• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Model dalam kebijakan publik
 

Model dalam kebijakan publik

on

  • 9,722 views

 

Statistics

Views

Total Views
9,722
Views on SlideShare
9,721
Embed Views
1

Actions

Likes
1
Downloads
250
Comments
1

1 Embed 1

https://si0.twimg.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

11 of 1 previous next

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Model dalam kebijakan publik Model dalam kebijakan publik Presentation Transcript

    • MODEL KEBIJAKAN PUBLIK SUMBER: DWIYANTO INDIAHONO. 2009. PERBANDINGAN ADMINISTRASI PUBLIK. MODEL, KONSEP DAN APLIKASI. YOGYAKARTA: GAVA MEDIA
    • MANFAAT MODEL KEBIJAKAN PUBLIK
      • model digunakan untuk menyederhanakan dan memudahkan dalam upaya membandingkan fenomena administrasi publik.
      • Misalnya: kita menggunakan model-model implementasi kebijakan untuk membandingkan program yang sama dalam lokasi yang berbeda.
      • Model digunakan sebagai hasil dari upaya membangdingkan , seperti layaknya model yang lain, penggunaan model ini untuk memudahkan penyampian dan penyederhanaan.
      • Model ini contohnya digunakan untuk menjelaskan sistem administrasi publik di negara berkembang, jika dibandingkan dengansistem administrasi publik di negara maju. Jika di negara maju masalah dapat dipusatkan maka di negara-negara berkembang masalah-masalah administrasi publik cenderung menyebar dan kompleks.
    • DEFINISI KEBIJAKAN PUBLIK
      • Dye : what ever governments choose to do or not to do. (apapun kegiatan pemerintah baik yang eksplisit maupun implisit merupakan kebijakan). Interprestasi kebijakan harus dimaknai dengan dua hal penting: pertama, bahwa kebijakan haruslah dilakukan oleh badan pemerintah, dan kedua kebijakan tersebut mengandung pilihan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah.
      • E.anderson : kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.
      • Carl Friedrich : suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan tertentu.
    • PROSES KEBIJAKAN PUBLIK Tahap Karakteristik Perumusan masalah Memberikan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah Forecasting (peramalan) Memberikan informasi mengenai konsekuensi di masa mendatang dari diterapkannya alternatif kebijakan termasuk apabila membuat kebijakan Rekomendasi kebijakan Memberikan informasi mengenai manfaat bersih dari setiap alternatif dan merekomendasikan alternatif kebijakan yang memberikan manfaat bersih paling tinggi. Monitoring kebijakan Memberikan informasi mengenai konsekuensi sekarang dan masa lalu dari deterapkannya alternatif kebijakan termasuk kendala-kendalanya. Evaluasi kebijakan Memberikan informasi mengenai kinerja atau hasil dari suatu kebijakan
    • APLIKASI MODEL KEBIJAKAN DALAM PERBANDINGAN ADMINISTRASI PUBLIK
      • Model formulasi kebijakan publik-Ripley dan David Easton
      • Model implementasi kebijakan-George C.Edward III
      • Model implementasi kebijakan-van Meter dan Van Horn
    • MODEL FORMULASI KEBIJAKAN PUBLIK-RIPLEY DAN DAVID EASTON
      • Model formulasi kebijakan publik sering diidentifikasikan dengan proses politik yang dilakukan dalam pengambilan kebijakan, sedangkan kajian pada model ini lebih akrab dikenal pada kajian ilmu politik.
      • Ripley menyatakan dua proses kebijakan publik yang lahir dari siklus pendek dan siklus panjang:
      • Siklus Pendek: penyusunan agenda pemerintah, Agenda pemerintah , Formulasi dan legitimasi kebijakan, dan Kebijakan.
      • Siklus panjang: penyusunan agenda pemerintah; Agenda pemerintah ; Formulasi dan legitimasi kebijakan; Kebijakan; Implementasi kebijakan; Tindakan kebijakan; Kinerja dan dampak kebijakan ; Evaluasi terhadap implementasi, kinerja dan dampak kebijakan; Keputusan tentang masa depan kebijakan (keputusan baru).
      • dalam tahap kebijakan ini kebijakan dipandang sebagai sebuah siklus yang dimungkinkan akan terjadi evolusi kebijakan. Sebuah kebijakan akan melewati serangkaian proses implementasi, monitoring dan evaluasi.
