dan Wewenang Dewan Kehormatan Profesi
PASAL YANG BERUBAHPasal 35 – Persyaratan Anggota Dewan Kehormatan ProfesiTambahan:1.   tidak pernah dipidana yang telah me...
PASAL BARUPasal 37 – Komite Profesi Akuntan Publik (KPAP)1.   Pengurus Inti apabila diminta Menteri Keuangan, mengusulkan ...
PASAL BARUPasal 37 – Komite Profesi Akuntan Publik (KPAP) - lanjutan3.   Kriteria wakil Dewan Standar Profesi yang diusulk...
PASAL BARUPasal 38 – Pakta IntegritasPakta Integritas merupakan pernyataan Anggota Perhimpunan sebagai berikut:”Saya - Ang...
PASAL BARUPasal 39 – Rapat Koordinasi Pengurus Inti, DP & DKP
PASAL YANG BERUBAHPasal 41 – Kekayaan PerhimpunanTambahan:1. Akuntan Publik yang melakukan audit umum dikenakan biaya pela...
PASAL – PASAL YANG DIHAPUS                      (Anggaran Dasar 2010)1.   Pasal 18     Dewan Standar Profesi, Dewan Sertif...
CATATAN TIM ADHOC
DISKUSI     &TANYA JAWAB
Masukan Tertulis  Masukan tertulis terhadap usulan perubahan Anggaran Dasar      IAPI Tahun 2012 dapat disampaikan melalui...
TERIMA KASIHATAS PERHATIAN BAPAK/IBU
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pokok pokok perubahan ad (2012) materi sosialisasi (semarang)

1,030 views
898 views

Published on

Pokok Pokok perubahan AD (2012) Materi Sosialisasi

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,030
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
17
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pokok pokok perubahan ad (2012) materi sosialisasi (semarang)

  1. 1. POKOK-POKOK USULAN PERUBAHANANGGARAN DASAR IAPI TAHUN 2012 SOSIALISASI KORWIL SEMARANG & SEKITARNYA Semarang, 22 Maret 2012
  2. 2. LATAR BELAKANG1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik Fungsi IAPI sebagai Asosiasi Profesi Akuntan Publik:• menyusun dan menetapkan SPAP;• menyelenggarakan ujian profesi akuntan publik;• menyelenggarakan PPL;• melakukan reviu mutu. AP asing. Rekan Non AP.11. IAPI sebagai badan hukum yang berbentuk Perhimpunan, maka Anggaran Dasar (AD) menjadi sangat kritikal dan harus mendapat pengesahan dari Kemenkumham.
  3. 3. PERUBAHAN SUBSTANSIPerluasan Kriteria AnggotaNo. Ketentuan saat ini No. Usulan perubahan 1. AP 1. AP 2. CPA 2. Pemegang CPA bekerja di KAP 3. Pemegang register bekerja di KAP 3. Pemegang CPA tidak bekerja di KAP 4. Anggota Kehormatan 4. Rekan Non AP 5. Anggota Luar Biasa 5. Staf KAP 6. Perorangan yg berminat & memenuhi syarat ART 7. Anggota Kehormatan 8. Anggota Luar Biasa 9. AP Asing 10. KAP atau entitas lainnya yang berminat
  4. 4. PERUBAHAN SUBSTANSIKepengurusanKetentuan saat ini:RUA memilih Ketua Umum.Usulan perubahan:RUA memilih Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Bendahhara (secara kolegial).
  5. 5. PERUBAHAN SUBSTANSIPenanganan pengaduan terhadap anggotaKetentuan saat ini:Ditangani oleh Dewan Kehormatan Profesi (DKP).Usulan perubahan:Ditangani oleh Pengurus Inti.
  6. 6. PERUBAHAN SUBSTANSIPenanganan banding anggotaKetentuan saat ini:Ditangani oleh Dewan Pengawas (DP).Usulan perubahan:Ditangani oleh Dewan Kehormatan Profesi (DKP).
