Pancasila sila iv, xii ipa 1

  • 349 views
Uploaded on

 

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
    Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
349
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
17
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. ASSALAMU’ALAIKUM Anggota : 1. Aprilia Dwi Nugroho 2. Arum Nur Syamsih 3. Burhannandra 4. Devi Aryani 5. Dita Kusumaningrum 6. Eka Apriyani 7. Eri Ramadhan Eka Putra 8. Evi Wulandari XII IPA 1
  • 2. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN NILAI DASAR NILAI INSTRUMENTAL NILAI PRAKSIS
  • 3. PANCASILA Nilai Dasar Pancasila SILA KE- IV Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
  • 4. NILAI INSTRUMENTAL PASAL 1 AYAT 2 Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. NILAI PRAKSIS • Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. • Tidak memaksakan kehendak orang lain. • Mengutamakan budaya musyawarah dalam mengambil keputusan bersama.
  • 5. NILAI INSTRUMENTAL • Pasal 2 1. MPR terdiri atas anggota Daerah Perwakilan Rakyat dan aggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang. 3. Segala putusan MPR ditetapkan dengan suara yang terbanyak. NILAI PRAKSIS • Adanya pemilihan umum • Memilih anggota dewan dengan selektif.
  • 6. NILAI INSTRUMENTAL Pasal 3 1. MPR berwenang mengubah dan menetapkan UUD. NILAI PRAKSIS • Perubahan UndangUndang dengan musyawarah bersama. NILAI INSTRUMENTAL Pasal 4 1. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. NILAI PRAKSIS • Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat.
  • 7. Pasal 6 NILAI INTRUMENTAL 1.Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. 2.Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undangundang. NILAI PRAKSIS Setia kepada sesama manusia. Masyarakat berhak mencalonkan diri menjadi capres dan wapres sesuai dengan ketentuan yang di tetapka ( tidak boleh warga negara asing)
  • 8. Pasal 7 1. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Adil kepada siapapun juga yang berada disekitar kita. Masyarakat berhak memilih presiden dan wakil presiden yang sama hanya dua kali masa jabatan .
  • 9. NILAI INSTRUMENTAL Pasal 11 1. Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. NILAI PRAKSIS • Mengutamakan budaya rembug atau musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Nilai instrumental Pasal 16 1.Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang. Nilai praksis Saling menasehati Bekerja sama dalam melakukan tindakan
  • 10. NILAI INSTRUMENTAL Pasal 18 2.Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. NILAI PRAKSIS Kemandirian Memilih dengan PEMILU NILAI INSTRUMENTAL Pasal 19 1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. NILAI PRAKSIS • Berembug atau bermusyawarah sampai mencapai konsensus atau kata mufakat diliputi dengan semangat kekeluargaan.
  • 11. NILAI INSTRUMENTAL Pasal 20 1) DPR memegang kekuasaan membentuk UU.* 2) Setiap rancangan UU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.* 3) Jika rancangan UU itu tidak mendapatkan persutujusn bersama, rancangan UU itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu.* 4) Presiden mengesahkan RUU yang telah disetujui bersama untuk menjadi undangundang.* 5) Dalam hal RUU yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh presiden dalam waktu 30 hari semenjak RUU tersebut disetujui, rancangan UU tersebut sah menjadi UU yang wajib digunakan.** NILAI PRAKSIS Masyarakat mematuhi RUU yang disahkan presiden sebagai UU.
  • 12. NILAI INSTRUMENTAL Pasal 21 1) Anggota DPR berhak mengajukan usul rancangan undang-undang. 2) Jika rancangan itu, meskipun disetujui oleh DPR, tidak disahkan olehPresiden , maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan, lalu dalam persidangan DPR masa itu. Nilai Praksis Selalu mematuhi RUU yang dirancang oleh DPR atas persetujuan presiden.
  • 13. NILAI INSTRUMENTAL Pasal 22 A Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undangundang diatur dengan undang-undang. Pasal 22 B Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang. NILAI PRAKSIS • Bertindak sesuai aturan hukum yang berlaku • Anggota DPR dapat diberhentikan dari jabatannya sesuai dengan syarat-syarat dan tata cara yang diatur dalam UU.
  • 14. Pasal 37 • NILAI INSTRUMENTAL 1. Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. . 2.Setiap usul perubahan pasalpasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. 4.Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurangkurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat
  • 15. NILAI PRAKSIS •Setiap usul dalam musyawarah yang dilakukan oleh masyarakat harus dihadiri oleh separuh lebih anggota musyawarah. •Dan memilih hasil musyawarah dengan suara yang terbanyak.