      • pada model Easton, kebijakan publik bermula dari adanya input berupa masukan yang berasal dari lingkungan baik intern maupun ekstern. Kemudian masukan yang berupa tuntutan dan dukungan tersebut berjalan hingga masuk ke dalam agenda pemerintahan sehingga akhirnya keluar sebagai output yang berupa kebijakan dan di umpan balikkan kembali kepada lingkungan.
      • Model dari David Easton baik sekali untuk menggambarkan model kebijakan secara umum, namun tidak dapat memberikan arahan secara detil mengenai black box dalam proses pengambilan kebijakan. Black box yang terdapat dalam model Easton dapat disingkap dengan tahapan formulasi dan legitimasi dalam tahapan kebijakan publik milik Ripley.
      • Model dari Ripley dan Easton memiliki kesamaan yaitu prosesnya yang bermula dari tuntutan dan dukungan pada saat isu publik berjalan hingga masuk dalam agenda pemerintah. Model ini dapat digunakan untuk membandingkan kebijakan publik di berbagai tingkatan, baik antar negara, propinsi maupun tingkat kabupaten.
    • MODEL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN-GEORGE C.EDWARD III
      • Model implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Edward menunjuk empat variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi.
        • a. Komunikasi
        • yaitu menunjukkan bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi terjadi komunikasi efektif antara prlaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (target group).
        • b. Sumber daya
        • yaitu menunjukkan setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial.
        • c. Disposisi
        • yaitu menunjuk karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan atau program.
        • d. Struktur birokrasi
        • menunjukkan bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan.
      • Ke empat variabel di atas dalam model yang dibangun oleh Edward memiliki keterkaitan satu dengan yang lain dalam mencapai tujuan dan sasaran program atau kebijakan. Semuanya saling ber sinergi dalam mencapai tujuan dan satu variabel akan sangat mempengaruhi variabel yang lain.
      • Misalnya, implementor yang tidak jujur akan mudah sekali melakukan mark up dan korupsi atas dana program atau kebijakan dan program tidak dapat optimal dalam mencapai tujuannya.
      • model implementasi dari Edward ini dapat di gunakan sebagai alat untuk membandingkan implementasi program di berbagai tempat dan waktu. Artinya, empat variabel yang tersedia dalam model dapat digunakan untuk mencitra fenomena implementasi kebijakan publik.
    • MODEL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN-VAN METER DAN VAN HORN
      • Model ini menetapkan beberapa variabel yang diyakini dapat mempengaruhi implementasi dan kinerja kebijakan. Beberapa variabel tersebut adalah:
      • Standar dan sasaran kebijakan, merupakan apa yang harus dicapai oleh program atau kebijakan, baik yang berwujud maupun tidak, jangka pendek, menengah, maupun panjang.kejelasan dan sasaran kebijakan harus dapat dilihat secara spesifik sehingga di akhir program akan dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan dari adanya program tersebut.
      • Kinerja kebijakan, merupakanpenilaian terhadap pencapaian standar dan sasran kebijakan yang telah ditetapkan
      • Sumber daya , menunjuk kepada seberapa besar dukungan finansial dan sumber daya manusia untuk melaksanakanprogram atau kebijakan
      • Komunikasi antar badan pelaksana , merupakan mekanisme prosedur yang dicanagkan untuk mencapai sasaran dan tujuan program
      • Karakteristik badan pelaksana
      • Lingkungan sosial, ekonomi dan politik
      • Sikap pelaksana
      • Model dari Van Meter dan Van Horn ini menunjikkan bahwa implementasi kebijakan merupakan model yang sangat kompleks, dimana satu variabel dapat mempengaruhi variabel yang lain.
      • Misalnya: variabel sumber daya dapat mempengaruhi lingkungan sosial, ekonomi dan politik
      • Model ini cukup baik untuk digunakan sebagai model untuk membandingkan suatu program dalam dimensi ruang dan waktu yang berbeda.