  7. 7. PERUBAHAN SUBSTANSIPutusan SanksiKetentuan saat ini:• Sanksi profesi, dijatuhkan oleh DKP.• Sanksi administrasi, dijatuhkan oleh Pengurus.Usulan perubahan:Sanksi tidak dibedakan (profesi atau administrasi), dijatuhkan oleh Pengurus Inti.
  8. 8. PEMBUKAAN - BERUBAHMukadimah1. Karakteristik profesi akuntan publik:• sikap independen;• mengutamakan perlindungan kepentingan publik;• integritas;• obyektifitas;• berperilaku profesional;• menjaga informasi yang diperoleh;• bersikap cermat dan kehati-hatian profesional;• memiliki kompetensi yang diperlukan untuk menjalankan profesi akuntan publik;• memperoleh imbalan yang layak atas fungsi yang dilakukan.12. Upaya mencapai karakteristik profesi akuntan publik:• pengembangan;• perlindungan;• advokasi akuntan publik.
  9. 9. PASAL YANG BERUBAHPasal 1 – DefinisiTambahan:3. Asosiasi Profesi Akuntan Publik (APAP)4. Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI)5. Referendum6. Ketentuan Perhimpunan7. Pengurus Inti8. Akuntan Publik Asing9. Kantor Akuntan Publik Asing (KAPA)10. Organisasi Audit Indonesia (OAI)11. Organisasi Audit Asing (OAA)12. Komite Profesi Akuntan Publik (KPAP)13. Hak Dipilih14. Banding15. Pakta Integritas16. Manajemen Eksekutif
  10. 10. PASAL YANG BERUBAHPasal 2 – NamaPenyesuaian:3. Perhimpunan bernama Asosiasi Profesi Akuntan Publik (d/h Institut Akuntan Publik Indonesia).5. Perhimpunan menggunakan merek IAPI atau IICPA.
  11. 11. PASAL YANG BERUBAHPasal 6 – TujuanPenyesuaian:3. Mewujudkan AP yang independen, berintegritas tinggi, berkompetensi internasional, berpraktik secara sehat sesuai dengan etika dan karakteristik AP.5. Mendorong terwujudnya tata kelola yang baik di Indonesia.
  12. 12. PASAL YANG BERUBAHPasal 7 – KegiatanTambahan:3. Menyelenggarakan akreditasi terhadap perguruan tinggi terkait pelaksanaan pendidikan profesi AP.4. Melakukan reviu mutu terhadapa Anggota.5. Menegakkan disiplin Anggota.6. Mengawasi pelaksanaan Kode Etik, SPAP dan peraturan Perhimpunan oleh Anggota.7. Memberikan pelayanan advokasi kepada Anggota.8. Menyusun metodologi standar jasa AP.9. Menjalin komunikasi antar Anggota dalam pengelolaan risiko profesi.10. Melakukan sosialisasi secara berkala kepada publik mengenai profesi AP.11. Mengedukasi masyarakat tentang kekeliruan publik mengenai profesi AP.12. Mengupayakan kemandirian profesi AP dan kecukupan regulasi berdasarkan UU yang berlaku mengenai persyaratan AP dalam memberikan jasa.13. Melaksanakan upaya-upaya lain sehingga tercipta dan terpelihara kondisi yang baik bagi seluruh AP dalam memberikan jasa.
  13. 13. PASAL YANG BERUBAHPasal 8 – Anggota PerhimpunanTambahan:Yang dapat dipertimbangkan untuk menjadi Anggota Perhimpunan:4. Perorangan yang memiliki Sertifikat Akuntan Publik (”CPA”) yang bekerja di KAP5. CPA yang tidak bekerja di KAP6. Rekan non AP7. Perorangan yang berminat dengan memenuhi persyaratan dalam ART.8. AP asing9. KAP atau entitas lainnya yang berminat
  14. 14. PASAL YANG BERUBAHPasal 10 – Kewajiban Anggota PerhimpunanTambahan:Setiap Anggota wajib untuk:4. Melunasi iuran tahunan pada awal tahun, paling lambat tanggal 31 Maret tahun yang bersangkutan.5. Bersedia untuk tidak menyandang sebutan CPA apabila mengundurkan diri, atau diberhentikan sebagai Anggota.6. AP wajib menyampaikan laporan kegiatan tahunan atas jasa asurans yang meliputi nomor laporan, tahun buku, nama klien kepada Pengurus.7. AP yang memberikan jasa asurans wajib menerapkan kebijakan fee wajar meliputi sekurang-kurangnya memperhitungkan biaya overhead, reviu mutu internal, PPL, SPM, dan asuransi untuk menjaga kualitas sesuai dengan SPAP.8. Menandatangani dan melaksanakan Pakta Integritas.
  15. 15. PASAL YANG BERUBAHPasal 11 – SanksiTambahan:3. Pelanggaran terhadap Kode Etik, SPAP dan/atau Ketentuan Perhimpunan yang berlaku, dapat dikenai Sanksi:• Pembatalan Sertifikat Akuntan Publik.5. Sanksi Pemberhentian sebagai Anggota dikenakan terhadap pelanggaran sangat berat, termasuk pelanggaran terhadap Pakta Integritas.6. Penetapan putusan sanksi dilakukan oleh Pengurus Inti.7. Tata cara pengenaan Sanksi diatur lebih lanjut dalam Ketetapan Perhimpunan
  16. 16. PASAL BARUPasal 12 – Banding
  17. 17. PASAL YANG BERUBAHPasal 13 – Berakhirnya KeanggotaanTambahan:3. Keanggotaan dalam Perhimpunan berakhir jika Anggota:• diberhentikan karena:v. berada dalam pengampuan;vi. Berdasarkan keputusan Pengurus Inti, sesuai ketentuan Pasal 11vii. Dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;viii. Tidak memenuhi lagi persyaratan sebagai Anggota.9. Anggota yang telah selesai menjalani hukuman dan memenuhi syarat, dapat mendaftar kembali sebagai Anggota.10. Pemberhentian Anggota efektif berlaku sejak penetapan oleh Pengurus Inti.11. Mekanisme pemberhentian Anggota diatur lebih lanjut dalam Ketetapan Perhimpunan.
  18. 18. PASAL BARUPasal 14 – Ketentuan Perhimpunan
  19. 19. PASAL BARUPasal 14 – Ketentuan Perhimpunan (lanjutan)
  20. 20. PASAL BARUPasal 15 – Organ PerhimpunanOrgan Perhimpunan terdiri dari:3.Rapat Umum Anggota Perhimpunan;4.Pengurus Inti;5.Dewan Pengawas; dan6.Dewan Kehormatan Profesi.
  21. 21. PASAL BARU Pasal 15 – Organ Perhimpunan (lanjutan)Struktur Organisasi: RAPAT UMUM ANGGOTA PENGURUS INTI DEWAN PENGAWAS (KETUA UMUM, DEWAN KEHORMATAN PROFESI SEKRETARIS JENDERAL, BENDAHARA UMUM)
  22. 22. PASAL YANG BERUBAHPasal 21 – Kepengurusan PerhimpunanPenyesuaian:3. Susunan Pengurus Inti terdiri dari 3 (tiga) orang:• Ketua Umum;• Sekretaris Jenderal; dan• Bendahara.7. Pengurus Inti diwakili oleh Ketua Umum. Dalam hal Ketua Umum berhalangan, maka diwakili oleh Sekretaris Jenderal.8. Pengurus Inti wajib melengkapi kepengurusan dengan mengangkat anggota Pengurus lainnya, dan diatur lebih lanjut dalam ART.
  23. 23. PASAL YANG BERUBAHPasal 22 – Kewajiban dan Wewenang Pengurus IntiTambahan dan penyesuaian:3. Pengurus Inti berwenang menangani pengaduan atas dugaan pelanggaran AD, ART, Kode Etik, SPAP dan/atau ketentuan yang berlaku dalam Perhimpunan.4. Pengurus Inti berwenang memutuskan Sanksi terhadap Anggota terkait dengan pelanggaran AD, ART, Kode Etik, SPAP dan/atau Ketentuan Perhimpunan lainnya yang berlaku, dan diperuntukkan bagi kepentingan internal Perhimpunan.5. Pengurus Inti dapat menjawab permintaan informasi mengenai putusan Sanksi terhadap Anggota baik dari internal maupun eksternal.6. Pengurus Inti berkewajiban menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan, untuk disahkan dalam rapat koordinasi antara Pengurus Inti, DP dan DKP.7. Pengurus Inti dapat memfasilitasi KAP untuk bekerja sama dalam OAI.8. Pengurus Inti berwenang melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran terhadap SPAP yang disebabkan antara lain fee yang tidak wajar.
  24. 24. PASAL YANG BERUBAHPasal 23 – Tanggung Jawab Pengurus IntiTambahan:1. Pengurus Inti membentuk kelengkapan kepengurusan Perhimpunan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 21 ayat (3) sekurang-kurangnya terdiri dari: a. Dewan Standar Profesi; b. Dewan Sertifikasi; c. Badan Pelaksana Pendidikan; d. Badan Reviu Mutu; e. Badan Keanggotaan; dan f. kelengkapan Pengurus lainnya.2. Pengurus Inti menetapkan kebijakan pembuatan SPAP, Kode Etik, sertifikasi profesi Akuntan Publik, Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL), Reviu Mutu, serta kebijakan lainnya.3. Tugas, wewenang dan komposisi Dewan atau Badan yang disebutkan dalam ayat 3 diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan.
  25. 25. PASAL YANG BERUBAHPasal 24 – Pengangkatan dan Masa Jabatan Pengurus IntiTambahan dan penyesuaian:1. Pengurus Inti memilih, mengangkat, dan memberhentikan anggota Pengurus Perhimpunan lainnya, dengan masa jabatan sama dengan masa jabatan Pengurus Inti kecuali untuk Dewan-Dewan yang dibentuk sebagaimana disebut dalam pasal 23 ayat (3) huruf (a) dan (b) ditetapkan masa jabatan selama 3 (tiga) tahun. Masa jabatan anggota Pengurus Perhimpunan tidak berakhir sebelum habis masa jabatan pada saat pergantian Pengurus Inti. Pengurus Inti dapat memberhentikan sewaktu-waktu anggota Pengurus Perhimpunan dan Dewan-Dewan yang dibentuk sebagaimana disebut dalam pasal 23 ayat (3) huruf (a) dan (b) apabila dipandang perlu.2. Apabila terjadi suatu lowongan dalam jabatan Sekretaris Jenderal atau Bendahara dalam Pengurus Inti, maka Pengurus Inti lainnya mengusulkan pengganti dan disetujui dalam rapat koordinasi, untuk sisa masa jabatan.3. Dalam hal seluruh Pengurus Inti berhalangan tetap dalam waktu bersamaan, Dewan Pengawas dan Dewan Kehormatan Profesi menyelenggarakan RUALB yang diadakan khusus untuk memilih dan mengangkat Pengurus Inti pengganti, diadakan selambat- lambatnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak terjadinya lowongan tersebut.
  26. 26. PASAL YANG BERUBAHPasal 25 – Persyaratan Pengurus IntiTambahan:1. tidak pernah dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
  27. 27. PASAL YANG BERUBAHPasal 28 – Fungsi dan Wewenang Dewan Pengawas
  28. 28. PASAL YANG BERUBAHPasal 30 – Persyaratan Anggota Dewan PengawasTambahan:1. tidak pernah dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
  29. 29. PASAL YANG BERUBAHPasal 33 – Fungsi dan Wewenang Dewan Kehormatan Profesi
  30. 30. PASAL YANG BERUBAHPasal 35 – Persyaratan Anggota Dewan Kehormatan ProfesiTambahan:1. tidak pernah dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
  31. 31. PASAL BARUPasal 37 – Komite Profesi Akuntan Publik (KPAP)1. Pengurus Inti apabila diminta Menteri Keuangan, mengusulkan nama calon perwakilan untuk duduk di Komite Profesi Akuntan Publik (KPAP) melalui persetujuan Rapat Pleno Pengurus.2. Kriteria wakil asosiasi profesi akuntan publik yang diusulkan adalah: a. Warga Negara Indonesia; b. Anggota Perhimpunan yang menjadi pemimpin atau rekan pemegang izin pada KAP yang memiliki reputasi baik di masyarakat dan/atau memiliki pengalaman sebagai auditor sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun dan tidak termasuk cuti; dan c. tidak pernah dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
  32. 32. PASAL BARUPasal 37 – Komite Profesi Akuntan Publik (KPAP) - lanjutan3. Kriteria wakil Dewan Standar Profesi yang diusulkan: a. Warga Negara Indonesia; b. Anggota Perhimpunan yang menjadi pemimpin atau rekan pemegang izin pada KAP yang memiliki reputasi baik yang diusulkan oleh Dewan Standar Profesi dalam Rapat Pleno Pengurus; c. aktif sebagai anggota Dewan Standar Profesi; dan d. tidak pernah dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.4. Kewajiban wakil yang diusulkan: a. menyuarakan kepentingan Perhimpunan; dan b. menjaga independensi, Kode Etik dan SPAP.5. Wakil Perhimpunan yang duduk di KPAP membuat laporan kegiatan tahunan yang dilakukan dalam KPAP kepada Pengurus Inti.
  33. 33. PASAL BARUPasal 38 – Pakta IntegritasPakta Integritas merupakan pernyataan Anggota Perhimpunan sebagai berikut:”Saya - Anggota Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan itikad baik dan tanpapaksaan menyatakan:•mematuhi Kode Etik Profesi Akuntan Publik, Standar Profesional Akuntan Publik, danKetentuan IAPI;•tidak akan menerima, memberikan, atau menjanjikan untuk menerima, ataumemberikan hadiah, atau imbalan berupa apapun dari atau kepada siapapun juga yangdiketahui atau patut dapat diduga berpengaruh terhadap independensi;•tidak akan melakukan kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan, ataupihak lain yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan orang lain,masyarakat, dan/atau negara;•senantiasa bersikap jujur dan memelihara keahlian profesional;•tidak akan melakukan perbuatan/tindakan yang dapat merendahkan martabat profesiAkuntan Publik; dan•apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini,saya bersedia dikenakan Sanksi Pemberhentian sebagai Anggota IAPI.”
  34. 34. PASAL BARUPasal 39 – Rapat Koordinasi Pengurus Inti, DP & DKP
  35. 35. PASAL YANG BERUBAHPasal 41 – Kekayaan PerhimpunanTambahan:1. Akuntan Publik yang melakukan audit umum dikenakan biaya pelayanan profesi dalam jumlah tertentu yang besarnya ditetapkan oleh Rapat Pleno Pengurus.2. Dalam melaksanakan pelayanan kepada Anggota Perhimpunan maupun kepada publik, Perhimpunan berwenang memungut penggantian biaya dalam jumlah tertentu yang besarnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Perhimpunan.
  36. 36. PASAL – PASAL YANG DIHAPUS (Anggaran Dasar 2010)1. Pasal 18 Dewan Standar Profesi, Dewan Sertifikasi, Badan Pelaksana Pendidikan, Badan Review Mutu Dan Badan Penegak Disiplin Ket: diatur dalam ART6.Pasal 27 Kode Etik dan SPAP Ket: sudah diatur dalam pasal lain dalam AD3. Pasal 28 Jenis - Jenis Rapat Ket: sudah diatur dalam pasal setiap organ di AD
  37. 37. CATATAN TIM ADHOC
  38. 38. DISKUSI &TANYA JAWAB
  39. 39. Masukan Tertulis Masukan tertulis terhadap usulan perubahan Anggaran Dasar IAPI Tahun 2012 dapat disampaikan melalui email keinfo@iapi.or.id, atau fax ke (021) 7279-5541/2525-175, atau kirim ke Sekretaiat IAPI Jl. Kapten P. Tendean No.1, Jakarta12710,paling lambat diterima oleh Sekretariat tanggal 10 April 2012.
  40. 40. TERIMA KASIHATAS PERHATIAN BAPAK/IBU

×